Chief Operation Officer Anton Rusli (tiga kanan), Chief Finance Officer Hugeng Gozali (empat kanan) dan Wakil Dirut PT Pos Indonesia Soekatino Soekarso (dua kanan) menyaksikan nasabah membayar kredit kendaraan melalui mobil pos keliling, di Jakarta, Selasa (15/5). Astra Credit Companies melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk pembayaran angsuran kredit kendaraan secara on line di kurang lebih empat ribu kantor pos dan mobil pos di seluruh Indonesia.

(STIADI PAMUNGKAS)

Dari kiri, Deputi Director Sustainability APP Dewi Bramono, CEO Sinar Mas Forestry Robin Mailoa, Managing Director Sustainable and Stakeholder Engangedment APP Aida Greenbury dan Managing Director Corporate Affairs Communication APP Hendra Gunawan memberi pernyataan kepada pers mengenai APP Forest Protect Policy, di Jakarta, Selasa (15/5). Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap kebijakan APP mampu mendorong industri pulp dan kertas nasional di Indonesia. 

(Istimewa)

Dari kiri, Direktur Bisnis dan Kelembagaan dan BUMN BRI Asmawi Syam, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok, Dirut Krakatau Steel Fazwar Bujang, dan Direktur BNI Krishna Suparto usai penandatanganan perjanjian sindikasi pembiayaan dari tiga bank BUMN kepada Krakatau Steel di Jakarta, Selasa (15/5). Sindikasi pembiayaan tersebut senilai US$ 450 juta .

(STIADI PAMUNGKAS)

Jakarta-Divestasi 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) diduga bermasalah, bahkan kemungkinan besar merugikan negara. Karena itu Indonesian Corruption Watch ( ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat agar negara tidak kecolongan lebih banyak.

“Di KPK kami diterima oleh Pak Busyro dan Pak Pandu, KPK sudah mulai mengumpulkan bukti, kita tunggu saja perkembangannya, semoga cepat terselesaikan,” kata Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas kepada Neraca, Selasa (15/5)

Kepemilikan 24% saham divestasi ini dikuasai perusahan patungan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, PT Daerah Maju Bersaing (DMB), dengan PT Multi Capital (MC), anak perusahaan PT Bumi Resources (Group Bakrie).

Diakui peneliti ICW ini, sejak awal kontraknya memang bermasalah. Bahkan diduga MC “memotong” dividen DMB untuk melunasi utang. “Dalam pembelian 24% ini MC berutang kepada Credit Suisse Singapura,” jelasnya.

Selain itu, Firdaus berharap tentang audit 7% saham divestasi Newmont, MK bisa memutuskan dengan benar. “Saya berharap bisa mementingkan kepentingan negara. Kita juga akan mendorong BPK untuk mengaudit juga yang 24% ini setelah yang 7% ini selesai,” tandasnya.

Pendapat yang sama juga dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, untuk memudahkan kerja KPK sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga bertindak adil melakukan audit. “Kita dukung langkah ICW. Karena itu, harusnya BPK  bertindak fair. Kalau yang 7% saja diaudit, maka yang 24% juga harus dong. Faktanya, hanya yang 7% saja,” ujarnya kemarin.

Selain itu, lanjut Marwan,  yang dipermasalahkan BPK dan DPR tak lebih dari sikap remeh-temeh yang sebenarnya tak perlu dilakukan. Karena mengacu pada Kontrak Karya (KK) Pasal 24 dan UUD 1945 Pasal 33 dijelaskan yang berhak memiliki penuh saham NNT adalah pemerintah pusat. “Secara hukum, pemerintah sah dan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dukung,” jelasnya.

Pun begitu, Direktur Eksekutif Sumbawa Strategic Forum, Mada Gandhi, merasa aneh karena hanya 7% saham Newmont saja yang diaudit. Padahal payung hukumnya tidak jelas. Harusnya, kata Gandhi, BPK juga berani mengaudit 24% sisa sahamnya. “BPK seharusnya mengaudit seluruhnya, sehingga bisa diketahui action apa yang akan diambil untuk Newmont ini. Akan tetapi kasus ini sudah masuh ranah KPK jadi nantinya akan ditelusuri oleh karena itu, Bakrie mendapatkan sinyal merah,” ucapnya

Seharusnya dalam saham 24% itu, grup Bakrie yang terdiri dari PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB), dengan PT Multi Capital (PT MC), anak perusahaan PT Bumi Resources (Group Bakrie) memiliki saham sebesar 8% saja dan sisanya sebesar 16% dimiliki oleh Pemerintah Daerah. “Tapi kenyataannya berbeda,” tukasnya.

