Petinggi Pemerintah Harus Sepakat Soal Garam - WASPADAI KISRUH IMPOR GARAM JILID II

NERACA

Jakarta – Di tengah sikap tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menolak impor garam konsumsi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) justeru sedang bersiap-siap membuka keran impor garam hingga 700 ribu ton mulai Maret mendatang. Perbedaan sikap dua kementerian bidang ekonomi ini berpotensi memicu kisruh impor garam jilid II pasca geger impor sebelumnya (jilid I) antara mantan Menteri KKP Fadel Muhammad dan mantan Mendag Mari E. Pangestu pada 2011 lalu.

Menanggapi hal itu, Anggota Presidium Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (A2PGRI) Faisal Baidowi mengungkapkan, untuk mengisi data garam yang tidak akurat, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan harus duduk bersama untuk menyelesaikan kisruh garam. “Karena garam konsumsi dan garam industri sangat dibutuhkan oleh rakyat. Jadi, ketiga kementerian itu harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah data garam yang berbeda-beda dan rencana kebijakan impor yang menimbulkan kontroversi ini,” ujar Faisal kepada Neraca, Senin (13/2).

Dihubungi terpisah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengungkapkan, impor garam untuk kebutuhan konsumsi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengacu pada Permendag Nomor 44/2007 tentang Ketentuan Impor Garam, lanjut Deddy, saat ini Importir Produsen (IP) garam iodisasi sudah berhak mengimpor garam, karena masa larangan impor garam ini berlangsung selama satu bulan sebelum masa panen dan dua bulan setelah masa panen.

“Perlu dicatat, yang menentukan impor atau tidak terkait garam konsumsi adalah Kementerian Perdagangan. Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan usul boleh saja,” ungkap Deddy lewat surat elektronik, kemarin.

Lebih lanjut Deddy menjelaskan, hasil survei PT Sucofindo menunjukkan stok garam yang ada di petani hanya 310.000 ton. “Artinya jumlah ini cuma cukup memenuhi kebutuhan konsumsi hanya sampai bulan ini. Minggu-minggu ini akan dirapatkan lagi di Kantor Kemenko Perekonomian mengenai impor garam. Kita sudah berulang kali melakukan rapat mengenai impor, namun belum diputuskan tentang volume impor,” imbuhnya.

Di samping itu, Deddy juga mencontohkan, jika panen raya garam baru berlangsung Juli dan Agustus, maka kebutuhan impor garam untuk menunggu panen kira-kira 5 bulan ke depan diperkirakan mencapai 700.000 ton, dengan asumsi kebutuhan garam per bulan 150.000 ton-170.000 ton. “Berdasarkan data BPS, jumlah ini terhitung masih sedikit ketimbang impor garam tahun lalu yang sekitar 2,84 juta ton,” terangnya.

Terkait hal itu, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menjelaskan, perbedaan data KKP dan Kemendag soal garam konsumsi tidak perlu diperdebatkan. Menurut dia perbedaan data KKP dan Kemendag mestinya bisa dipadukan sehingga dapat menyusun strategi kapan baiknya melakukan impor garam dan kapan impor distop.

“Impor garam masih dibutuhkan untuk kebutuhan industri, kalau untuk kebutuhan rumah tangga sudah cukup disediakan oleh produksi dalam negeri. Karena sepengetahuan saya produksi garam nasional belum mampu memenuhi total kebutuhan garam, karena sistem produksi garam kita masih tergantung sama kondisi cuaca,” terang Suhana.

Sementara ketika dimintai komenter soal polemik impor garam antara KKP dan Kemendag, Direktur Jenderal Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad mengaku enggan berkomentar. “Maaf soal impor garam saya tidak bisa beri info karen urusannya perdagangan (Kemendag),” jawabnya melalui pesan singkat, Senin.

Terkait dengan sikap Menteri KP Sharif Cicip Sutardjo yang kekeuh tidak mau impor garam konsumsi di tengah kebijakan Kemendag untuk mengimpor garam, Sudirman pun enggan melontarkan pendapat. “KKP 2012 fokus untuk berdayakan: 29.746 petambak garam, 16,5 ribu hektar di 40 kabupaten, produktivitas 80 ton/ha/musim,” beber Sudirman.

Pemerintah, yang terdiri dari KKP, Kemendag, Kemenperin, BPS mapun Kementerian Koordinator Perekonomian sedianya bakal mengadakan rapat gabungan pada 9 Februari 2012. Namun lantaran Menko Perekonomian Hatta Rajasa sedang keluar kota, rapat koordinasi garam itupun urung dilaksanakan. “Kesepakatannya dalam minggu ini (akan digelar pertemuan),” pungkasnya.

novi/iwan/munib

BERITA TERKAIT

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten NERACA Serang - Negara Australia merupakan pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Provinsi…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…

MESKI PERTUMBUHAN EKONOMI 3 TAHUN TERAKHIR POSITIF - Pemerintah Diminta Waspadai Ketidakpastian 2018

Jakarta-Meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren cukup positif, pemerintahan Jokowi-JK tetap harus fokus terus membenahi masalah ketimpangan…

KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK - Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…