Menata Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung jumlah utang yang cukup signifikan. Meski demikian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati tetap optimis mampu mengelola utang negara secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan data Bank Indonesia hingga Oktober 2018, total utang luar negeri Indonesia telah mencapai US$360,3 miliar, atau ekuivalen dengan Rp5.227,23 triliun. Jumlah itu naik hanya 0,45% dibandingkan utang luar negeri pada Desember 2017.

Tentu saja pertumbuhan utang itu akan menjadi beban bagi kepemimpinan Indonesia berikutnya. Siapapun presidennya dipastikan harus mampu menanggung pengelolaan utang, asalkan sang pemimpin tidak melakukan pelanggaran atas pengelolaan utang tersebut, tidak perlu takut. Utang luar negeri Indonesia umumnya digunakan untuk membangun infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Banyak pihak menilai kondisi utang luar negeri Indonesia dirasakan sudah teramat besar, sehingga diperlukan upaya pengurangan utang sekaligus membuat utang yang ada lebih efektif dan efisien.

Hasil penelitian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukan tren produktivitas, meskipun dalam selama pemerintahan Jokowi-JK, terlihat jumlah utang luar negeri terus meningkat. Berbagai survei tentang ekspektasi ekonomi memang tidak mengalami akselerasi pertumbuhan yang sesuai harapan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5%. 

Alasannya, pemerintah dinilai menggunakan utang untuk pembangunan sektor infrastruktur juga tak membuahkan hasil yang maksimal, salah satunya sektor padat karya. Setidaknya, harus ada sektor yang produktivitasnya meningkat seperti sektor yang bisa meningkatkan nilai tambah, tenaga kerja, dan sebagainya.

Meski demikian, dampak pembangunan infrastruktur memang akan terlihat dalam jangka panjang. Saat ini pembangunan infrastruktur yang terlihat masif, sayangnya belum direspon secara positif oleh pelaku usaha.

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengatakan, produktivitas utang Indonesia memang sangat rendah. Pemerintah selalu menggembar-gemborkan bahwa utang dilakukan demi membangun infrastruktur, namun Faisal mendapati ternyata sebagian besar utang justru digunakan untuk melunasi cicilan utang pokok dan bunga.

Faisal mengungkapkan kenaikan utang ini tak hanya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Indonesia. Ada diantaranya untuk belanja infrastruktur, tapi tidak yang paling besar. “Jadi tidak benar jika utang digunakan seluruhnya untuk infrastruktur,” ujarnya.

Utang Indonesia katanya paling banyak digunakan untuk membayar bunga dari utang yang lalu. Data kenaikan untuk utang yang digunakan membayar bunga hutang pun naik 6% yakni dari 11,1% menjadi 17,1%. Dalam ekonomi hal ini diistilahkan defisit keseimbangan primer, dimana APBN terpaksa defisit untuk menutupi utang yang jatuh tempo. Sementara prosentase utang yang digunakan untuk belanja infrastruktur justru hanya mengalami kenaikan sebesar 1%, naik dari 12,2% menjadi 13,2%.

Berdasarkan data BI (Desember 2018), total sektor terbesar utang luar negeri pemerintah dan bank sentral paling besar digunakan untuk administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yakni mencapai US$125,76 miliar. Di rekening inilah sebenarnya cicilan pokok dan bunga utang luar negeri itu berada. Sementara untuk konstruksi hanya memakan biaya US$7,70 miliar. Sedangkan untuk jasa keuangan dan asuransi lumayan besar yakni mencapai US$21,15 miliar atau tumbuh 10,56% dibandingkan posisi Desember 2017.

Melihat data tersebut, memang produktivitas utang masih dipertanyakan. Manajemen utang pemerintah juga tidak menunjukkan adanya prioritas pada pembangunan infrastrukur. Bahkan belakangan pemerintah menghentikan proyek infratruktur besar karena kekhawatiran rupiah melemah kembali, karena konten impor infrastruktur besar cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu menata kembali pemanfaatan APBN yang efektif, efisien dan kredibel. Sehingga APBN benar-benar survive untuk menopang perekonomian.

 

BERITA TERKAIT

Efek Jera Pelanggar PSBB

PSBB transisi membuat banyak orang bergembira karena boleh keluar rumah. Namun tentu dengan wajib mematuhi protokol kesehatan yang diatur oleh…

Pertumbuhan Ekonomi Minus

Bank Dunia kembali memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini minus 5,2%, tak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020…

Hukum Berat Koruptor Dana Covid-19

Dana bantuan untuk penanganan Covid-19 yang hampir Rp 700 triliun tentunya diperuntukkan bagi siapapun yang terdampak karena pandemi. Apabila ada…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Efek Jera Pelanggar PSBB

PSBB transisi membuat banyak orang bergembira karena boleh keluar rumah. Namun tentu dengan wajib mematuhi protokol kesehatan yang diatur oleh…

Pertumbuhan Ekonomi Minus

Bank Dunia kembali memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini minus 5,2%, tak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020…

Hukum Berat Koruptor Dana Covid-19

Dana bantuan untuk penanganan Covid-19 yang hampir Rp 700 triliun tentunya diperuntukkan bagi siapapun yang terdampak karena pandemi. Apabila ada…