Oleh: Nailul Huda, Peneliti Indef

Centre of Innovation and Digital Economy  

Debat ketiga pilpres menyuguhkan adu gagasan dan strategi dalam hal ketenagakerjaan. Masalah yang dinilai sebagian kalangan akan menjadi penentu yang krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih masalah pengangguran di Indonesia ternyata belum selesai secara optimal. Kendati terus menurun namun masalah ketenagakerjaan tidak berhenti di angka pengangguran terbuka. Persoalan baru datang silih berganti.

Pertama, pengangguran terdidik saat ini terus menunjukkan peningkatan. Pengangguran berpendidikan SMA atau SMK terus meningkat. Bahkan pengangguran dengan title sarjana dan diploma juga mengalami peningkatan. Artinya masalah peningkatan kualitas tenaga kerja saat ini belum sesuai dengan keinginan industri. Tenaga kerja SMA, SMK, dan lulusan perguruan tinggi merupakan lulusan sebenarnya yang siap bekerja karena dibekali kemampuan untuk masuk dunia kerja. Namun alih-alih turun, pangangguran di sektor ini terus meningkat.

Kedua, mismatch antara kebutuhan industri dan penawaran tenaga kerja yang masih saja terjadi. Padahal dunia industri ini yang siap menampung tenaga kerja kita terutama tenaga kerja terampil. Namun yang terjadi penawarannya tidak sesuai kebutuhan. Misalkan kawasan industri di Cilegon membutuhkan tenaga kerja bisang teknik kimia namun mahasiswa yang menuntut ilmu bidang tersebut sangat sedikit. Akibatnya industri kekurangan tenaga kerja. Faktor kurangnya pengajar di salah satu bidang tersebut serta fasilitas yang belum memadai menurunkan minta mahasiswa untuk mempelajari sesuatu yang dibutuhkan dunia industri.

Ketiga, permasalahan produktivitas tenaga kerja Indoensia yang masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya tidak kalah krusial. Produktivitas inilah yang menjadi faktor utama investor dalam menanamkan investasi langsungnya. Investor akan melihat upah yang dikeluarkan harus setara sama produktivitasnya karena akan berpengaruh terhadap kuantitas output yang dihasilkan. Selama ini banyak investor yang akhirnya memilih negara-negara seperti Thailand ataupun Vietnam karena produktivitas tenaga kerja dengan upah yang bisa bersaing.

Solusi yang ditawarkan oleh capres dan cawapres selama ini kurang begitu mengena dalam menjawab persoalan. Paslon nomor 01 memang sudah menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sasaran utama pembangunan namun yang terjadi dalam implementasinya hanya berkutat pada kartu pra kerja. Hal ini dinilai sangat rawan untuk gagal jika masih terjadi mismatch antara kebutuhan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan paslon 02 menawarkan kembali kampanye OKE OCE yang saya pribadi menilainya gagal diterapkan di Jakarta. Program OKE OCE ini tidak jelas arahnya kemana.

Peningkatan program tenaga kerja dimulai dari dua institusi. Pertama, institusi pendidikan terutama vokasi (SMK dan Diploma) agar lebih memerhatikan permintaan industri). Kedua, institusi industri yang harus berperan aktif dalam penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhannya.

Tentu masalah ketenagakerjaan bukan hanya tiga seperti yang saya sebutkan di atas, masih banyak lagi yang belum dibahas. Namun minimal tiga masalah tersebut yang harusnya diangkat menjadi diskursus publik agar perdebatan antar paslon semakin berbobot dan berisi. Solusi demi solusi wajib ditawarkan. Kita berharap siapapun yang terpilih mampu melihat masalah tenaga kerja secara lebih dalam dan mendetail.