free hit counter

Pengelolaan APBN Belum Pro Infrastruktur

Mestinya Capai 60%

Senin, 02/04/2012
Pengelolaan APBN Belum Pro Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Selama ini pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah salah kaprah karena tidak memprioritaskan pada sektor infrastruktur dan pendidikan. “Harusnya, porsi kedua sektor tersebut sebesar 60% dari total APBN 2012 senilai Rp1.500 triliun, yakni Rp 900 triliun. Pengelolaan keuangan negara salah karena memang dari sejak dibuat tidak mengerti apa yang menjadi skala prioritas,” kata Chairman One Shildt Financial Planning, Risza Bambang kepada Neraca, dalam acara Independent Financial Planning (IFP) Expo 2012 di Jakarta, Sabtu (31/3) akhir pekan.

Padahal, menurut Risza, pembangunan infrastruktur dengan sector pendidikan sangat berkaitan erat. Karena kedua sector itu sama-sama membutuhkan sumber daya manusia (SDM).  “Infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan raya, bendungan, maupun fasilitas sosial lainnya membutuhkan sumberdaya manusia yang bagus. Gimana mau bagus kalau pendidikan tidak diutamakan,” tegasnya.

Alokasi penyusunan APBN ini makin memprihatinkan, kata Risza, karena makin diperparah dengan mental dan prilaku pejabat negara yang dinilainya terlalu boros. “Ditambah lagi kelakuan pejabat negara yang tidak pro-rakyat. Lihat saja, tunjangan mereka lebih besar daripada gaji,” tambahnya

Bahkan dirinya menegaskan tunjangan seluruh pejabat negara harus dipangkas habis dan gaji diberikan sesuai dengan kontribusi. Tujuannya agar struktur APBN jelas dan perbaikan sistem kompensasi. “Mayoritas alokasi anggaran negara diperuntukkan belanja pegawai. Sisi lain, pemerintah sedang menggenjot infrastruktur tumbuh pesat. Jalan singkatnya, ya, berutang,” jelas dia.Next