free hit counter

Revisi UU Pangan untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Rabu, 07/12/2011
Revisi UU Pangan untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai, revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan sangat penting dilakukan agar Indonesia memiliki kedaulatan dan kemandirian di sektor pangan. Dalam tataran praksis, RI tidak boleh hanya menjadi pasar produk pangan negara lain, tetapi menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan mampu bersaing dengan negara lain dalam perdagangan global.

Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin Damanhuri, UU Pangan yang kini berlaku lebih menekankan terpenuhinya pangan, tetapi tidak mengatur bagaimana kebutuhan pangan harus dipenuhi. “Seharusnya, UU yang baru nanti mestinya bertajuk UU Kedaulatan dan Kemandirian Pangan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/12).

Didin mengatakan, sudah saatnya rakyat diberi kedaulatan pangan, untuk menuju Indonesia mandiri pangan yang menjadi bagian dari upaya revitalisasi Pancasila. “DPR harusnya segera mengesankan UU Kedaulatan dan Kemandirian Pangan secepatnya, jangan melakukan pembicaraan, dan kemudian bagaimana mengembangkan konsep kedaulatan pangan, sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila dan UUD 1945, yang kini semakin tergerus,” imbuhnya.

Krisis pangan sedunia tengah saat ini memang sedang mengancam, sudah saatnya Indonesia menghasilkan pangan yang menguasai hidup banyak orang secara mandiri. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi petani dan nelayan untuk mengelola sumber daya produktif meski modalnya terbatas.Next