Anggota Komisi XI-DPR RI

Pemerintah seharusnya tidak bangga  dengan makin besarnya dana transfer daerah, termasuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang mencapai dua kali lipat secara agregat.  Padahal sebenarnya besaran dana transfer daerah itu perlu dikoreksi.  Meski meningkat dua kali lipat, sebenarnya alokasi anggaranya harus dilihat dari persentase. Kalau dilihat sejak 2005, memang kenaikan transfer dana ke daerah mencapai 3 kali lipat. Mulai Rp 150 triliun menjadi Rp 465 triliun. Namun secara persentasenya kenaikan itu hanya 3%, dari 30% menjadi 33%.

Karena itu, membahas soal APBN adalah membahas keberpihakan. Pemerintah harus melihat nilai persentasenya bukan agregat nominalnya.  Pandangan inilah yang perlu diluruskan, karena paradigma lama tersebut dinilai bisa menyesatkan.  

Selain masalah  persentase dana transfer daerah, pemerintah mestinya berani merevisi UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena, perencanaan perumusan soal DAU-DAK ini masih membingungkan. Disini ada beberapa contoh yang tidak masuk akal. Pertama, mengenai pajak kendaraan dimana 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten. Padahal 90% jumlah kendaraan mutar-mutaer di kabupaten. Jadi, mengapa 70% untuk provinsi? Sementara 30% nya untuk kabupaten. Ini ada ketidakadilan.

Contoh lainnya lagi yang juga tak adil adalah masalah  pajak untuk hasil perikanan yang dibagi rata antara daerah penghasil dengan daerah yang tidak penghasil. Padahal perikanan merupakan hasil kerja keras, sedang pertambangan adalah anugerah. Tetapi pertambangan yang tidak memerlukan kerja keras daerah penghasilnya mendapatkan porsi yang lebih tinggi dan hanya untuk daerah kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Sementara untuk perikanan dibagi ke seluruh daerah Indonesia.

Dan yang paling “menyesatkan” adalah pajak penjualan. Pajak penjualan diberlakukan 100% untuk pusat. Padahal  diketahui umum  tidak ada pajak penjualan karena yang membayar adalah pembeli. Jadi, seharusnya yang berlaku adalah pajak pembelian. Karena itu, rumusan dan ketimpangan fiskal yang ada benar-benar tidak mencerminkan ketidakadilan.

Yang tak kalah penting adalah, pembahasan DAK dan dana penyesuaian di DPR kerap sangat rumit karena berbagai kepentingan. Aturan pengalokasian DAK kerap kabur.  Selama ini DAU dihitung berdasarkan luas wilayah, kondisi wilayah, jumlah penduduk, dan sumber daya alam yang dimiliki. Sementara itu, rumusan DAK tidak jelas, sangat tergantung pada kekuatan dan keaktifan lobi pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam pembahasan anggaran di DPR.  

Itu sebabnya, porsi DAK dan dana penyesuaian dalam APBN harus ditata ulang. Dalam pelaksanaan, DAK dan dana penyesuaian dalam APBN merupakan upaya pemerintah pusat tetap mengekang pemerintah daerah.  Di satu sisi ada penerapan otonomi daerah, tetapi di sisi lain pembiayaan pembangunan tertentu di daerah pengalokasian dananya ditentukan oleh pemerintah pusat. Harusnya memang porsi DAU (dana alokasi umum) diperbesar saja, hanya tidak mudah menghilangkan DAK dan dana penyesuaian itu. Seandainya DAK tetap dipertahankan ada baiknya ditaruh pada level provinsi agar gubernur bisa mengoordinasikan pembangunan di daerah dengan baik. 

(cahyo)

NERACA

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengaku akan mengusulkan ke pemerintah agar menunda pemberlakuan Permentan tersebut.

“Kami akan kirim surat resmi ke pemerintah agar peraturan itu ditinjau lagi, meminta evaluasi lagi. Kalau Kalibaru sudah jadi, Tanjung Priok akan menjadi hub port dan bisa saja pintu masuk hortikultura hanya satu yaitu di sana,” jelasnya kepada Neraca, Rabu (22/2).

Natsir menjelaskan, jika kebijakan penutupan Priok itu benar-benar diberlakukan, maka para pengusaha bakal kelabakan karena mengakibatkan biaya logistik akan membengkak. Dia mengibaratkan kebijakan tersebut ibarat petir di siang bolong. “Bayangkan saja, kita lagi tenang-tenang berbisnis, tahu-tahu tidak bisa lagi, dan harus pindah. Tentunya ini perlu waktu dan investasi yang cukup besar,” ujarnya.

Lebih jauh dia meminta pemerintah bernegosiasi sebelum memberlakukan kebijakan tersebut dan memberi kesempatan untuk membuka jalur impor komoditas holtikultura di Tanjung Priok. Natsir mengatakan, apabila usulannya tersebut tidak digubris, dan tetap memberlakukan kebijakan tersebut, maka pengusaha akan melawan. “Mumpung belum diberlakukan, kalau perlu ajak kami dalam pembahasannya. Hal ini mengingat hubungan Kadin dengan pemerintah termasuk Kementerian Pertanian sangat baik,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementan telah mengeluarkan tiga Permentan yaitu No. 88, 89 dan 90 tahun 2011. Permentan 88/2011 adalah tentang pengawasan kemanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan. Sedangkan Permentan 89/2011 berisikan tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan sayuran segar ke dalam wilayah RI. Adapun  Permentan 90/2011 memuat tentang persyaratan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah Indonesia.

Dalam Permentan 88 dan 89, pemerintah membatasi pintu masuk impor hortikultura pada empat pelabuhan, yakni Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), Belawan (Medan, Sumatera Utara), Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), dan Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang, Banten). Putusan tersebut tidak menetapkan Tanjung Priok sebagai pintu masuk produk impor buah dan sayur, padahal lokasinya jauh dari tempat penghasil hortikultura dan populasi penduduknya cukup tinggi.

Masalah Mekanisme

Sementara itu, Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengungkapkan, konteks pemindahan impor hortikultura dari Pelabuhan Tanjung Priok ke pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia semata-mata hanya permasalahan mekanisme permintaan dan penawaran.

Logikanya, menurut dia, jika kebutuhan akan produk meningkat, maka sebaiknya produk tersebut disediakan, begitu juga sebaliknya. “Mengenai pelarangan impor hortikultura di Tanjung Priok, kita sudah pernah diskusikan di Apindo. Ini hanya permasalahan supply dan demand,” ujarnya.

Pasalnya, ujar Franky, jika pelarangan ini dijalankan, maka akan mengakibatkan timpangnya permintaan dengan ketersediaan barang dikarenakan jalur distribusi yang semakin jauh dan tentunya yang paling merasakan dampaknya adalah konsumen. Semua biaya dilimpahkan kepada konsumen. Terlebih konsumen sebagian besar di daerah Jabodetabek, dekat dengan Priok. Pengusaha tentunya akan memindahkan biaya distribusi, biaya penyimpanan di pelabuhan, biaya penyusutan dan biaya-biaya lainnya ke konsumen. “Semua biaya yang di bebankan ke konsumen semakin besar,” imbuhnya.

