free hit counter

Pejabat Daerah Butuh Kepastian Hukum Jadi Pengelola Proyek Daerah

RUU Pemerintah Daerah

Jumat, 25/05/2012
Pejabat Daerah Butuh Kepastian Hukum Jadi Pengelola Proyek Daerah

NERACA

Jakarta - Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemda Ibnu Munzir menjelaskan bahwa isu tindakan hukum bagi aparatur daerah, RUU Pemda memandang bahwa terjadi fenomena di tataran empiris kesan keengganan pejabat daerah untuk menduduki jabatan sebagai pengelola proyek daerah.

“Kesan tersebut diwarnai tuduhan pelanggaran pidana untuk hal-hal yang sebenarnya lebih bersifat administratif Sehingga dianggap perlu adanya kepastian hukum dalam landasan bertindak bagi pejabat daerah dalam mengelola proyek-proyek pembangunan yang justru kegiatan itu diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah,” ujarnya.

Ibnu menjelaskan bahwa DPR RI segera menyusun revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk menggantikan undang-undang yang telah ada sebelumnya. “Pasalnya, selama pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara empirik masih dirasakan adanya beberapa permasalahan yang kalau dibiarkan akan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” beber Dia.

Saat ini, imbuh Ibnu, Pansus RUU tentang Pemda terus mencari masukan-masukan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulut. “Masukan-masukan tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat kerja antara Pansus RUU tentang Pemda dengan menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya RUU tentang Pemda,” terangnya.Next