free hit counter

Kebijakan Uang Muka

Rabu, 02/05/2012
Kebijakan Uang Muka

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kebijakan Bank Indonesia (BI) soal pembatasan ketentuan kredit uang uang muka (down payment-DP) kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar 30% dari harga jual yang akan berlaku pertengahan tahun nanti, belum memberikan pengaruh terhadap penjualan properti. Kondisi ini baru terlihat nanti jangka panjang.

Hanya yang pasti, kebijakan soal DP tidak hanya pengembang yang kelabakan menolak aturan tersebut lantaran akan memukul penjualan, tetapi juga masyarakat kelas menengah yang makin sulit saja memiliki rumah idaman. Memang pemerintah menetapkan aturan ini tidak berlaku terhadap pembiayaan perumahan bersubsidi, tetapi bagi kalangan masyarakat yang merasa ingin naik kelas, makin sulit memiliki rumah idaman dan akhirnya harus berebut mendapatkan rumah bersubsidi. Terlebih tidak semuanya pengembang menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah boleh mengklaim bila aturan ini dibuat untuk menjaga prudensial industri perbankan agar tidak terjadi "bubble" di sektor properti. Namun aturan ini dinilai terlalu awal, mengingat industri perbankan dalam negeri sudah menerapkan risk management yang baik dan kehati-hatian dalam kucuran kredit pembiayaan perumahan. Selain itu, aturan ini terkesan memukul rata masyarakat kelas bawah yang memiliki penghasilan di atas rata-rata.Next