Harusnya, lanjut Gandhi, keuntungan yang diterima Pemerintah Daerah NTB  bertambah dalam APBD NTB. Namun kenyataannya tidak sama sekali. “Sejak 2011, rekening APBD NTB tak bertambah sama sekali dari keuntungan saham yang dimiliki oleh Pemda. Artinya Pemda telah dibohongi oleh Bakrie,” tegasnya.

Menurut dia, Bakrie Group harus bertanggungjawab atas semuanya termasuk dengan Pemerintah Daerah yang telah dibohongi oleh grup itu. “Dari awal, pembentukan PT.DMB sudah dibermasalah, akan tetapi Pemda NTB malah join sama Bakrie. Saat ini, bakrie diadukan ke KPK, Pemda siap-siap termasuk yang dipanggil sama KPK,” lanjutnya.

Perlu Audit BPK

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasih juga mendorong BPK untuk mengaudit divestasi 24% saham NNT tersebut. “Harus dilakukan audit, tapi perlu ditanyakan apakah BPK sudah melakukan audit saham yang 24%, hal itu karena masalah yang menandatangani permintaan audit tersebut,” paparnya

Achsanul mengakui ada kekhawatiran adanya gagal bayar dari saham yang digadaikan ke bank asing tersebut . Sehingga Pemda NTB tak memperolah apapun. “Dikhawatirkan saham yang digadaikan itu, terjadi gagal bayar, maka akibat transaksi tersebut pula pemerintah daerah yang tergabung dalam DMB terancam tidak mendapat apa pun. Karena dividen dari hasil pembelian 24% saham Newmont untuk membayar cicilan utang,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Dirut PT DMB Andy Hadiyanto menduga ICW keliru menafsirkan permasalahan divestasi saham PT NNT. Sehingga menyimpulkan ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan potensi kerugian negara. “Kami menduga ada kekeliruan dalam menafsirkan permasalahan divestasi saham Newmont itu, karena kami sangat yakin semuanya berjalan sesuai ketentuan,” kata Andy yang didampingi staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Agus Patria di Mataram, Selasa seperti dikutip Antara.

Menurut Andy, ICW hanya mempersoalkan masa lalu perusahaan konsorsium tiga pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat yang dibentuk untuk mengakuisisi saham divestasi Newmont. “Itu masalah lama, yang baru dipersoalkan ICW. Kita tahu bahwa dalam proses divestasi tentu banyak dinamika hukum yang harus dihadapi,” ujarnya saat mengklarifikasi permasalahan yang diungkapkan ICW dan dibawa ke KPK.

Berdasarkan data yang dilansir oleh ICW menilik dari laporan keuangan PT BRMS diketahui dividen yang diterima oleh kepemilikan saham 24% PT NNT pada 2010 hingga 2011 mencapai Rp 2,01 triliun. Sementara 75% senilai Rp 1,5 triliun masuk ke kantung PT MC. Adapun sisanya 25% senilai Rp 502,7 miliar masuk ke PT DMB.

Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan laporan keuangan PT DMB total dividen yang diterima hanyalah US$34 juta. Dividen tersebut masih dipotong utang DMB ke MC. Sehingga yang diterima daerah hanyalah US$7,38 juta. Artinya, ada kerugian negara senilai Rp 361 miliar.  mohar/didi/bari/ardhi/cahyo

(mohar/didi/bari/ardhi/cahyo)

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Negara-negara jagoan industri properti seperti Singapura, Hongkong, atau China memang tengah galau akibat bisnis properti di negara-negara itu sedang merosot tajam. Bukan hanya permintaan pasar melorot, tapi harganya juga terkoreksi.

