Sejumlah Proyek Terkendala Lantaran Tak Ada Dana - Swasta Beralasan Terhambat Lahan

Swasta Beralasan Terhambat Lahan

 Sejumlah Proyek Terkendala Lantaran Tak Ada Dana

 Jakarta—Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah ditengarai terkendala lantaran pihak swasta yang memenangkan proyek tersebut tak punya dana. Namun selama ini swasta selalu beralasan terhambat soal pembebasan lahan. “Semua proyek BUMN juga terkendala lahan, tapi jangan kemudian investor-investor yang nggak punya equity itu jadi alasan kendala lahan. Dia juga nggak punya duit kok," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widyatin di Jakarta,7/3.

 Bahkan Sumaryanto mengancam akan mengambil alih proyek infrastruktur yang kelihatan mandeg, alias jalan ditempat. Namun melalui proses yang sesuai dengan mekanisme. “Kalau mereka nggak jalan Jasa Marga ambil. Tapi semua prosesnya harus due dilligence," tambahnya.

 Dia mencontohkan, salah satunya adalah proyek tol Surabaya-Mojokerto yang bebas dari perlakuan khusus oleh pemerintah. Seperti dahulu (tol) Surabaya-Mojokerto tak jalan, tapi dipegang Jasa Marga jalan.

 Yang jelas, kata Sumaryanto lagi, Kementerian BUMN mengklaim proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan pihaknya bebas dari tekanan pihak mana pun. "Saat ini banyak BUMN yang memperbaiki diri. Jasa Marga itu GCG (Good Corporate Governance) beneran, bukan ecek-ecek, jadi nggak ada tender yang dipaksa oleh kekuatan mana pun," terangnya.

 Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menandatangani 13 berita acara evaluasi terhadap 24 proyek jalan tol yang telah menyelesaikan pembahasan internal perusahaan terkait kemampuan untuk melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

 Badan usaha jalan tol (BUJT) yang telah menyelesaikan pembahasan internal tersebut yaitu ruas Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Kertosono-Ngawi, Mojokerto-Surabaya, JORR W2, Ciawi-Sukabumi, Waru-Tanjung Perak, Pasuruan-Probolinggo, Bekasi-Kampung Melayu, Bogor Ring Road, Kuciran-Serpong, Cengkareng-Kunciran, Cinere-Serpong.

 Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali mengatakan BUJT yang telah ditandatangani berita acara evaluasinya tersebut yaitu investor yang telah menyelesaikan pembahasan terkait penambahan modal, pencarian partner, dan rencana bisnis kepada pemegang saham.

 Sementara itu untuk 11 investor jalan tol, masih belum menyelesaikan pembahasan internal antara perusahaan dengan mitra bisnis atau investor terkait dengan perubahan pemegang saham baru, setelah adanya proses kerja sama untuk menyelesaikan proyek jalan tol tersebut.

 Lebih jauh Ahmad Ghani mencontohkan seperti ruas jalan tol Gempol-Pandaan milik PT Margabumi Adhikaraya yang tengah membahas kerja sama penyelesaian proyek jalan tol sepanjang 13,61 kilometer dengan PT Jasa Marga (Persero). "Masih ada 11 proyek yang belum ditandatangani berita acara evaluasinya karena masih menyelesaikan pembahasan di internal perusahaan, seperti Gempol-Pandaan itu. Kan Jasa Marga akan masuk, sehingga terjadi perubahan komposisi pemegang saham," tuturnya.

 Menurut dia, pembahasan proses kerja sama dan pemenuhan persyaratan berita acara evaluasi tersebut akan diselesaikan hingga akhir Maret 2011. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…