Menurut dia, konsumen untuk komoditi impor ini mayoritas dari kalangan menengah ke atas. Sejatinya, pelarangan impor ini tidak serta merta untuk semua komoditi impor. Contohnya seperti sayuran bit yang produksinya sangat kecil di dalam negeri. Namun, dengan kebijakan baru tentang impor ini akan mengakibatkan harga sayuran tersebut bisa melambung tinggi. “Tidak bisa hanya melihat dalam konteks impor saja. Pelarangan impor terlihat tidak tepat dan lagipula tidak semua produk import itu kan di produksi di dalam negeri,” tegasnya.

Dia menjelaskan sekitar 70% impor hortikultura dilakukan Tanjung Priok. Sebenarnya, pembatasan import ini bukan karena Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah penuh sesak. Namun, tujuannya adalah untuk mengurangi tensi import demi mendorong produksi hortikultura dalam negeri. Kendati demikian, Franky memaparkan, semua pihak sebaiknya mendukung program pemerintah. Tujuan dari pelarangan impor ini untuk meningkatkan produksi hortikultura dalam negeri. “Dalam jangka pendek kita akan bisa melihat dampak dari pelarangan ini. Pemerintah juga tetap harus mendorong produksi hortikultura dalam negeri,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Chaeron mengungkapkan, jika seandainya Pelabuhan Tanjung Priok ditutup untuk impor hortikultura dan dipindahkan ke pelabuhan lainnya maka yang perlu disiapkan yang pertama kalinya adalah infrastruktur. “Untuk masa karantina produk hortikultura di pelabuhan lain itu bisa mencapai 3-5 hari sedangkan di Tanjung Priok itu bisa lebih cepat dari pada itu,” ujarnya.

Menurut Herman, urgensi dari masa karantina mulai dari tata niaganya harus diatur, pemeriksaannya juga harus khusus serta pentingnya pemeriksaan agar tidak ada penyakit yang dibawa dari luar. “Kita tidak menginginkan barang yang kita impor tidak hanya barangnya yang datang akan tetapi penyakit dari produk itu juga bisa datang, maka pertimbangan teknis juga menjadi acuan terpenting ini agar dikelola dengan bagus dan baik,” tegasnya.

Herman juga mengatakan saat ini DPR sedang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan segalanya mulai dari segi teknis sampai non teknis. “Aspek infrastruktur perlu diperhatikan, bisa membangun terminal agribisnis dan dari segi non teknis, pemerintah harus melihat dampaknya bagi pasar, apakah bisa mempengaruhi harga, nanti ujung-ujungnya bisa mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo mengatakan, selama ini impor dari mana saja masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sehingga menjadikan perdagangan yang sama sehingga yang dihasilkan di dalam negeri kurang imbang kepada daerah-daerah. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok yang berdekatan dengan wilayah yang padat penduduknya sehingga hama penyakit dari barang impor holtikultura tersebut tidak terseleksi dengan baik. “Diperlukan pelabuhan yang mempunyai fasilitas karantina yang memadai sehingga hama penyakit tidak gampang masuk di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Gunaryo, pelabuhan yang dipilih pemerintah akan mendorong rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dengan konsekuensi pelabuhan tersebut mempunyai fasilitas karantina yang memadai. Begitupula, ada semacam kompetisi yang lebih seimbang sehingga arus barang luar jawa ke Jawa menjadi seimbang. Sebenarnya hal ini mendorong porodusen domestik Indonesia bergairah dan dapat bersaing dalam dunia usaha. “Jika barang impor terseleksi dengan baik maka alur perdagangan akan menjadi lebih baik pula,” tambahnya.

Gunaryo menambahkan dalam kaitannya dengan pelabuhan impor holtikultura ini, pemerintah punya semangat untuk mendorong dan harus menjangkau kepentingan nasional. Dia menekankan bahwa pelabuhan impor holtikultura harus mempunyai infrastruktur yang memadai khususnya adanya fasilitas karantina. “Saya sangat gembira dengan kebijakan pelabuhan pintu masuk ini, pasti akan memperlancar pergerakan arus barang yang dapat langsung di distribusikan ke daerah-daerah,” pungkasnya. mohar/yahya/bari/iwan/munib

(mohar/yahya/bari/iwan/munib)

Jakarta – Seleksi tahap pertama pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) telah terlewati. Dari 290 calon yang melamar, 87 diantaranya lolos seleksi administratif dan selanjutnya memasuki seleksi penilaian profil pribadi yang akan memilih 21 calon yang siap diajukan ke Presiden.

Penilaian profil pribadi ini meliputi kapabilitas, kompetensi, dan kesehatan. Namun sayangnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak memaparkan syarat kompetensi dan kapabilitas calon secara terukur dan terbuka. Padahal, dirinya menjanjikan akan menyebutkan kriteria menjadi anggota DK-OJK.

Sebagai contoh, calon dewan komisioner wajib memiliki gelar doktor (S-3) dari universitas ternama dan kemampuan bahasa Inggris minimal TOEFL 550. Nah, untuk level calon pimpinan OJK, panitia seleksi (Pansel) yang diketuai Agus Marto seharusnya memperhatikan kaidah rekrutmen profesional yang terukur seperti itu.

Apalagi banyak pihak memandang perlu seleksi ditekankan kepada aspek kompetensi di bidang pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan serta terjaminnya integritas dan track-record-nya bersih. Belum lagi menyimak pesan yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, bahwa nanti yang terpilih sebagai DK-OJK adalah “manusia setengah malaikat”.

Menurut Peneliti Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) Eugenia Mardanugraha, kriteria yang ditetapkan Pansel dalam menyeleksi DK-OJK sangat tidak berkualitas.

“Ya, memang kriteria itu tidak baik. Seharusnya ada jenjang pendidikan, seperti minimal lulusan S1. Lalu, harus punya referensi. Seluruh anggota dewan komisioner harus punya pengalaman”, tegas Eugenia kepada Neraca, Rabu (22/2).

Menurut dia, ke-87 peserta calon DK-OJK ini merupakan calon-calon yang sebelumnya sudah diprediksi, baik dari kalangan Bank Indonesia (BI) maupun dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Eugenia juga melihat, seluruh peserta calon terpilih adalah hasil dari faktor relasi atau pertemanan. “Bisa jadi, Pansel sendiri yang mendorong mereka untuk mendaftar,” tambahnya. Dirinya bahkan mengritik masuknya calon dari kalangan BI.

