NERACA

Jakarta – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendesak pemerintah untuk memberi kemudahan bagi pengusaha muda atau pemula di tanah air dalam mendapatkan modal usaha.

"Selama ini bagi pengusaha pemula mendapatkan pinjaman modal ke bank terbilang agak susah ya, harusnya pemerintah bisa mendorong perbankan untuk memberi kemudahan," kata Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, disalin dari Antara.

Menurut Yaser, kondisi ini menjadi salah satu hal yang akan pihaknya kritisi ke depannya, sehingga pengusaha pemula bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha.

Selama ini, kata dia, jika pengusaha pemula ingin melakukan pinjaman ke bank, mereka harus melengkapi sejumlah persyaratan, yakni membuat neraca keuangan selama enam bulan terakhir atau dalam jangka waktu tertentu, hingga harus terlebih dulu memiliki aset. "Persyaratan seperti ini kan cukup menyulitkan, mengingat pengusaha pemula masih serba terbatas. Apalagi mereka baru saja melangkah dan memulai usahanya," tegasnya.

Ia mencontohkan beberapa negara luar memberikan kemudahan bagi pengusaha muda untuk mendapatkan modal. Salah satunya seperti India, ijazah pendidikan milik pemuda bisa diagunkan sebagai syarat mendapatkan pinjaman modal.

Harusnya, kata Yaser, hal yang sama juga bisa diterapkan di Indonesia, agar pertumbuhan dan perkembangan pengusaha muda terus alami peningkatan. Namun di satu sisi juga perlu komitmen dari setiap pengusaha pemula yang dapat memberi kepastian kepada pemerintah, bahwa anggaran yang mereka terima tidak akan disalahgunakan.

"Semua pihak harus bisa bersinergi agar pertumbuhan pengusaha muda terus meningkat. Jika pertumbuhannya baik, maka akan memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap perekonomian di negara ini," jelas Yaser.

Pihaknya juga menginginkan agar generasi muda memiliki pola pikir yang lebih berani untuk berdiri di kaki sendiri. Kebanyakan dari mereka masih ingin menjadi abdi negara ataupun karyawan, karena menginginkan sebuah zona aman dan nyaman.

Sementara itu, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan strategis untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini salah satunya bertujuan agar pelaku industri yang sudah ada di Indonesia lebih aktif melakukan ekspansi dan dapat menarik banyak investor baru.

“Kami bertekad melaksanakan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan perekonomian nasional. Kuncinya adalah investasi dan ekspansi. Sebab, Indonesia membutuhkan peningkatan devisa dari ekspor sekaligus menghemat devisa dari investasi industri substitusi impor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (20/3).

Menperin mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan pertemuan dengan lebih dari 100 pelaku industri di Provinsi Banten. Kegiatan ini menjembatani para pengusaha bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk mencari solusi dalam meningkatkan daya saing industri nasional. “Banten merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan industri strategis, karena memiliki sejumlah sektor mother of industry seperti perusahaan baja dan kimia,” ungkapnya.

Keberadaan sektor-sektor tersebut dinilai berperan penting dalam menguatkan dan memperdalam struktur industri manufaktur di dalam negeri sehingga dapat kompetitif di kancah global. “Di Banten, sektor industri manufaktur mampu memberikan kontribusi hingga 40 persen terhadap pendapatan daerah. Ini salah satunya disumbangkan dari klaster di Cilegon,” imbuhnya.

Sepanjang tahun 2018, ekonomi Banten tumbuh cukup baik, yang hingga triwulan III mencapai 5,76 persen dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,89 persen (yoy). Guna menjaga keberlangsungan investasi, khususnya sektor industri, langkah pemerintah yang telah dijalankan antara lain memberikan kemudahan perizinan usaha, menjaga ketersediaan bahan baku, serta menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Kami berharap dengan kemudahan untuk berinvestasi itu bisa menjadi multiplier effect terhadap aktivitas industrialisasi, terutama terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mendorong terciptanya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” papar Airlangga.

Secara terpisah, Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengajak berbagai investor dari India untuk tidak hanya memusatkan diri berinvestasi di Pulau Jawa tetapi juga perlu mengembangkan bisnisnya.