Jakarta, Sejak dibentuk pada Tahun 2015 lalu, keberadaan Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dinilai mampu menata dan mengelola transportasi kawasan Jabodetabek. Sehingga, sudah selayaknya BPTJ tetap dipertahankan dan diperkuat secara kelembagaan. "Kinerja BPTJ sudah baik dan on the track dalam menata dan mengelola transportasi kawasan Jabodetabek. Yang diperlukan BPTJ saat ini adalah penguatan otoritas sehingga bisa menyatukan kekuatan-kekuatan dan egoisme sentris tiga gubernur dan delapan bupati atau Walikota,"kata mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dalam diskusi panel dengan topik Membedah Peran Strategis BPJT, di Jakarta, Kamis (21/3).

Selain Jusman, pembicara lainnya yang hadir dalam diskusi tersebut adalah pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Kepala BPTJ Bambang Prihartono dan Dirut Perum PPD Putu Yasa. Menurut Jusman, meski usinya belum genap tiga tahun, BPTJ dinilai mampu membenahi sistem transportasi kawasan Jabodetabek menuju arah yang lebih baik. Kinerjanya sudah on the track dalam menata dan mengelola transportasi kawasan Jabodetabek.

Untuk diketahui, BPTJ dibentuk melalui Perpres No.103/ 2015. BPTJ mengusulkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditetapkan dengan Perpres No.55/2018. Apabila RITJ ini dijalan dengan baik dan konsisten sesuai key performent indicator (KPI) yang sudah dirumuskan, maka masalah transportasi Jabodetabek khususnya di Kota Jakarta akan teratasi. Beberapa KPI yang ditargerkan pemerintah antara lain setelah turun dari satu moda, untuk pindah ke moda lain tidak boleh berjalan lebih dari 500 meter. Menurut Jusman, berhasil atau gagalnya menata transportasi Jabodetabek oleh BPTJ tak bisa dilakukan sesaat. Banyak kota-kota besar di dunia, seperti Tokyo Jepang misalnya, butuh waktu sampai 50 tahun.

Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurutnya, kinerja BPTJ dalam menata dan mengelola transportasi Jabodetabek sudah cukup baik. “BPTJ telah melaksanakan tuposkinya dengan baik dan cukup sukses. Trend perbaikan pelayanan angkutan umum sudah mulai kelihatan. Sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana peran dan fungsi BPTJ makin baik dan optimal dalam melayani masyarakat,” katanya. Menurut Agus, untuk memperkuat lembaga BPTJ secara kelembagaan, tak cukup dengan Perpres No.103/2015. Sebab, Perpres tersebut dinilai kurang cukup mengakomodir dinamika yang terjadi di lapangan. "Perlu aturan yang baru. Bisa dalam bentuk Perpres atau Kepres agar lembaga BPTJ makin kuat dengan kewenangan yang jelas,” katanya. (*)