Dikatakannya, gaji direksi BI diatas Rp 100 juta. Hal ini akan memicu untuk melakukan tindak korupsi. Pasalnya, lanjut dia, terjadi ketidakseimbangan pendapatan pada saat masih di BI dan setelah pindah ke OJK nantinya. “Mereka (BI) harus siap gajinya turun. Kalau terlalu jomplang banget akan mempengaruhi kebiasaan hidupnya yang glamour. Ada bahaya indikasi korupsi di OJK”, tegas dosen FEUI itu.

Eugenia memastikan akan terjadi banyak lobi-lobi, tertama politik, dalam pengerucutan calon anggota DK-OJK menjadi 14 orang. “Pasti yang masuk orang-orang Bapepam-LK dan BI. Mereka yang punya track record. Saya lihat pada posisi 14 nanti, sarat lobi politik dan ini harus diwaspadai,” tutup dia.

Sependapat dengan Eugenia. Pengamat hukum perbankan Ricardo Simanjuntak menilai bahwa idealnya syarat untuk menjadi anggota DK-OJK adalah orang-orang yang dipilih merupakan orang yang memang menguasai usaha perbankan dan nonperbankan. Selain itu, para calon ini harus memiliki track record yang baik dan tidak pernah terlibat korupsi.

Dia tidak menampik adanya lobi politik ketika penyeleksian akhir di DPR nanti. Pasalnya menurut dia, sudah banyak kasus yang timbul gara-gara deal-deal politik tadi. Alhasil, orang-orang yang terpilih nantinya bukanlah orang yang tepat. ”Saya tidak mau berburuk sangka. Saya hanya berharap mereka yang terpilih adalah orang-orang yang berintegritas tinggi dan profesional,” ujarnya.

Partisipasi Masyarakat

Namun, pendapat yang berbeda justru diungkapkan pengamat perbankan Aris Yunanto. Dia mengatakan jika Pansel sudah melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan Aris menilai, poin penting yang menjadi tantangan terbesar ada di tangan DPR. “Yang memutuskan itu DPR bukan Pansel,” katanya kemarin. 

Dia memprediksi akan banyak fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan DPR, namun, tidak menghasilkan orang-orang yang profesional. Seharusnya, DPR menggandeng kalangan masyarakat dalam uji tersebut.

Menanggapi kriteria calon anggota DK-OJK, Aris kembali menegaskan kalau orang-orang yang terpilih adalah yang terbaik dan saling melengkapi. “Dari satu sisi sudah baik. Tidak ada orang yang ahli di semua bidang. Komposisi mana yang terbaik, kan, sudah di seleksi dan semuanya berpendidikan,” tandasnya.

Apapun itu, koordinasi yang baik secara berkala dan diiringi komitmen tinggi akan meminimalisasi moral hazzard dan egoisme institusi yang justru mengabaikan kepentingan ekonomi nasional. Karenanya, seleksi DK-OJK tidak semata-mata berdasarkan like and dislike atau kedekatan dengan pejabat yang berkuasa saat ini. maya/ahmad/ardi

(maya/ahmad/ardi)

Jakarta – Pemerintah menegaskan bank BUMN tetap memiliki kesempatan terkait penawaran saham Bank Mutiara. Namun syaratnya ada kesepakatan harga antara LPS sebagai pemegang saham eks bank Century.  Yang jelas hingga saat ini bank plat merah ini masih terus  melakukan komuniasi  yang sifatnya bisnis to bisnis. “Kan sedang ada komunikasi di antara mereka. Dan sifatnya B to B (Businiess to Business), dan Kementerian tidak ikut,” kata Deputi Menteri BUMN bidang Jasa Parikesit Suprapto di Jakarta,22/2

Karena itu, kata Parikesit lagi, Bank-Bank BUMN bukan berarti tidak berminat dan berpartisipasi. Masalahnya semuanya ini masih terus berproses.  “Belum, bukan tidak berpartisipasi,” tegasnya

Menurut  Parikesit, saat ini bank-bank BUMN saat ini masih melakukan kajian mendalam  dan  mengkalkulasi serta mengkomunikasikan  dengan pemegang saham Bank Mutiara. Upaya mereka adalah negosiasi harga penawaran yang dianggap terlalu tinggi.  “Kalau harganya tetap segitu, nampaknya tidak,” paparnya.

Saat bank BUMN mana saja yang berminat, Parikesit meminta masyarakat bersabar. Karena prosesnya tidak bisa dilakukan secara cepat. Apalagi semua itu harus berhati-hati. “Kita tunggu kelanjutannya,”ucapnya.

Tapi benarkan dua bank BUMN, yakni BRI dan BNI sudah tak berminat terhadap Bank Mutiara? Beberapa waktu lalu, memang BRI sudah menolak melakukan penawaran. Bahkan Direktur Utama BRI Sofyan Basir menilai harga jual PT Bank Mutiara (eks Bank Century) Rp 6,7 triliun terlalu mahal.  “Wah enggak deh, itu kemahalan itu Rp 6,7 triliun Bank Mutiara. Kami tidak deh biar asing saja yang beli itu,” katanya.

Demikian pula dengan BNI. Berdasarkan perhitungan BNI, pembelian saham bank Mutiara memiliki risiko poltik yang tinggi.  “Political risk-nya tinggi. Nanti kalau Bank Mutiara ingetnya Bank Century,” papar Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo.

Yang jelas, investor swasta yang sangat ngotot mau membeli Bank Mutiara adalah Yawadwipa Companies. Karena itu, Yawadwipa sedang menyiapkan langkah  baru. “Kami tidak menutup kemungkinan bermitra dengan Bank yang sudah beroperasi di Indonesia,” kata Direktur Operasional Yawadwipa Prasetyo Singgih beberapa waktu lalu.

Namun Prasetyo belum mengatakan bank apa saja yang tengah didekati oleh Yawadwipa sehingga niatnya untuk mengincar Bank Mutiara Rp 6,7 triliun bisa tercapai. 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemilik Bank Mutiara sebelumnya memberikan sejumlah trik agar Yawadwipa bisa ‘lolos’ dari aturan tersebut.  “Kalau terbentur masalah perusahaan keuangan harus 3 tahun pengalaman dsb, opsinya masih banyak. Jadi kalau Yawadwipa serius, mungkin bisa pakai cara lain,” ujar Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani.

Trik-trik agar lolos dari jeratan aturan tersebut seperti disampaikan Firdaus antara lain bisa saja Yawadwipa membeli Bank Mutiara atas nama perusahaan lain, atau atas nama pemiliknya langsung. Ini mengingat Yawadwipa Companies adalah perusahaan equity fund yang merupakan tempat mengelola dana-dana saja atau bisa disebut SPV.