Tapi itu wajar terjadi lantaran harga jual produk properti di negara-negara itu sudah kelewat tinggi. Boleh dibilang, di negara-negara tersebut fenomena property bubble sudah terjadi. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Bank Indonesia baru-baru ini merilis surat edaran yang melarang perbankan memberi kredit pemilikan rumah (KPR) lebih dari 70%. Namun aturan itu hanya berlaku untuk rumah tipe 70 ke atas. BI beralasan, pertumbuhan kedit di sektor perumahan sudah terlalu tinggi. Jika tidak diredam, maka bakal terjadi tsunami kredit macet yang mengantar perbankan ke jurang kebangkrutan.  

Namun Indonesia memang tidak bisa disamakan dengan Singapura atau Hongkong, apalagi China. Dengan negara yang harga produk properti tidak terlalu tinggi juga tidak bisa disamakan. Pasalnya industri properti di tiap negara memiliki karakteristik sendiri.

Singapura atau China misalnya, produk properti komersial memang ditransaksikan dengan dukungan perbankan. Tapi di Indonesia berbeda. Boleh dibilang, pembelian properti yang harganya di atas Rp 400 juta rata-rata memakai pola cash bertahap. Termasuk properti landed house atau rumah tapak dengan tipe di atas 70 meter persegi.

Fakta tersebut memperlihatkan aturan BI sudah salah sasaran. Apalagi data BI menyebutkan sepanjang kurun waktu 2010-2011 rumah tipe 22-70 paling banyak memanfaatkan KPR perbankan dengan pangsa pasar 43% dengan jumlah pembiayaan Rp 81,4 triliun, diikuti oleh rumah tipe di atas 70 (33%) dengan jumlah pembiayaan Rp 61,8 triliun. Sedangkan KPR ruko/rukan dan KPA secara keseluruhan kurang lebih mencapai 10% dari total KPR yang dikucurkan perbankan.

Dari data BI sendiri, bisa dilihat kalau kredit perumahan justru mengucur ke segmen rumah menengah ke bawah. Namun di segmen tersebut, umumnya konsumen kredit perumahan adalah end user dari landed house. Konsumen dengan karakter ini, pasti akan berjibaku mempertahankan rumahnya dari ancaman kredit macet. Apalagi segmen konsumen rumah untuk tipe di bawah 70 meter persegi memang tak tersentuh aturan rasio pembatasan kredit atau loan to value ratio (LTV). 

Ketakutan BI yang lain adalah lonjakan harga yang tak lagi mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tapi lagi-lagi ketakutan BI makin tampak tanpa alasan. Karena harga produk properti di tanah air masih murah meriah. Bukan hanya itu, harga properti nyaris tak beranjak dari posisi sama sejak beberapa tahun lalu. Setidaknya, begitu pengakuan dari para developer praktisi industri ini.

Dari semua kondisi yang ada, nyata sekali kalau SE BI tersebut belum melewati kajian dalam. Boleh jadi, BI masih trauma dengan krisis moneter tahun 1998 yang dipicu oleh property crash saat itu. Namun BI juga harus bijak melihat kondisi lapangan. Lantaran, SE BI itu langsung menghantam konsumen perumahan di daerah. Di banyak daerah, karena lahan masih tersedia luas, maka tipe rumah yang dibangun developer besar-besar. Tetapi konsumennya masih masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kini kalangan MBR di daerah terpaksa menunda akad kreditnya, sampai tabungannya cukup untuk uang muka sebesar 30%. Kasihannya, kalau rumahnya sudah keburu dibeli orang lain, maka mereka hanya bisa gigit jari. Kasihan..

(kamsari)

Menurut Direktur Utama PT Ciputra Property Artadinata Djangkar capaian ini didukung oleh keberhasilan penjualan marketing proyek residensial atau landed house sebesar Rp572 miliar serta penjualan proyek hunian vertikal dan strata title Rp261 miliar. “Jumlah proyek residensial sebanyak 2 yang dibangun di atas lahan 155.734 meter per segi. Luas bangunan 58.953 meter per segi. Sementara untuk jumlah unitnya sebanyak 569. Untuk proyek hunian vertikal sebanyak 2 di mana semi gros areanya seluas 203 meter per segi,” katanya di Jakarta, Selasa (15/5).

Dia menambahkan, pada tahun ini perseroan akan mengerjakan pengembangan perumahan di Palu (CitraLand Palu). Proyek ini akan kerjasama operasi antara perseroaan dan pebisnis lokal, Chandra Tanubrata. Luas pengembangan 16,7 hektar.

