Kemenhan: Hoaks Salah Satu Ancaman Negara Indonesia

Kemenhan: Hoaks Salah Satu Ancaman Negara Indonesia

NERACA

Boyolali - Direktur Bela Negara, Dirjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Tandyo Budi mengatakan hoaks merupakan menjadi salah satu ancaman terhadap Negara Indonesia hingga sekarang.

"Oleh karena itu, berita bohong atau sering disebut hoaks yang masih berlangsung hingga sekarang perlu disikapi," kata Tandyo Budi, disela acara "Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Bela Negara Lingkup Pendidikan Provinsi Jateng 2019", di Azhima Convention and Hotel Boyolali, Selasa (12/3).

Menurut Tandyo Budi penurunan nilai Pancasila hingga saat ini, dapat terjadi dengan maraknya hoaks, fitnah, korupsi, perseteruan antar suku dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan program bela negara dinilai penting sebagai upaya untuk mempertahankan dan menumbuhkan kecintaan terhadap negara dari sejumlah ancaman kekinian.

Kegiatan yang dilaksanakan Kemenhan tersebut diikuti ratusan orang peserta dari lingkup pendidikan, tokoh masyarakat dan agama di Boyolali, dalam rangka menanamkan sikap mental dan perilaku warga negara dalam membela Negara.

"Kami berharap dengan kesadaran bela negara para generasi milenial mampu memfilter berbagai ancaman kekinian, agar tidak terpengaruh baik budaya maupun ideologi yang menyesatkan. Dan, menjadi salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan Negara," ucap dia.

Dia mengatakan sejarah telah membuktikan, Negara Indonesia menjadi sasaran dari berbagai pihak untuk dihancurkan dengan berbagai cara. Adanya keinginan untuk merubah dasar Negara hingga mengganti sistem kepemerintahan.

Hal ini, lanjut dia, masih berlangsung hingga sekarang, dimana zaman kian maju, berbagai tantangan sebuah negara makin kompleks. Pada era saat ini, berbagai cara dilakukan pihak yang mengharapkan kehancuran Bangsa Indonesia, dengan degradasi moral digempurnya budaya asing yang tidak sesuai nilai luhur Bangsa Indonesia.

Pada acara Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Bela Negara selain pihak Kemenhan, juga menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Boyolali, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kankesbangpol) setempat.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Boyolali Rita Puspitasari sebagai narasumber menyampaikan amkalahnya berjudul materi bijak bermedia sosial. Menurut Rita Puspitasari pihaknya menekankan selaku pengguna media sosial (medsos) untuk memiliki etika dengan berhati-hati dalam bermedia sosial.

"Hati-hati kalau mau menyiarkan langsung informasi jangan sampai apa yang dibagikan dan di-posting dapat membahayakan. Kami lihat duhulu yang diunggah itu benar tidak, sumbernya jelas tidak," ujar Rita.

Menurut dia, jika merasa ragu-ragu dengan sumber informasi tersebut, maka jangan disebarluaskan, karena menggunakan medsos harus bisa menyaring dan membedakan informasi yang perlu atau tidak untuk publik. Ant

 

BERITA TERKAIT

Karhutla Berulang Karena Sengaja Dibakar

Karhutla Berulang Karena Sengaja Dibakar   NERACA Jakarta - Pakar kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor Prof Bambang Hero…

Indonesia Harus Lebih Serius Lindungi Data Pribadi

Indonesia Harus Lebih Serius Lindungi Data Pribadi   NERACA Jakarta - Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong menyebutkan, pemerintah dan rakyat Indonesia…

Kepala Daerah Kuasai Enam Besar Elektabilitas Capres

Kepala Daerah Kuasai Enam Besar Elektabilitas Capres   NERACA Jakarta - Survei yang dilakukan oleh Polmatrix Indonesia menyebutkan, enam gubernur menguasai…

BERITA LAINNYA DI

Karhutla Berulang Karena Sengaja Dibakar

Karhutla Berulang Karena Sengaja Dibakar   NERACA Jakarta - Pakar kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor Prof Bambang Hero…

Indonesia Harus Lebih Serius Lindungi Data Pribadi

Indonesia Harus Lebih Serius Lindungi Data Pribadi   NERACA Jakarta - Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong menyebutkan, pemerintah dan rakyat Indonesia…

Kepala Daerah Kuasai Enam Besar Elektabilitas Capres

Kepala Daerah Kuasai Enam Besar Elektabilitas Capres   NERACA Jakarta - Survei yang dilakukan oleh Polmatrix Indonesia menyebutkan, enam gubernur menguasai…