LPS awal Februari lalu memang membuka lagi lelang penjualan Bank Mutiara. Penjualan Bank Mutiara dalam 2 kali kesempatan gagal karena tidak berhasil menemukan pembeli yang memenuhi syarat, terutama soal harga yang mencapai Rp 6,7 triliun. **cahyo

(cahyo)

Jakarta – PT Nestle Indonesia, perusahaan makanan dan minuman diharapkan bisa meningkatkan investasi di luar Jawa. Investasi itu diharapkan terwujud melalui pembangunan pabrik baru.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku telah meminta perwakilan Nestle yakni Executive Vice President Nestle for Asia, Oceania, and Middle East Nandu Nandkishore untuk membangun pabrik yang dekat dengan lokasi bahan baku seperti Bandar Lampung dan Sulawesi.

“Direktur Asia Nestle tadi mengunjungi saya. Dia mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Lalu dia tanya apa harapan saya. Saya jawab you put factory outside Java. Kalau tidak di Lampung atau Sulawesi. Saya ingin daerah-daerah penghasil bahan baku dekat dengan pabrik,” kata Hidayat di Jakarta, Rabu (22/2).

Menurut dia, apabila investasi tersebut bisa direalisasikan, maka pihaknya akan berupaya untuk memberikan fasilitas tax allowance kepada Nestle. Hidayat juga menjelaskan, pihak Nestle mengatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut. “Dia bilang I’m not promise, but I will keep that mind,” ucapnya.

Pada 2011 lalu, Nestle telah merealisasikan investasinya berupa pembangunan pabrik keempat yang senilai US$200 juta di Karawang Timur, Jawa Barat. Rencananya, pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 2,8 hektare (ha) itu akan menghasilkan produk olahan susu berupa infant cereal dan chocolate malt drinks dengan kapasitas sebesar 65 ribu ton per tahun.

Sebelumnya Presiden Direktur PT Nestle Indonesia Arshad Chaudhry mengatakan, pabrik baru tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada kuartal III-2013 mendatang. Selain di Karawang Timur, Arshad menjelaskan, saat ini, Nestle telah memiliki tiga pabrik lainnya yang berlokasi di Tangerang, Bandar Lampung, dan Pasuruan, Jawa Timur.

“Investasi itu guna memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat atas produk-produk kami. Hal ini juga mencerminkan keyakinan kami atas pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia,” ujar Arshad.

Dia menambahkan, pabrik yang luasnya mencapai 28,8 haktare di Karawang merupakan pabrik keempatnya di Indonesia. Pabrik ini nantinya akan memperkerjakan sekira 600 orang pekerja. “Kami sangat optimistis melihat peluang pertumbuhan yang ada di Indonesia. Jumlah populasi di Indonesia yang besar serta situasi perekonomian yang kondusif menawarkan peluang pertumbuhan  yang menjanjikan,” jelasnya.

Sebelumnya, investasi yang dilakukan Nestle adalah perluasan pabnrik Kejayan, Jawa Timur senilai US$100 juta telah diresmikan pada Maret tahun lalu. “Keputusan kami untuk melakukan investasi sebesar USD200 juta untuk pabrik Karawang ini sejalan dengan strategi kami untuk meningkatkan produksi lokal,” ungkap dia.

(munib)

Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan segera mendirikan enam anak perusahaan tahun ini. Anak perusahaan itu untuk melakukan spesialisasi proyek Pelindo II di sektor pelabuhan. “Jadi (anak perusahaan) pertama untuk Pelabuhan Kalibaru, namanya PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yang nanti membangun Kalibaru, Sorong,”  ungkap Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Richard Joost Lino, di Jakarta, Rabu (22/2).

Anak perusahaan kedua adalah, PT Terminal Peti Kemas Indonesia. Perusahaan ini, kata dia, akan mengelola seluruh peti kemas Pelindo II. Kemudian ada perusahaan Marine Services. Selain itu, Pelindo juga akan mendirikan anak perusahaan lainnya yang berkaitan dengan edukasi yakni Port and Logistic Institute. Ada juga anak perusahaan Indonesia Logistic Communication, perusahaan ini memiliki kaitan dengan Telkom. “Ada satu lagi (perusahaan) itu untuk perawatan,” tambah Lino.

Lino menuturkan, kehadiran anak perusahaan itu untuk memberdayakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Sementara itu, aset anak perusahaan akan diambil dari aset perusahaan. Lino menegaskan, anak perusahaan itu semacam spesialisasi pekerjaan. Jika ada kekurangan sumber daya, maka Pelindo II akan merekrut tenaga kerja tambahan. “Untuk bagian profesional saja kami tambah 500 orang. Untuk mengoperasikan pelabuhan Sorong butuh 200 orang dan mereka sebagian orang-orang Papua,” kata Lino.

Pelabuhan Kalibaru

Lino juga mengungkapkan kesiapan pihaknya dalam mengerjakan proyek pelabuhan peti kemas Kalibaru. Menurut Lino, Pelindo II akan membangun lima terminal sampai dengan tahun 2017. Lima terminal terdiri dari tiga terminal kontainer dan dua terminal produk (Bahan Bakar Minyak/BBM dan gas). “Terminal pertama beroperasi pada akhir triwulan pertama 2014. Selanjutnya, pengembangan terminal dua dan tiga membutuhkan waktu total tiga tahun,” ujarnya.

Pemancangan tiang pertama (ground breaking) akan dimulai pada April 2012. “Sambil menunggu surat Keputusan Presiden keluar, tender untuk konstruksi akan diadakan pada pekan depan,” cetusnya.

Proyek pelabuhan peti kemas Kalibaru membutuhkan biaya sebesar Rp7 triliun. Pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab Pelindo II. Sedangkan penyediaan alat akan melakukan kerjasama dengan pihak asing. “Tidak menggunakan dana pemerintah sepeser pun. Dana dari kami (Pelindo II), bisa kas internal maupun pinjaman dari bank,” tegasnya.

Lino bilang, Pelindo II mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk proyek pelabuhan peti kemas Kalibaru dari belanja modal Rp 4,5 triliun pada 2012. Akan tetapi, nilai itu akan berubah pasca keputusan pemerintah menunjuk Pelindo II sebagai pengelola. “Kalau surat resmi turun, tahun pertama butuh minimal Rp 3 triliun,” terangnya.

PT Pelabuhan Indonesia II mencatat laba bersih selama 2011 sebesar Rp 1,6 triliun atau tumbuh 33% dibandingkan dengan 2010 sebesar Rp 1,2 triliun. Peningkatan laba itu ditopang oleh melonjaknya pendapatan bersih yang tumbuh 41% menjadi Rp 5,12 triliun dibandingkan dengan 2010 sebesar Rp 3,6 triliun.

Lino menambahkan, dalam dua tahun terakhir perusahaan telah melakukan perubahan-perubahan dalam kerangka mereduksi biaya logistik nasional. “Hasil kinerja bisa dilihat pendapatan 2011 tumbuh 42% dan laba bersih tumbuh hampir 30%. Saya tidak percaya, tetapi itu kenyataan,” ujarnya.