Proyek pengembangan perumaan di Semarang Tenggara, CitraGrand Semarang. Proyek ini dilakukan melalui kerjasama operasi (profit sharing) antara perseroan dengan PT Karya Utama Bumi. Luas pengembangan sekitar 54,6 hektar.

Proyek pengembangan perumahan di Timur Medan, CitraLand Bagya City. Proyek kerjasama operasi antara perseroan dan PT Karya Pancasakti Nigraha. Luas pengembangan 63,4 hektar. Ada juga proyek perumahan di Yogyakarta Barat, CitraGrand Mutiara Yogyakarta. Proyek kerjasama operasi (profit sharing) antara perseroan dan PT Grah Terasama. Luas pengembangan 16, hektar.”Perumahan ini dipasarkan untuk kelas menengah dan menengah ke atas. Proyek ini mulai dipasarkan pada tahun ini,” tuturnya.

Selain itu, Ciputra Property juga terus mengembangkan komplek komersial, Ciputra World Surabaya berisi pusat perbelanjaan seluas 200.000 meter persegi, tujuh menara (sekitar 1.500 unit), 2 hotel bintang 5, SOHO dan gedung perkantoran. Komplek ini akan berlokasi di jalan utama Surabaya menuju Surabaya Barat seluas 8,5 hektar.

Tahap pertama terdiri dari 90.000 meter persegi pusat perbelanjaan dan dua menara apartemen 413 unit seluas 47.333 meter persegi dan telah selesai pembangunannya. Tahap kedua akan terdiri dari hotel, apartemen, dan soho. Mall telah beroperasi pada sejak 22 Juli 2011.

Saat ini, pusat perbelanjaan sudah dihuni sekitar 95% dengan area seluas 55.021 meter persegi. Via dan Vue Apartemen dengan harga mulai Rp1-4,5 miliar per unit di mna dari 413 unit yang ditawarkan telah terjual 411 unit hingga 30 April 2012.

Sementara hotel bintang 5 dengan 212 kamar akan beroperasi pada 2014 mendatang. Harga dipatok mulai Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar per unit. Dari 125 unit yang dipasarkan telah terjual 110 unit kamar hingga 30 April 2012.

Selain itu, dari 132 unit Soho yang ditawarkan sudah terjual 78 unit hingga 30 April 2012 dengan harga mulai dari Rp1,6-2,4 miliar per unit. Sedangkan, Viola Apartement akan dibangun sekitar 236 unit dan dipasarkan pada 2012.

Perseroan juga tengah mengembangkan apartemen untuk mahasiswa yang berlokasi di CitraLand Surabaya. Terdiri dari lima menara apartemen di mana terdapat 2.050 unit apartemen dengan area retail outdoor. (bani)

(Bani)

Jakarta —  Anak perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk (META), PT Portco Infranusantara, rampungkan pembelian sebanyak 60.174 lembar saham atau mewakili 39% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Intisentosa Alambahtera (ISAB). “Perseroan berkomitmen untuk terus membangun sehubungan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang berkelas dunia di Indonesia,” kata Direktur Utama META Ramdani Basri di Jakarta, Selasa (15/5).

Dia menuturkan, penyelesaian akuisisi ini menjadikan perseroan pemimpin, baik di sektor infrastruktur maupun operator. PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) sebagai operator pelabuhan yang berkedudukan di Bandar Lampung. Pelabuhan yang diakuisisi ini jantungnya Selat Sunda dan menjadi pusatnya jalur perdagangan dunia.

Maka dengan berlokasi di Panjang, Provinsi Lampung, pelabuhan ini memiliki panjang 300 meter dengan 11.200 meter persegi tempat penyimpanan yang dapat mengangkut 60.000 juta ton curah kering dan 40.000 juta ton barang. Selain itu, pelabuhan ini juga dapat menampung tanki penyimpanan dengan kapasitas lebih dari 49.000 juta ton.

Nantinya, pelabuhan ini melayani berbagai kebutuhan dari masyarakat seperti kimia, komoditas maupun pupuk.”Penandatanganan SPA antara Portco Infrastructure dan Louise Dreyfus Commodities dilakukan pada 3 April 2012,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana META Bernardus Djonoputro mengungkapkan kerjasama dengan Louise Dreyfus menjadi faktor kesuksesan bisnis perseroan di masa mendatang. Kerjasama ini sejalan dengan rencana ekspansi perseroan yang giat mengembangkan sayapnya di sektor infrastruktur, termasuk pelabuhan, air dan energi. “Kami juga terus berkomitmen untuk mengembangkan Lampung dengan memanfaatkan peluang yang ada di provinsi tersebut,” kata Bernardus.

