free hit counter

Investor Purimas dan Torina Bertikai

"Gurita" Birokrasi Investasi Kota Depok

Senin, 05/03/2012
Investor Purimas dan Torina Bertikai

Depok - Akibat kemelut masalah yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam upaya pelayanan perijinan investasi yang diskriminatif, mengakibatkan investor pengembang Purimas (PT Perdana Setya Bhakti) dan Torina Business Park (TBP), terlihat bertikai dan kurang harmonis kendati kedua investor ini pada mulanya memiliki hubungan kekerabatan usaha yang harmonis. Masalah pokoknya hanya soal tidak adil dalam memberikan ijin sesuai aturan berlaku. Demikian berbagai keterangan yang diperoleh NERACA dari berbagai sumber.

Menurut keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Etty Suryahati dalam salinan hasil pertemuannya di Ombudsman RI, bangunan TBP sudah diberikan surat peringatan atas bangunan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku. Namun, hal itu tetap tidak diindahkan bahkan terus dibangun hingga sat ini telah beroperasi. Apalagi, lahannya bermasalah menggunakan lahan fasum/fasos, terkena aturan tata ruang dan lainnya. 

Sedangkan pihak Purimas yang telah empat tahun lebih mengurus niat investasinya, sampai saat ini belum ada ijin apa pun yang dikeluarkan Pemkot Depok, kendati investor ini telah mengeluarkan dana hingga mencapai sekitar Rp200 juta. “Kami yang taat aturan dan hukum dan tidak melanggar aturan, mengapa dihambat hingga empat tahun lebih tidak diberikan ijin apa pun,” ujar Rivalino yang akan tuntaskan melalui proses hukum minta keadilan.

Sementara pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok, masalah ini sedang diproses upaya penyelesaiannya. “Kami akan proses ulang khususnya untuk ijin yang diajukan PT Perdana dalam rencananya akan membangun trade centre dan supermarket,” ujar Kepala BPMP2T, Sri Utomo kepada NERACA tanpa menyinggung masalah TBP.

Pihak terkait lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Depok Farah Mulyati menjelaskan bahwa upaya ijinnya akan dilihat sesuai dengan aturan yang berlaku yakni apakah pihak Purimas akan membangun Trade Centre dan Supermarket atau Toko Modern. Dan, untuk masalah TBP Kadis ini juga tidak menyinggung perijinan yang menjadi kewenangannya.Next