Sedangkan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih melakukan studi terkait dengan proposal rancangan pembangunan proyek pelabuhan petikemas Kalibaru Utara yang diajukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Kemenhub optimis rancangan tersebut akan selesai April 2012. “Saat ini kami (tim asistensi) belum tuntas membahas proposal yang diajukan Pelindo. Masih ada beberapa penyesuaian. Namun kami tetap pada target kuartal pertama tahun ini sudah bisa dimulai groundbreaking,” ujar Leon Muhammad, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

Salah satu poin yang masih ditinjau kembali adalah kapasitas Kalibaru yang akan dinaikkan dari semula 1,9 juta TEUs menjadi 4,5 juta TEUs. Karena kenaikan tersebut akan memicu kenaikan biaya dan tata letak Kalibaru secara keseluruhan. “Arus pelayaran yang akan diperluas dari 150 meter menjadi 300 meter juga masih akan kami cermati,” tambahnya.

Selain itu, dalam skema usulan Pelindo II akan ada reklamasi pantai secara total dan membangun seaway atau jembatan layang. Sedangkan Kemenhub tidak menginginkan adanya reklamasi total. Setelah membatalkan skema lelang pengerjaan proyek Kalibaru, pihak Kemenhub juga menyatakan rancangan pelabuhan versi mereka tidak berlaku lagi. Kemenhub memberikan kesempatan kepada Pelindo II, selaku pihak yang ditugasi mengerjakan Kalibaru, untuk mengajukan proposal rancangan pelabuhan tersebut. “Namun untuk rancangan final akan digabung antara kedua belah pihak. Tujuannya win-win solution,” ujar Leon.

(yahya)

Jakarta –  Survei pasar properti online yang dilakukan iProperti Group mengungkapkan, kebutuhan properti dan perumahan di Indonesia terus meningkat. Survey itu juga menunjukkan 78% dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa telah menempati properti yang layak sebagai tempat tinggal. Sementara sisanya sebesar 21% atau sekitar 13 juta keluarga belum menempati properti pribadi milik mereka sendiri.

Survei yang dilakukan oleh portal properti terkemuka di bawah iProperti Group Indonesia yaitu portal rumah123.com dan rumahdanproperti.com itu juga menunjukkan bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia yang disurvei telah memiliki rumah yaitu sebesar 91,2%, sementara 4,9% lainnya memiliki apartemen. Jenis properti lain, seperti perumahan yang disubsidi oleh pemerintah, hotel dan ruko, hanya dipilih oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.

“Hal yang menarik yang didapat dari survey ini, bahwa sebesar 33,6% dari mereka yang disurvei memiliki satu atau lebih properti. Prosentase yang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia. Sebesar 40% penduduk Malaysia memiliki dua atau lebih properti, dan merupakan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan di negara lain,” kata Shaun Di Gregorio, CEO dari iProperti Group dalam siaran persnya, Rabu.

Survey Bank Indonesia di 14 kota menunjukkan pasokan properti perumahan ditemukan melampaui permintaan, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut sampai tahun 2012. Namun survei iProperti Group Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan penduduk Indonesia yang menganggap kebutuhan untuk memiliki properti pribadi sampai saat ini belum menjadi prioritas utama bagi mereka. “Ini adalah kesempatan yang baik bagi para pengusaha properti untuk mendorong masyarakat Indonesia memiliki properti sebagai investasi untuk jangka panjang,” tambah Di Gregorio.

Faktor Lokasi

Berdasarkan survei tersebut, penentuan keputusan untuk memiliki suatu properti bagi penduduk Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh lokasi properti, yang kemudian disusul oleh harga properti. Sementara, berlaku sebaliknya, penduduk di Singapura dan Hong Kong lebih mempertimbangkan harga properti dibandingkan lokasi properti. Faktor inilah yang cukup membedakan preferensi pilihan penduduk di negara yang mencakup wilayah yang luas, yaitu Indonesia dan Malaysia, dengan penduduk di negara yang memiliki cakupan wilayah yang tidak terlalu luas, yaitu Singapura dan Hong Kong.

Dibandingkan Singapura, Malaysia dan Hong Kong, Indonesia masih menempati urutan terendah dalam preferensi pembelian properti sebagai bentuk investasi yang disewakan. Motivasi kepemilikan properti di Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh alasan kepemilikan properti pribadi, kemudian diikuti oleh Hong Kong. Penduduk Malaysia memiliki ketertarikan pada properti sebagai investasi yang dapat dijual kembali. Sementara hampir 40% dari penduduk yang menjadi peserta survei di Singapura tertarik pada pendapatan sewa dari properti mereka, meskipun sektor sewa relatif kecil.

Para peserta survei di Indonesia memiliki minat yang masih sangat sedikit untuk berencana membeli properti di luar negeri. Survei menunjukkan preferensi masyarakat Indonesia untuk membeli properti lokal masih menjadi prioritas daripada membeli properti di luar negeri Namun apabila mereka punya keinginan untuk membeli properti di negara lain, Singapura adalah lokasi yang paling diinginkan untuk hal tersebut. Posisi kedua diduduki oleh Australia sebagai lokasi properti di luar negeri yang ingin dimiliki oleh peserta survei.

Meskipun terdapat angin segar bagi para pembeli domestik, namun hal tersebut tidak berlaku bagi para pembeli asing di Indonesia. Adanya pembatasan kepemilikan properti untuk orang asing menjadi faktor yang kurang menguntungkan bagi para pembeli asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Warga asing di Indonesia tidak dapat memiliki properti sendiri. Mereka hanya dapat memiliki sewa jangka panjang atau memperoleh tanah melalui individu yang diangkat atau perusahaan investasi asing (Penanaman Modal Asing atau PMA).

Tumbuh 12%

Sebelumnya, Shaun Di Gregario juga mengungkapkan, di tengah kecamuk krisis keuangan yang membelit perekonomian dunia saat ini, para pelaku usaha di sektor properti justru mengaku masih optimis dengan penjualan properti di Indonesia yang diperkirakan mampu tumbuh hingga 12% pada 2012 ini. Alasannya, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih sangat kokoh menahan gempuran krisis dunia sehingga gonjang-ganjing ekonomi internasional tidak bakal berpengaruh bayak pada pasar properti di tanah air.

“Pasar properti pasti akan dipengaruhi regional. Namun isu krisis ekonomi di Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang belum diselesaikan dan masih penuh ketidakpastian.. Demand juga cukup bagus. Bahkan fokus investor kini tertuju ke Asia Tenggara. Kami perkirakan pasar properti akan masih berkembang hingga 2014. Tahun ini bisa tumbuh 10-12%, meskipun belum tahu bagaimana krisis dunia ke depan,” ungkap Di Gregario.

