Awasi Potensi Pasca Amnesti Pajak dengan AEOI

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah bagi para Wajib Pajak telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang lalu. Program ini sukses dengan banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan di setiap periodenya. Presiden Joko Widodo memberikan dukungan penuh dengan ikut turun ke lapangan mengajak para wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Menteri Keuangan beserta jajaran terutama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha dengan sekuat tenaga melayani para wajib pajak yang ingin menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) nya. Program ini secara umum memiliki dampak positif, antara lain meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan basis pemajakan, mewujudkan rekonsiliasi perpajakan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tidak kalah penting adalah sebagai jembatan ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil.

Namun demikian, walaupun banyak wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak dan mendeklarasikan hartanya di tiga periode pengampunan pajak, beberapa target program pengampunan pajak tidak tercapai. Dari target uang tebusan sebesar RP165 triliun, hanya tercapai Rp114,54 triliun. Untuk target dana repatriasi Rp1.000 triliun, hanya tercapai Rp146,7 triliun. Sementara itu, untuk target peserta pengampunan pajak sebanyak 2 juta, hanya 973.426 wajib pajak yang menyampaikan SPH. Hanya target deklarasi dalam dan luar negeri yang melebihi target Rp4 triliun yaitu Rp4.737,56 triliun. Itupun yang mempunyai proporsi lebih besar adalah deklarasi harta bersih dalam negeri sebesar Rp3.700.70,21 triliun. Berdasarkan data dari World Bank, dana ilegal Warga Negara Indonesia di luar negeri ternyata mencapai Rp4.000 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp3.000 triliun dana wajib pajak yang berada di luar negeri dan ternyata kebijakan amnesti pajak belum berhasil membawa dana tersebut pulang. Dengan berakhirnya amnesti pajak, kesempatan bagi seluruh wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan dan pemahaman kewajiban pembayaran pajak pun telah tertutup. Apalagi kemudian Pemerintah langsung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagai tindak lanjut komitmen Indonesia untuk mengimplementasikanAutomatic Exchange of Information(AEOI) dan harapannya mekanisme ini dapat membawa dana-dana yang masih berada di luar negeri tersebut kembali dan meningkatkan penerimaan negara.

Pertukaran data dan informasi keuangan secara otomatis (AEOI) antar negara mempunyai peranan yang sangat penting di bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Bukan hal yang mudah untuk menerapkan AEOI ini karena terdapat empat elemen yang harus dipenuhi oleh Indonesia, yaitu:

tersedianya legislasi domestik, baik primer (peraturan setingkat undang-undang) maupun sekunder (peraturan di bawah undang-undang) sesuai dengan standar internasional, yang dinilai dengandomestic legislative assessmentdariGlobal Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes(Global Forum); tersedianya perjanjian internasional yang memuat persetujuan antar pejabat yang berwenang (competent authority agreement/CAA) untuk melaksanakan AEOI; tersedianya sistem transmisi data, yang dapat memfasilitasi pengiriman data dari lembaga keuangan ke DJP, serta dari DJP kepada negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya; dan terjaminnya kerahasiaan dan pengamanan data (confidentiality and data safeguards) di DJP, yang dinilai denganconfidentiality and data safeguards assessment.

Semua hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dan puncaknya dalamthe 14thAEOI Working Group Meeting,hasilfollow-up assessment on confidentiality and data safaguardsterhadap Indonesia telah diumumkan secara resmi, bahwa Indonesia telah selesai menindaklanjuti seluruh rekomendasi mengenaiconfidentiality and data safeguardsyang diberikan olehglobal forum, dan telah siap untuk melakukan pertukaran informasi secara resiprokal.

AEOI merupakan sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan kepada negara tempat wajib pajak bertempat tinggal. Di sini akan terjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. Dengan sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Mekanisme AEOI ini adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi pengemplang pajak yang menghindari dari pembayaran pajak. Yang pasti, pertukaran data ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Dengan AEOI, DJP akan dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. (www.kemenkeu.go.id)*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi

BERITA TERKAIT

Tokopedia Gelar Kompetisi Berhadiah Rp 1,9 Miliar - Gali Potensi Bakat Gamer di Indonesia

Mencari dan mewadahi bakat-bakat potensial para gamer anak muda di Indonesia, platform e-commerce Tokopedia bersama Indonesia Esport Premier League (IESPL)…

OJK Nyatakan Sikap Sama Dengan BEI - Soal Reverse Stock ARTI

NERACA Jakarta – Sikap Keukeuh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menolak persetujuan rencana PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)…

Inisiatif Bayar Pajak Dinilai Cukup Baik

      NERACA   Jakarta - Hasil survei kepatuhan pajak yang diselenggarakan oleh Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA)…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pertumbuhan 5,27% dan Utopia

Oleh: Djony Edward Presiden Jokowi saat berkampanye menjanjikan pertumbuhan ekonomi rerata 7% per tahun. Namun kenyataannya rerata pencapaian pertumbuhan ekonomi…

Pasar Bereaksi Positif pada Capres-Cawapres

Oleh: Ahmad Wijaya Pengumuman dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Kamis (9/8) sudah ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar yang…

Persiapan Pengamanan Jelang Asian Games 2018

  Oleh : Dwi Ratna, Mahasiswi Universitas Pakuan Bogor   Asian Games merupakan salah satu agenda besar yang saat ini…