NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendesak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) luar negeri yang merambah pasar Indonesia menggandeng PJSP domestik, dan memastikan setiap transaksi menggunakan denominasi rupiah. Desakan itu ditegaskan Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Onny Widjanarko di Jakarta, Kamis, menanggapi dua PJSP lintas batas (cross border) yang menjual jasa sistem kepada turis asing di Bali.

Beberapa waktu lalu, dua PJSP asing itu juga bekerja sama dengan "merchant" atau sektor usaha seperti hotel di Pulau Dewata, dan menawarkan fasilitas pembayaran kepada turis asing. "Yang belum kerja sama, sudah kami stop 'merchantnya', sudah lapor kepada kami, sudah kami tegaskan," kata Onny. Secara spesifik, Onny ataupun pejabat Bank Sentral lainnya enggan menyebutkan entitas dua PJSP asing tersebut.

Namun, Onny tidak membantah dan juga tidak membenarkan, ketika ditanyakan apakah dua PSJP asing tersebut adalah Alipay dan WeChat, seperti pemberitaan media nasional dalam beberapa waktu terakhir. "Sudah lapor kepada kami, sudah kami tegaskan itu. Namanya tidak perlu (disebutkan)," ujarnya. Setelah BI melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kerja sama antara "merchant" dan PJSP asing, Onny menyebutkan memang terdapat sejumlah PJSP asing yang langsung mengurus izin untuk bekerja sama dengan PJSP domestik.

Hingga awal September 2018 ini, terdapat satu PJSP luar negeri yang meneken kerja sama dengan PJSP domestik. Ihwal kewajiban kerja sama ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/VI/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik yang berlaku mulai 4 Mei 2018. Dalam Peraturan itu disebutkan, setiap PJSP yang beroperasi di dalam negeri harus masuk ke Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). BI juga meminta PJSP luar negeri ini bekerja sama dengan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU ) IV.

"Konversinya itu kami akan lakukan. Itu harus pakai rupiah, karena 'merchant' di Indonesia, nanti ada komisi yang harus dibagi dengan domestik," kata dia. BI mendesak PJSP asing tersebut menyelesaikan kesepakatan kerja sama dengan PJSP domestik paling lambat tahun ini.

Masalah Rupiah

Rupiah menjadi pembahasan serius tatkala nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar. Masyarakat pun diminta turut aktif agar bisa memberi dorongan agar rupiah bisa menguat dengan cara menukarkan dolarnya menjadi rupiah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 2019 didasarkan pada situasi pasar keuangan yang diprediksi lebih terkontrol pada tahun depan. "Kami perkirakan situasi pasar keuangan pada 2019 lebih 'controllable', sehingga kami memberikan proyeksi APBN Rp14.300 sampai Rp14.700," ujar Mirza.

Mirza menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS The Federal Reserve yang diperkirakan oleh BI akan terjadi dari level 2 persen menjadi 3,25 persen, gejolak yang terjadi di global tidak akan sebesar saat suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate (FFR) naik dari 0,25 persen menjadi 2 persen.

Selain itu, rencana Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang akan menaikkan suku bunga acuannya pada 2019 mendatang, juga tidak akan banyak berpengaruh terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia. "Terkait sinyal dari ECB kapan akan kurangi likuiditasnya, pasar perkirakan Eropa mulai naikkan suku bunga di semester kedua 2019. Tapi berdasarkan pengalaman, kenaikan suku bunga AS lebih berpengaruh terhadap 'emergin markets' dibandingkan policy dari ECB atau Bank of Japan. Melihat hal tersebut, kenaikan suku bunga AS dari 2 ke 3,25 diharapkan lebih 'controllable," kata Mirza.

Sementara itu, terkait kebijakan bank sentral menghadapi ketidakpastian global, Mirza menyebutkan BI masih akan tetap menerapkan kebijakan moneter ketat ke depannya. "Karena AS juga terus masih akan naikkan suku bunga, bisa 0,75 persen, 1 persen atau 1,25 persen, dan negara-negara tetangga juga akan menaikkan suku bunga acuannya, kami akan tetap 'ahead the curve', kami tetap 'hawkish'," ujar Mirza.