Pemerintah akan Libatkan Swasta di Bisnis Jalan Tol

 

NERACA

 

Jakarta - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kembali dihidupkan setelah berhenti selama 20 tahun untuk melibatkan sektor swasta dalam bisnis industri jalan tol yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) saat ini, sekarang, dan ke depan diharapkan sapat menjadi mitra yang benar-benar simbiosis mutualisme dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya saling membantu karena apa yang kita putuskan merupakan lingkup public policy untuk pelayanan masyakarat," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Pengukuhan Pengurus Aosisasi Jalan Tol Indonesia (ATI) periode 2018-2023 di Jakarta, Rabu (5/12).

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ada skema mengenai pengelolaan industri jalan tol yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur. "Pertama, financial variable diberikan kepada swasta. Kalau swasta tidak bisa masuk, mungkin dengan KPBU. Kalau KPUBU belum bisa juga, baru ditugaskan BUMN, baru APBN direct," tuturnya. 

Ia juga berharap ATI membantu pihaknya dalam proses pengambilan keputusan berhubungan dengan bisnis jalan tol, terutama dalam meningkatkan pelayanan tol kepada masyarakat. "Mereka sudah bayar saat menggunakan tol, pasti mereka menuntut services yang lebih baik juga," tambah Basuki Hadimuljono. Menurutnya, sektor swasta ini benar-benar tangguh karena dalam 10 tahun pertama pebisnis industri jalan tol membayar bunga. Setelah itu, mereka baru menikmati hasil dari bisnis tersebut

Tarif Jalan Tol

Disamping itu, Basuki juga meminta ATI merumuskan besaran tarif Jalan Tol Trans Jawa bagian utara, yang akan segera diresmikan pada Desember 2018. “Sesuai dengan arahan beliau (Menteri PUPR), ATI akan mendetailkan berapa besaran tarif maksimumnya dan cara integrasinya,” ucap Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.

Kementerian PUPR akan membuka empat ruas Jalan Tol Trans Jawa yakni Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Kartasura-Salatiga, dan Wilangan-Kertosono pada pertengahan Desember 2018, sehingga seluruh ruas menjadi tersambung dari Merak hingga Surabaya. Menurut Herry, isu pertama adalah menentukan besaran tarif maksimum tol Trans Jawa. Misalnya saja, jarak dari Merak ke Surabaya adalah 870 kilometer. "Tidak harus membayar untuk sepanjang itu. Tentu, nanti dicari berapa maksimum tarifnya. Itu yang dihitung ATI," imbuhnya.

Herry menyebutkan bahwa isu kedua adalah bagaimana mengidentifikasi kendaraan yang berjalan lebih dari jarak maksimum. "Nanti akan dicek integrator. Bagaimana 'tapping' tadi tetap bisa diidentifikasi sampai di ujung. Misalnya dari Merak, 'tapping'. Nah, 'tapping' itu semua diakumulasi dan dilihat berapa jarak yang ditempuh untuk menentukan tarif maksimum," sebutnya.

Ia mengatakan, "Akan dicari jarak maksimumnya. Bila lewat dari jarak tersebut, tidak menjadi naik terus. Kemungkinan dapat digunakan tarif yang besaran maksimum. Sama seperti di Taiwan, ada tarif maksimum". Dilihat dari pengembalian investasinya, sambung Herry, sama seperti integrasi tarif tol di jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Ia mencontohkan, bila tarif maksimumnya 76 kilometer dikalikan 900 menjadi Rp70 ribu. Pihaknya akan membuat tarif RP15 ribu.

"Tarif untuk semua orang sama, tetapi investasinya tetap dipertahankan. Prinsipnya sama. Kalau diturunkan dan pengembalian berkurang kan nombok. Siapa yang nombok? Sehingga harus dihitung betul bersama badan usaha dan ATI," tegasnya. Untuk perhitungan, sambungnya sama dengan perhitungan tarif kereta, yakni menghitung volume, yang intinya "revenue management", lalu lintasnya, tarif yang harus dibayarkan hingga nanti muncul formulasinya. "Pak Menteri minta tarif tol dikaji cepat. Kami segera mengkaji hingga penggratisan tarif tol pada akhir tahun ini. Sampai saat ini adalah waktu untuk menggodoknya," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…