Sebelumnya, Presiden Direktur Nusantara Infrastruktur, M Ramdani Basri pernah bilang, akuisisi PT Intisentosa Alambahtera dinilai strategis karena berada di arus perdagangan antara Eropa, India dan Afrika, “Pelabuhan itu cukup strategis di arus perdagangan dunia, selain itu juga menjadi basis yang penting bagi arus komoditas yang berasal dari Kalimantan,”ungkapnya.

Asal tahu saja, untuk akuisisi pelabuhan di Panjang Lampung tersebut, perseroan harus menguras dana senilai US$ 10-US$ 11 juta. Langkah akuisisi ini sejalan dengan rencana strategis perseroan untuk menjadi pelopor pengembang sektor infrastruktur yang berperan sebagai investor sekaligus operator. (bani)

(Bani)

Jakarta – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memproyeksikan penjualan kendaraan roda empat turun sebanyak 30% menjadi 770.000 unit pada 2013 jika aturan Bank Indonesia yang menetapkan kebijakan kenaikan uang muka atau loan to value (LTV) sebesar 30% untuk kredit otomotif benar-benar diterapkan pada Juni mendatang. Gaikindo sebelumnya memprediksi penjualan mobil bisa mencapai 1 juta unit pada 2013.

Sekretaris Umum Gaikindo, Juwono Andrianto, memaparkan pihaknya telah merumuskan asumsi penurunan penjualan kendaraan roda empat yang terdiri dari tiga skema. Skema I yang disebut asumsi pesimistis jika penjualan turun 30% menjadi 820.000 unit pada 2012 dan 770.000 unit pada 2013.Adapun, target penjualan kendaraan roda empat yang ditetapkan Gaikindo mencapai 1 juta unit pada 2012 sedangkan 2013 sebesar 1,1 juta unit. Per Desember 2011, total penjualan kendaraan roda empat berjumlah 894.000 unit.

Skema II disebut asumsi rata-rata, penjualan turun 20% menjadi 875.000 unit pada 2012 dan 825.000 unit pada tahun berikutnya.Skema III disebut asumsi optimistis, penjualan turun 10% menjadi 940.000 unit pada 2012 dan 946.000 unit pada 2013. “Selain itu, efek domino yang dihadapi adalah potensi pemutusan hubungan kerja karena penjualan dan produksi otomotif turun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/5).

Dia menilai implementasi beleid tersebut sebaiknya ditunda, bukan dibatalkan karena beragam dampak yang akan terjadi termasuk investasi otomotif di Indonesia. Aturan uang muka pembiayaan kendaraan roda dua minimal 20%, kendaraan roda empat produktif minimal 20%, dan kendaraan roda empat non produktif minimal 25%, yang akan berlaku 15 Juni 2012.

Penjualan Turun

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Gaikindo, Sudirman Maman Rusdi dengan memperhitungkan ketentuan uang muka baru, Gaikindo memperkirakan penjualan mobil tahun ini hanya mencapai 875,000 unit, lebih kecil dari proyeksi semula antara 930,000 sampai 950,000 unit.

Kebijakan yang dimaksud adalah ketentuan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). BI akan mewajibkan kredit mobil oleh bank memerlukan uang muka minimum 25% dari bandrol harga. Sementara Bapepam LK mewajibkan perusahaan pembiayaan meminta uang muka 30% dari harga dari konsumen.

Sudirman mengatakan proyeksi penjualan mobil di angka 875,000 itu murni karena kebijakan downpayment aturan BI dan Bapepam LK yang akan berlaku mulai 15 Juni. “Kebijakan downpayment (uang muka) ini akan berdampak.Kami sudah memberikan surat kepada gubernur BI dan menteri keuangan, dari Gaikindo  meminta kalau bisa ditinjau kembali. Kami tidak memberikan proposal apa-apa, tapi kami memberi tahu, kalau ini tetap di berlakukan, dampaknya begini,” kata dia.

