Hubungan Dagang dengan China

Pemerintah Indonesia saat ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai, yakni defisit pada neraca perdagangan. Bahkan belakangan ini defisit itu semakin membengkak. Bahkan pada 2018 defisit transaksi perdagangan kita terhadap China sebagai penyumbang terbesar. Bagaimana ini bisa terjadi?

Menurut guru besar ilmu ekonomi sekaligus peneliti senior INDEF Prof. Dr. Didik J Rachbini, data defisit neraca dagang yang pada 2018 mencapai US$8,57 miliar merupakan bukti bahwa perdagangan RI sangat lemah. Apalagi BPS menyebut defisit itu terparah sejak 1975. “Kita baru mendengar dari lembaga pemerintah sendiri BPS bahwa defisit neraca berjalan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Ini apa artinya, sektor luar negeri kita lemah, kedodoran, kehilangan strategi ekonomi dan dagang,” ujarnya dalam seminar online di Jakarta, belum lama ini.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia-China melonjak 23,47% dari US$58,85 miliar pada 2017 menjadi US$72,66 miliar. Total ekspor Indonesia ke China pada periode yang sama naik 17,52% dari US$23,08 miliar menjadi US$27,13 miliar.

Sementara impor Indonesia ke China pada periode tersebut naik 27,32% dari US$35,77 miliar menjadi US$45,54 miliar. Dengan demikian defisit transaksi perdagangan Indonesia terhadap China pada 2018 melonjak drastis 45,15% dari US$12,68 miliar menjadi US$18,41 miliar.

Inilah rekor terburuk transaksi perdagangan Indonesia dengan China sepanjang sejarah Indonesia dan itu di era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Bayangkan, kondisi defisit perdagangan indonesia dengan seluruh mitra dagang hanya US$8,57 miliar, sementara khusus defisit perdagangan Indonesai terhadap China mencapai US$18,41 miliar.

Artinya ada subsidi surplus perdagangan Indonesia dengan negara-negara sahabat lainnya. Ketika seluruh surplus perdagangan itu di netting, nilainya tetap defisit US$8,57 miliar. Sementara khusus defisit perdagangan Indonesia terhadap China 2,15 kali lebih besar terhadap defisit perdangan Indonesia dengan mitra dagang seluruh dunia.

Pada Januari 2019 kinerja defisit transaksi perdagangan Indonesia dengan China kembali terefleksi nyaris sama. Kalau defisit perdagangan Indonesia terhadap seluruh negara mitra dagang di dunia hanya US$1,16 miliar, khusus defisit perdagangan Indonesia dengan China sudah mencapai US$2,43 miliar. Jumlah itu 2,09 kali dibandingkan defisit Indonesia terhadap seluruh mitra dagang.

Tentu saja angka-angka defisit itu akan bertambah besar ke depannya seiring makin intensifnya Pemerintah Jokowi bermitra dagang dengan China. Sementara belum terlihat upaya untuk memperbaiki defisit perdagangan dengan China, yang ada justru para menteri terkait sibuk melakukan impor pangan, kebutuhan infrastruktur dan lainnya.

Padahal kinerja selisih aset internasional dengan kewajiban Indonesia (Net International Investment Position–NIIP) Indonesia pada 2018 saat ini sangat memprihatinkan. Harusnya ketika kinerja transaksi dagang negatif, kinerja NIIP sebagai tulang punggung pengganti, namun hal itu tak terjadi. Pasalnya, NIIP Indonesia pada 2018, berdasarkan data Bank Indonesia, dalam posisi defisit US$297 miliar. Jumlah itu di bawah Filipina yang minus US$34,4 miliar dan Malaysia minus US$18,5 miliar.

Bahkan di bawah Timor Leste yang sudah positif US$17,5 miliar, Korea Selatan positif US$340 miliar dan Singapura positif US$836 miliar. Apalagi jika ingin dibandingkan Jepang sebagai pemilik NIIP positif US$2.932 miliar dan China US$1.692 miliar.

Dari sini terlihat jelas, Indonesia kerepotan di bidang transaksi perdagangan, sekaligus gagal dibidang investasi. Itu sebabnya ke depan kita harus memastikan seorang pemimpin negara yang mampu mengelola menteri di bidang ekonomi, sehingga bisa membalikkan keadaan dimana posisi defisit perdagangan diubah menjadi surplus perdagangan.

Bahkan diharapkan bisa membalikkan keadaan NIIP yang negatif menjadi positif, sehingga hubungan investasi dan perdagangan Indonesia di dunia internasional benar-benar disegani oleh mitra dagang asing. Semoga!

BERITA TERKAIT

Waspada Politisasi Bansos

  Pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020 sangat rawan akan politisasi bantuan sosial. Sudah ditemukan beras yang dibungkus…

Awasi Dana Covid-19!

Kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat kita sudah semakin rapuh, akibat wabah Covid-19 telah membuat aspek kehidupan manusia perlahan lumpuh. Rakyat…

Perlu Test Massal Covid-19

Perlu Test Massal Covid-19 Pemerintah Indonesia diprediksi akan membuka kembali ekonomi dengan merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sekitar awal…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Waspada Politisasi Bansos

  Pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020 sangat rawan akan politisasi bantuan sosial. Sudah ditemukan beras yang dibungkus…

Awasi Dana Covid-19!

Kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat kita sudah semakin rapuh, akibat wabah Covid-19 telah membuat aspek kehidupan manusia perlahan lumpuh. Rakyat…

Perlu Test Massal Covid-19

Perlu Test Massal Covid-19 Pemerintah Indonesia diprediksi akan membuka kembali ekonomi dengan merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sekitar awal…