Menurut dia, Indonesia cukup kuat dalam menahan badai krisis, tidak seperti di AS dan Eropa yang kini perekonomiannya tengah terombang-ambing. Kendati dia memprediksi pasar properti tidak secemerlang 2011 yang dapat tumbuh hingga 11%, dia meyakini perkembangan properti terus meningkat di 2012. “Kita pasti ikut meningkat 2012 ini tapi tidak secepat 2011. Pergerakan sektor properti menuju arah pasar menengah ke bawah. Pengembang juga fokus dari premium ke kelas menengah ke bawah. Pada 2011 masyarakat menengah ke bawah bisa masuk pasar properti,” terangnya.

Pada 2007, lanjut Gregario, bisnis properti di Indonesia mulai berkembang. Sementara empat tahun kemudian, pada 2011, perkembangan industri properti mengalami masa keemasan. Padahal, kata Shaun, di beberapa negara seperti Hongkong dan Singapura, pemerintah pemerintah setempat tengah melakukan pengereman kepemilikan properti karena pemerintah tidak mau spekulasi dengan bahaya krisis ekonomi.

“Krisis Eropa akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan properti dunia akan terkoreksi. Tapi di Indonesia, kendati tidak dapat dipastikan, tapi trennya akan positif. Ini meningkatkan gairah para investor ke indonesia. Saya setuju pemerintah tidak bisa sendirian untuk menjalankan pasar properti, tapi kita harap pemerintah bisa terus membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Karena pemerintah bisa mendorong properti lewat regulasi. Termasuk dengan bunga rendah dan harga yang rendah,” ujarnya.

(munib)

Jakarta – Pemerintah berencana membentuk induk usaha (holding) BUMN Pariwisata. Karena itu PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan PT Bali Tourism Development Corporaton (BTDC) akan dilebur, sementara PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko Persero berdiri sendiri (stand alone). “Mengenai rencana holding BUMN Pariwisata, BTDC dan HIN akan disatukan. Sedangkan PT TWC tetap dipertahankan berdiri sendiri (stand alone) karena terkait dengan pelestarian budaya,” kata Deputi Menteri BUMN bidang Jasa Parikesit Suprapto di Jakarta, di Jakarta, Rabu (22/2)

Menurut Parikesit, BTDC dan HIN akan dijadikan holding, namun pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu dalam pembentukan holding tersebut.  Rencana pembentukan holding BUMN Pariwisata sesuai dengan Master Plan BUMN Tahun 2010-2014. Pembentukan ini juga menyusul rencana pengurangan perusahaan pelat merah.

Sementara itu, PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau Bali Tourism Development Corporation (BTDC) membutuhkan dana Rp 3 triliun untuk pengembangan kawasan Mandalika Resort di Lombok. Dana sebesar Rp 3 triliun itu, seluruhnya didanai dari penerbitan obligasi secara bertahap. “Sebenarnya semua investasi memerlukan dana Rp 3 triliun,” kata Presiden Direktur BTDC, IB Wirajaya di Jakarta,22/2

Wirajaya menambahkan besaran obligasi tahap I sebesar Rp 500 miliar siap diterbitkan Juni 2012. Sisa obligasi akan diterbitkan secara berkala hingga tiga tahun mendatang. “Rp 500 miliar dulu untuk penyelesaian infrastruktur dan masalah-masalah yang ada disana,” tambahnya

Penyelesaian antaralain pembebasan lahan milik masyarakat yang terus berjalan. Keseluruhan dana nantinya untuk pembangunan infrastruktur jalan, air serta kelistrikan.  “Kita akan lakukan appraisal study. Nanti selama tiga tahun. Pembangunan semua, termasuk infrastruktur standar,” paparnya.

Untuk obligasi tahap I sebesar Rp 500 miliar, saat ini BTDC tengah mengajukan rating oleh Pefindo dan Fitch. Diharapkan tidak lama lagi, proses penerbitan bisa terealisir. Sebagai penjamin emisi (underwriter) besar kemungkinan datang dari sesama BUMN.

Namun Wirajaya belum memastikan siapa diantara BUMN sekuritas seperti Danareksa Sekuritas, Bahana Securities, atau Mandiri Sekuritas yang akan terlibat. “Seperti arahan Pak Parikesit (Deputi BUMN Bidang Jasa), mungkin kita akan fokus pada sinergi BUMN. Kan semangatnya BUMN,” ucapnya.

Wirajaya berharap kucuran dana segera diperoleh. Sehingga bisa langsung mengerjakan. “Saat dana sudah diperoleh, kita harapkan Oktober atau November sudah bisa jalan. Sampai saat ini kita masih studi AMDAL,” tegas Wirajaya.

Dikatakan Wirajaya, sudah ada 10 investor lokal yang siap membangun kawasan Mandalika. Mereka berkomitmen membangun area wisata, mulai dari hotel, resort hingga lapangan golf.  ”Sudah ada investor akan bangun lapangan golf dan hotel. Dalam negeri semua. Fasilitas lain juga ada, tegantung kawasan yang mana. Nantinya dari mereka juga akan diseleksi lagi,” imbuhnya. **mohar

(cahyo)

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar mendesak pemerintah untuk membangun alur distribusi dan logistik yang lebih efisien bagi industri sapi lokal. Perbaikan logistik sapi lokal ini dimaksudkan untuk mendongkrak target swasembada daging pada 2014 agar bisa terwujud.

“Yang perlu dilakukan saat ini adalah memastikan faktor diluar peternakan (off farm) yaitu terkait distribusi dan pasar yang mendukung bagi industri sapi lokal. Sehingga demand dan supply dapat dilakukan lebih efisien di pasar,” ujar Rofi di Jakarta, Rabu (22/2).

Anggota DPR dari Dapil VII Jatim ini mengatakan, perlu ada usaha maksimal dari pemerintah untuk membangun alur distribusi dan logistik yang lebih efisien, karena pada kenyataanya biaya distribusi menjadi variabel pengungkit harga yang cukup signifikan.

Sementara secara produksi daging sapi atau di peternakan (on farm) tidak ada masalah yang berarti karena terus mengalami peningkatan.

Dia mengutarakan, data Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EI) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa biaya logistik di Indonesia terbilang sangat tinggi dibanding Malaysia yang hanya sebesar 15%. Sementara Amerika dan Jepang sebesar 10%.

Sebelumnya Kementerian Pertanian RI menurunkan kuota impor sapi tahun 2012 hampir 17% dibandingkan 2011. Terkait hal itu, Rofi berpendapat, kekhawatiran bahwa harga daging sapi akan melambung dan peternak lokal sulit memenuhi permintaan terbantahkan, karena pemangkasan impor itu justru akan mendorong reaksi positif peternak dan mendukung tumbuhnya industri daging sapi dalam negeri.