Salah satu dampaknya adalah investor industri otomotif akan menunda rencana investasinya.”Kalau  buat mereka kan, jangan sampai mereka investasi tapi pasarnya malah turun. Kita kan justru sedang menargetkan penjualan bisa tembus ke 1 juta unit. Kalau tidak ada peraturan ini tahun ini saya yakin bisa,” ujar Sudirman.

(iwan)

Menurutnya, pentingnya sosialisasi PPKD dimaksudkan agar instansi terkait baik pemerintah, perbankan, maupun pelaku usaha memahami PPKD. Asal tahu saja, dasar hukum pelaksanaan PPKD adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang perusahaan penjaminan kredit dan perusahaan penjaminan ulang kredit serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 yang tentang perubahan peraturan menteri sebelumnya.

Dia juga menuturkan, manfaat PPKD juga meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan loan to deposit ratio(LDR) bank pembangunan daerah(BPD), bank umum serta bank perkreditan rakyat(BPR), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. “Masalah UMKM tidak punya agunan ataupun nilai agunan tidak mencukupi, nah dengan PPKD masalah tersebut dapat teratasi,” kata Andra.

Bagi bank, kata Andra, kehadiran PPKD dapat memitigasi risiko yang akan dihadapi terkait pemberian kredit kepada usaha mikro kecil menengah(UMKM). “Pendirian PPKD bagi pemerintah dapat mendukung peningkatan fungsi intermediasi dan kegiatan perekonomian di daerah sekaligus memberikan efek positif menopang perekonomian nasional,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari seluruh peserta yang hadir, terlihat dari banyaknya pertanyaan tentang kehadiran lembaga ini. (bani)

(Bani)

Bandung—Provinsi Jawa Barat akan memiliki kereta api (KA) super cepat yang menghubungkan Bandung-Jakarta, dengan menggunakan kereta api yang dibiayai dari dana hibah Meti Japan (Ministry of Economic, Trade and Industry). “Dalam perencanaan awal, kereta api supercepat Jakarta-Bandung akan menempuh jarak seluruhnya 144 kilometer,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Lex Laksamana, di Bandung,15/5

Menurut Lex Laksamana, nantinya jarak Bandung-Jakarta bisa ditempuh dalam waktu 45 menit. Proyek tersebut dibiayai oleh dana hibah dari Meti Japan (Ministry of Economic, Trade and Industry) dan dilaksanakan oleh Tim Konsultan Yachiyo Engineering Co Ltd dan Japan International Consultant Co Ltd yang dipimpin oleh Mr Toshiaki Hori. “Jadi Pra Studi Kelayakan ini merupakan kelanjutan dari Pre Studi Kelayakan sebelumnya yang dibiayai oleh dana hibah dari Meti Japan,” tambahnya

Lebih jauh kata Lex, dalam perencanaan awal ini Kereta Api Supercepat Jakarta-Bandung dengan kecepatan sekitar 300 km/jam pada kondisi datar dan sekitar 210 km/jam pada kondisi perbukitan akan menempuh jarak seluruhnya 144 Km yang dapat ditempuh dalam waktu hanya 45 menit dengan tarif kurang lebih Rp150 ribu. “Adapun proyek Kereta Api Supercepat ini akan menelan biaya sekitar Rp56,1 triliun dengan skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan swasta,” ujarnya

Dikatakan Lex, untuk Stasiun Kereta Api Supercepat tersebut akan dibangun di wilayah Gedebage Kota Bandung dan pada studi lanjutan ini, tim studi juga akan menghitung biaya yang diperlukan apabila Kereta Api Supercepat akan melewati Bandara Internasional Kertajati. “Tentunya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung sepenuhnya realisasi Kereta Api Supercepat Jakarta-Bandung-Cirebon dengan melewati jalur Bandara Internasional Kertajati untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari Jakarta ke Kota Bandung dan Cirebon baik untuk keperluan bisnis maupun wisata,” paparnya

Lex menambahkan, hal ini juga akan berdampak pada pengurangan terhadap besarnya subsidi BBM pemerintah sehingga Provinsi Jawa Barat, dan khususnya Kota/Kabupaten di kawasan Metropolitan Bandung akan memiliki daya saing yang lebih kompetitif dilihat dari waktu tempuhnya. **cahyo

(cahyo)