free hit counter

Bank DKI catat Pertumbuhan Kredit 27,47%

Kamis, 05/04/2012
 Bank DKI catat Pertumbuhan Kredit 27,47%

NERACA

Jakarta - PT Bank DKI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2011 meningkat sekitar 27,47% dibandingkan dengan tahun 2010. "Kami terus aktif meningkatkan peran intermediasi perbankan dengan penyaluran kredit pada tahun 2011 meningkat 27,47% dari Rp8,538 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp10,884 triliun pada tahun 2011," kata Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono saat disela-sela seminar halfday Bank DKI di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (4/4). 

Selain itu, lanjut Eko, perseroan juga telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan ekonomi dan terus mendukung optimalisasi ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di kawasan DKI Jakarta. “bentuk kontribusi kami adalah dengan konsisten memberikan kontribusi dividen dalam bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp150 miliar pada 2011 kepada Pemprov DKI Jakarta. Nilai ini secara perlahan tumbuh yang sebelumnya hanya Rp100 miliar,” imbuhnya. Eko menambahkan, bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bank DKI mencoba meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingkat Kecamatan dalam mendukung peningkatan PAD Provinsi DKI Jakarta dari sektor pajak dan retribusi. Sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan gubernur no.75 tahun 2009 tentang pelayananterpadu pembayaran pendapatan asli daerah melalui bank. “Selain itu, Bank DKI melalui inovasi layanan perbankan yang berbasiskan teknologi telah meluncurkan sistem baru JakCard sebagai e-ticketing trans Jakarta Busway,” pungkas Eko Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja Bank DKI yang pada Desember 2011 mecapai aset Rp19,5 triliun dengan raihan laba sebesar Rp301 miliar. “saya mengharapkan Bank DKI bisa meningkatkan penyaluran kredit produktif kepada sektor UMKM dan juga mendukung untuk pengembangan infrastruktur di Jakarta dan dapat memberikan dukungan yang maksimal kepada program perekonomian yang diusung oleh pemerintah, yang tentunya dengan mengedepankan aspek prudential banking dan good corporate governence,” tutupnya. **bari