“Dari data terbaru menunjukan bahwa produksi dalam negeri masih mungkin ditingkatkan. Kenaikan harga yang terjadi saat ini hanya masalah transisi karena peternak lokal sedang beradaptasi. Jika kita bisa melalui 2012 ini dengan baik, maka realisasi swasembada sapi di 2014 merupakan keniscayaan,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan bahwa dari hasil pendataan sapi perah dan kerbau (PSPK) 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata terjadi kenaikan signifikan pada populasi sapi potong sebesar 1,7 juta ekor sesuai kondisi per 1 Juni 2011.

Data awal Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan menunjukan populasi sapi potong di 2010 mencapai 12,81 juta ekor, kemudian tahun 2011 mencapai 13,21 juta ekor. Tapi berdasarkan hasil PSPK 2011 realitasnya mencapai 14,82 juta ekor.

Dirjen PKH dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi IV DPR RI menerangkan bahwa pertumbuhan populasi sapi potong 2003 – 2010 rata-rata 5,32% per tahun atau 653.100 ekor per tahun. Pada 2011 sapi lokal memasok kebutuhan nasional sebesar 292.450 ton daging atau setara 65,1%, sedangkan impor sebanyak 156.850 atau 34%.

Pada 2012 produksi lokal ditargetkan memasok 399.320 ton daging atau 82,5 , impor 84.740 ton atau setara 17,5 . Saat ini impor masih sebesar 34,9  dari kebutuhan. Kementerian Pertanian menargetkan tahun 2014 impor hanya 10% dari total permintaan.

Kendala Utama

Ditempat yang berbeda, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengungkapkan sistem logistik di Indonesia masih menjadi kendala utama dalam mendistribusikan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Syukur menjelaskan program swasembada daging pada 2014 sangat tergantung dengan pertumbuhan populasi sapi potong.

Dia mencatat rata-rata pertumbuhan populasi sapi potong sebesar 5,32% atau 653.100 ekor per tahun. Namun, populasi paling tinggi tahun lalu berada di pulau jawa dengan tingkat distribusi 50,68% atau 7,5 juta ekor. “Swasembada daging harus didukung oleh ketersebaran yang ideal di setiap daerah di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Syukur, suplai ternak tahun ini ditargetkan mampu menjamin ketersediaan daging bagi seluruh penduduk di Indonesia. Dia menargetkan jumlah sapi potong tahun ini ditargetkan mencapai 2,7 juta ekor, sapi perah 21.641 ekor, dan kerbau 347.613 ekor. Dengan begitu, dia berharap total ternak yang dapat didistribusikan bisa mencapai 3,1 juta ekor.

Syukur menambahkan stok ternak nasional diperoleh setelah dilakukan peninjauan sejumlah faktor koreksi berdasarkan geografis, demografis, transportasi, dan budaya berternak masyarakat. Dia menilai hanya 80% yang dapat dimanfaatkan sebagai stok. “Sehingga suplai daging dan jeroan dalam negeri diharapkan 399,220 ton tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, seru Syukur, tingkat konsumsi daging tahun ini diperkirakan sebesar 1.984 kg per kapita atau naik 0,114 kg ketimbang tahun lalu. Dengan begitu, dia mencatat kebutuhan mnasyarakat secara keseluruhan untuk semua penduduk sebesar 484.000 ton daging.

Peningkatan konsumsi daging tahun ini diakibatkan proyeksi pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% serta pertumbuhan ekonomi sebesar 6,60%. Pertumbuhan kebutuhan daging dapat dipenuhi melalui kebijakan impor baik sapi bakalan maupun daging. Syukur mengungkapkan total ternak dan daging yang harus diimpor tahun ini sebesar 84.740 ton.

Selain itu, Syukur mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mendiskusikan proyeksi konsumsi, produksi, dan populasi untuk dua tahun mendatang. “Sedangkan realisasi impor tahun ini akan dievaluasi pada April untuk melihat berbagai permasalahan yang timbul akibat pengurangan impor,” katanya.

Syukur mengatakan Kementerian Pertanian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengadaan kereta api dan kapal yang difungsikan untuk mengangkut hewan-hewan ternak. Pengadaan sistem angkutan ternak tersebut diharapkan mampu memangkas ongkos logistik.

Dalam kesempatan yang sama, Syukur juga memaparkan, untuk mendukung swasembada daging, Kementerian Pertanian menyiapkan dana Rp36 miliar untuk merevitalisasi 24 rumah pemotongan hewan (RPH) guna mendukung ketersediaan pasokan daging nasional.

Menurut Syukur mengungkapkan pemerintah akan merevitalisasi sumlah RPH secara bertahap. Hingga kini, dia mencatat ada sekitar 400 unit RPH di Indonesia. “Dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Satu RPH yang direvitalisasi diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 600 juta hingga Rp 1,5 miliar,” ungkapnya.

Menurut Syukur,saat ini hanya ada 14 RPH di Tangerang, Bandung, Subang, dan Bogor yang telah mampu melayani pemotongan sapi sesuai spesifikasi kebutuhan. Perbaikan RPH nantinya akan didorong untuk menambah kapasitas dan fasilitas.

Revitalisasi sejumlah fasilitas ternak ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pasokan daging dari populasi sapi lokal. Pemerintah telah menetapkan kuota impor daging beku sebesar 85.000 ton dari kebutuhan nasional 484 ribu ton tahun ini. “Di samping itu kuota lokal diharapkan dapat memenuhi produksi 399.000 ton,” jelasnya.

Syukur berharap penurunan kuota impor tahun ini dapat memberikan keuntungan bagi peternak sapi lokal karena harga jual sapi di tingkat peternak mengalami kenaikan hingga Rp 24 ribu per kilogram bobot hidup. “Penyerapan sapi lokal tahun ini akan didorong lebih baik ketimbang tahun lalu dengan upaya menurunkan skala impor,” ungkapnya.

Ketersediaan lahan

Anggota Panja Swasembada Daging Sapi Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengungkapkan pemerintah perlu membidani regulasi yang mendukung ketersediaan lahan ternak dan tata niaga daging.

Selain itu, pelaku usaha daging sapi dan kerbau perlu mendapatkan garansi berupa alokasi subsidi bahan bakar minyak untuk mendukung sistem transportasi ternak. “Mobilisasi ternak kita masih bermasalah. Sapi sering stress sehingga bobot menurun sehingga mengurangi harga jual,” cetusnya.

Firman mencatat tingkat konsumsi daging di Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut diakibatkan daya beli masyarakat yang belum tinggi. Dia menilai tingkat konsumsi daging sebesar 2,2 kg pada 2014 merupakan angka yang realistis. “Namun, masyarakat bisa menggeser sumber konsumsi gizi dari daging ke ikan,” ujarnya.

(Iwan)

Jakarta – Kementerian Perindustrian menilai, peraturan yang menyebabkan tertahannya sekitar 2.400 kontainer berisi bahan baku baja di Tanjung Priok, yakni Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memiliki batas toleransi. Karena itu, Kemenperin menuntut toleransi pada pelaksanaan ketentuan limbah impor karena dinilai merugikan pengusaha.

