Membangun Tanpa Utang - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Membangun infrastruktur tanpa utang menjadi sangat penting karena akan menyehatkan APBN. Indikator APBN yang sehat, dan utang  semakin mengecil. Mengingat utang sudah menjadi beban yang sangat serius bagi APBN kita.

Data Bank Indonesia menunjukkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai triwulan III-2018 mencapai US$359,8 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ULN naik 4,2% (yoy). Jumlah ini meliputi utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$179,2miliar, serta utang swasta termasuk BUMN US$180,6 miliar. Dengan kurs dolar BI per sekitar Rp14.613/US$, makautang yang US$359,8miliaritusetaradengan Rp5.258 triliun.

Pasalnya, jumla hutang yang kelewat besar akan merepotkan. Di ring tinju, kalau pelatih sudah melempar handuk putih, artinya menyerah.  Bayangkan, di APBN 2018, alokasi pembayaran bunga plus pokok utang mencapai Rp604,4triliun. Jumlah super jumbo itu terdiri atas pembayaran bunga sebesar Rp249,4 triliun dan cicilan pokok Rp355 triliun (angka ini tidak dimunculkan di APBN).

Alokasi untuk membayar cicilan dan pokok utang ini jauh lebih besar ketimbang anggaran pendidikan yang sesuai amanat UU minimal 20%, yaitu Rp444,1triliun. Juga lebih gede disbanding alokasi untu kinfrastruktur yang sangat dibanggakan itu, Rp410,4triliun. Ternyata, diam-diam anggaran untuk membayar utang telah melahap 37% dari pendapatan perpajakan kita.

Tapi, tunggu dulu. Bisakah membangun infrastruktur tanpa utang? Bagaimana caranya?

Pembangunan infrastruktur tanpa utang juga bias dilakukan dengan sekuritisasi proyeki nfrastruktur yang sudah jadi. Caranya, Pemerintah menjaminkan potensi pendapatan proyek di masa depanuntuk memperoleh  pendanaan. Sekuritisasi sangat berbeda dengan penjualan aset BUMN kepada swasta. Sayangnya, justru pola terakhirlah yang kini banyak dilakukan Pemerintah Jokowi. Itulah sebabnya kita ketahui Pemerintah amat bernafsu menjual jalantol, pelabuhan, dan bandara.

Intinya, diperlukan kemampuan para petinggi negeri untuk mengambil langkah terobosan alias out of the box. Pemerintah juga dituntut inovatif dan kreatif. Bukan seperti para menteri ekonomi sekarang yang bisanya hanya menambah utang dan menjual asset negara. Bagi para penganut paham neolibini, membayar utang adalah prioritas utama. Mereka merasa puas bahkan bangga kalau Indonesia dianggap sebagai good boy karena kepatuhannya dalam membayar utang tepat pada waktunya.

BERITA TERKAIT

Pajak Nol, Mobil Baru Nongol

  Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Virus corona dan mobil akan berlomba bertebaran di ruang publik. Pasalnya, pemerintah tengah mengkaji…

Produk Jamu di Masa Pandemi

Oleh: Agus Suparmanto Menteri Perdagangan RI Benar, saat ini industri jamu untuk selalu meningkatkan daya saing produk-produk jamu dan mendukung…

Muhammadiyah dan Kemaritiman

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Persyarikatan Muhammadiyah semestinya bermuktamar pada Juli lalu. Namun, karena…

BERITA LAINNYA DI

Pajak Nol, Mobil Baru Nongol

  Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Virus corona dan mobil akan berlomba bertebaran di ruang publik. Pasalnya, pemerintah tengah mengkaji…

Produk Jamu di Masa Pandemi

Oleh: Agus Suparmanto Menteri Perdagangan RI Benar, saat ini industri jamu untuk selalu meningkatkan daya saing produk-produk jamu dan mendukung…

Muhammadiyah dan Kemaritiman

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Persyarikatan Muhammadiyah semestinya bermuktamar pada Juli lalu. Namun, karena…