Oleh : Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Tahun 2018 merupakan tahun yang sarat dengan tahun politik,  dimana di tahun tersebut ada pesta pemilhan kepala daerah dan pemilu untuk memilih calon legislatif,  presiden dan wakil presiden. Maka bisa dikatakan, bahwa tahun tersebut penuh dengan intrik - intrik politik sebagai dinamikanya. Meskipun tahun politik penuh dengan kampanye warna dan warni politik, tapi ada beberapa hal yang kadang luput pantauan kaca mata publik, yakni apa urgensinya berpolitik itu. Apakah dengan janji-janji dan pencitraan politik para politisi itu yang dinamakan politik ? Kalau ada yang lain, seperti apakah politik itu sesungguhnya.

Tak tertutup di pelupuk mata kita, bahwa sesungguhnya hirarki dalam berpolitik itu adalah kekuasaan. Namun meski demikian tak sepenuhnya substansinya politik itu yang sekedar hanya meraih kekuasaan. Tapi sejauhmana distribusi pembangunan itu bisa didistribusikan kedalam berbagai sektor - sektor yang mampu memberikan efek terhadap perubahan pada diri masyakat. Maka kemampuan pembuatan kebijakan dan regulasi untuk mendukung distribusi pembangunan harus terciptakan dalam produk politik. Nah, disinilah yang sebenarnya konsen dari sosok politisi kalau ingin berkuasa atau menjadi legislatif. 

Jadi menjadi politisi harus fasih dan ahli penyusunan anggaran pembangunan yang bisa didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya bisa ngomong di publik saja dan membangun pencitraan.Untuk itu menjadi politisi harus bercermin pada cermin yang besar, mampukah menerjemahkan politik anggaran dan pembangunan, ketika menjadi penguasa atau legislatif. 

Menyusun anggaran pembangunan tak semudah dibayangkan. Tak bisa hanya sekedar membuat renstra dan RKAP saja, tapi harus lebih dari itu. Sebagai politisi atau penguasa harus memahami ukuran - ukurannya, baik persepsi, partisipasi dan akseptibilas publik. Tak bisa dalam menyusun dan membuat anggaran pembangunan  hanya sekedar berdasarkan penyerapan dan program saja. Sementara ukurannya tidak jelas. Jika ukurannya tidak jelas bagaimana untuk mengetahui indikatornya.

Maka dalam studi pembangunan ekonomi Islam, Jadi Suryadi, menelorkan perlunya indek kemaslahatan pembangunan dalam perspektif politik pembangunan. Dimana untuk mengukur itu diperlukan variable - variable yang  mempengaruhinya, maka persepsi, partisipasi dan aksesibilitas merupakan kata kunci untuk mengetahui indeknya.

Sayang sekali kajian - kajian indek kemaslahatan dalam perspektif pembangunan jarang dilakukan oleh pengambil kebijakan publik yang akhirnya berpengaruh pada kualitas pembangunan. Pada hal esensi pembangunan bukan hanya pada surplus ekonomi saja tapi sejauhmana pembangunan tersebut berdampak pada kualitas manusia. Badan internasional PBB UNDP memasukkan hal ini dalam bentuk Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Sekali lagi agar menjadi politisi yang hebat dan bermanfaat bagi masyarakat, sangat penting untuk belajar tentang politik pembangunan Islam. Dimana dalam distribusi pembangunan Islam memiliki orientasi pembangunan secara berkelanjutan dan berdampak kepada nilai - nilai moralitas. Sayang banyak politisi tak menyentuhnya masalah ini, sehingga bahasa pembangunan hanya dipahami dalam bahasa baku yakni sekedar penyerapan anggaran dan program saja. Selain itu tak ada sama sekali.