“Padahal di semua negara ada toleransi sampai ambang batas yang aman. Di China ada toleransi. Marilah kita realistis, jangan zero tolerance, tapi harus ada juga toleransi yang tidak melanggar ketentuan mengenai limbah yang menjadi sampah di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Rabu (22/2).

Namun, menurut dia, seperti apa toleransi itu harus dibicarakan dengan sejumlah pihak terkait. “Itu harus dibicarakan. Memang impor limbah itu seringkali tercampur barang-barang yang tidak diperlukan. Saya ingin kita proenvironment, ramah lingkungan, bersih, sekaligus juga jangan menghentikan proses produksi industri,” ujarnya.

Hidayat meminta kepada Sucofindo untuk melakukan proses verifikasi melalui sistem sampling terhadap besi tua yang sudah masuk ke pelabuhan. “Selanjutnya ada ketentuan baru misalnya barang-barang yang masuk ditaruh dulu di luar pelabuhan yang masih dalam kontrol Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan, caranya sedang dirundingkan,” jelasnya.

Hidayat menegaskan, apabila ditemukan produsen yang melanggar ketentuan ketika mengimpor bahan baku baja, maka harus ditindak sesuai prosedur yang berlaku. “Sekarang sudah berapa puluh kontainer yang numpuk, karena setiap minggu ada yang datang. Apakah ini satu persatu diverifikasi? Kalau iya, akan terjadi kelangkaan bahan baku pabrik baja. Karena itu merupakan bahan yang tidak sepenuhnya dapat di Indonesia,” paparnya.

Dia berharap, terhambatnya ketersediaan bahan baku tidak akan menyebabkan kenaikan harga baja dan mengganggu proses produksi di dalam negeri. “Itu yang berusaha kita cegah, jadi agar masalah yang menyangkut beberapa perusahaan yang impor limbahnya tercampur bahan-bahan lainnya itu bisa diselesaikan dengan mekanisme khusus, tapi jangan mengorbankan lainnya yang belum tentu punya kesalahan yang sama,” terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan membahas masalah tersebut dengan sejumlah pihak terkait seperti menteri keuangan pada pekan depan. Pasalnya, kata dia, hingga saat ini surat yang telah dikirim kepada menkeu belum mendapat tanggapan.

Pengusaha Dirugikan

Produsen baja lokal mengaku rugi akibat penahanan besi bekas atau scrap yang diimpor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Kerugian yang harus ditanggung perusahaan baja itu berasal dari melonjaknya tarif sewa penumpukan kontainer di pelabuhan. Indonesian Iron and Steel Industri Association (IISA) mencatat kerugian yang dialami oleh perusahaan pemilik bahan baku besi bekas mencapai US$ 100.000.

Direktur Eksekutif IISA Edward Pinem mengungkapkan, perhitungan kerugian mengacu pada biaya sewa gudang di pelabuhan sebesar US$ 50 per kontainer per hari untuk 2.000 kontainer besi bekas yang ditahan petugas. “Sementara tarif sewa gudang berlaku progresif, semakin lama disimpan maka tarif semakin tinggi bisa US$ 60 sampai US$ 75 per hari,” ujar Edward.

Kerugian produsen baja itu, bermula dari kasus penahanan besi bekas impor dari Eropa itu sejak 4 Februari 2012 lalu. Penahanan besi baja impor itu dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dalam pemeriksaan oleh KLH, diketahui besi bekas yang diimpor itu mengandung limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebanyak 113 kontainer. KLH mengkhawatirkan, limbah berbahaya itu bisa mencemari lingkungan.

Bagi industri baja nasional, penahanan impor besi bekas tersebut membuat produksi mereka terganggu. Edward mengatakan, sejumlah perusahaan baja sudah hampir kehabisan stok bahan baku scrap. Dia yakin, stok bahan baku scrap beberpa pabrik baja hanya cukup untuk tiga minggu ke depan. Jika penahanan besi bekas tersebut berlarut, ia khawatir beberapa pabrik baja akan berhenti beroperasi.

Dari 2.000 kontainer besi bekas yang ditahan di pelabuhan, pihak Bea dan Cukai serta KLH hanya mampu memeriksa 25 kontainer per hari. Untuk itu, Edward meminta agar pemeriksaan dipercepat, dengan cara memakai metode sampling.

Pengusaha Keberatan

Sementara itu, Sofyan Pane, Ketua Gafeksi (Gabungan Perusahaan Forwarder, Logistik Dan Ekspedisi Indonesia) DKI Jakarta memaparkan, perusahaan jasa logistik dan ekspedisi keberatan dengan aturan pembatasan waktu penumpukan barang impor maksimal 5 hari di terminal atau Lini 1 Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka mendesak agar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II merevisi aturan baru tersebut.

Sofyan meragukan aturan itu mampu menciptakan efisiensi jasa kepelabuhanan, tetapi justru berpotensi menambah masalah baru bagi pemilik barang karena biaya logistik di pelabuhan semakin membengkak. “Kami menolak penerapan pembatasan waktu penumpukan barang impor maksimal 5 hari di Pelabuhan Tanjung Priok, karena ini mempercepat terjadinya overbrengen [pemindahan lokasi penumpukan peti kemas],” ujar Sofyan.

Dia mengatakan, aturan tersebut juga di persoalkan para Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) anggota Gafeksi DKI Jakarta yang merupakan perwakilan dari pemilik barang dalam kepengurusan dokumen kepabeanan di pelabuhan. Pasalnya, aturan itu justru mempercepat terjadinya kegiatan pindah lokasi penumpukan barang impor dari kawasan Lini 1, dan beban biayanya di tanggung pemilik barang. “Selama ini PPJK menanggung terlebih dahulu ongkos logistik yang muncul di pelabuhan kemudian menagihkannya kepada perusahaan importir mitra kerjanya,” paparnya.

Sedangkan Cipto Pramono,General Manager Cabang Tanjung Priok PT Pelindo II, mengingatkan perhitungan waktu penumpukan barang impor maksimal 5 hari dihitung berdasarkan saat kargo impor di bongkar dari kapal. ”Dihitung lima hari sejak kegiatan bongkar impor dilakukan. Jadi waktu 5 hari tersebut bukan dihitung sejak kapal tiba di Pelabuhan,” ujarnya.

Cipto menegaskan aturan pembatasan waktu penumpukan maksimal selama 5 hari tersebut tetap di berlakukan untuk mendukung kelancaran dan mempercepat pelayanan jasa barang dan menertibkan kegiatan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok, lanjutnya, akan terus mensosialisasikan aturan tersebut kepada semua pihak terkait di pelabuhan. ”Kami sudah melibatkan asosiasi terkait termasuk dengan perusahaan pemilik kapal anggota Indonesian National Shippowners Association (INSA),” ujarnya.

(Iwan)