free hit counter

Pelayanan Perizinan Terpadu "Satu Pintu" Terbelit Problem

DINILAI GANGGU INVESTASI DI DALAM NEGERI

Selasa, 13/11/2012
Pelayanan Perizinan Terpadu

NERACA

Jakarta – Di tengah upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar karpet merah buat para investor lewat program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah, proses perizinan investasi di tingkat pusat justeru belum dilaksanakan dalam satu pintu. Inilah fakta ironis di tengah gegap gempita tiga daerah, yakni Provinsi Jawa Timur, Kota Palembang, dan Kabupaten Sragen, yang masing-masing menyabet penghargaan sebagai daerah terbaik penyelenggara PTSP dalam ajang Investment Award 2012 yang dihelat oleh BKPM di Jakarta, Senin (12/11).

Memang, tak dapat dipungkiri, BKPM bersama kementerian dan lembaga terkait, telah melakukan banyak hal dalam perbaikan perizinan investasi. Sebut saja, misalnya, keberhasilan mereka dalam memangkas waktu perizinan penanaman modal dari 60 hari menjadi 17 hari. Bahkan, kabarnya, waktu perizinan penanaman modal akan dipangkas hanya 10 hari di tahun depan.

Akan tetapi, seperti diakui oleh Kepala BKPM Chatib Basri yang juga diamini oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam acara penganugerahan penghargaan PTSP tersebut, upaya menarik investasi di Indonesia masih bermasalah di berbagai sektor. Chatib Basri atau yang akrab disapa Dede ini, mengatakan belum adanya sistem perizinan investasi satu pintu di kantor BKPM sendiri lantaran hingga sampai saat ini belum semua K/L mau melimpahkan wewenangnya ke lembaga yang dia pimpin.

Dede juga mengatakan, masalah infrastruktur dan inefisiensi birokrasi juga menjadi kendala yang dihadapi investor. Itu sebabnya, dia meminta dukungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemudahan investor dalam menanam modalnya di negeri ini. Jika hal ini dilakukan daerah, maka target investasi di 2013 sebesar Rp390 triliun bisa tercapai.Next