KPPU Bekali Mahasiswa Tentang Persaingan Usaha Sehat

KPPU Bekali Mahasiswa Tentang Persaingan Usaha Sehat

NERACA

Jambi - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membekali mahasiswa Universitas Jambi tentang hukum ekonomi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pembekalan hukum ekonomi itu dilaksanakan melalui seminar nasional yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan mendatangkan pembicara Komisioner KPPU RI Kurnia Sya'rine dan Kepala Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Daerah Batam Akhmad Muhari, Kamis (12/4).

Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unja Retno Kusniati mengatakan kuliah umum yang langsung disampaikan oleh komisioner KPPU itu diikuti oleh mahasiswa fakultas hukum yang sedang mengambil mata kuliah hukum ekonomi."Ini merupakan kerja sama yang baik antara Unja dengan KPPU, dan melalui seminar ini untuk peningkatan mahasiswa terutama terkait persaingan usaha," kata Retno dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengharapkan kerja sama antara kedua lembaga tersebut agar dapat lebih ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan serupa yang dilakukan secara bersama untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa.

Seminar yang diadakan Fakultas Hukum Unja tersebut masih dalam rangkaian Dies Natalis Universitas Jambi yang ke-55.

Melalui seminar yang digelar itu menjadi salah satu cara Universitas Jambi memberikan pemahaman mahasiswanya dan nantinya ilmu yang didapatkan agar bisa diterapkan kepada masyarakat sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sementara itu, Kurnia Sya'rine dalam kuliah umumnya dihadapan puluhan mahasiswa itu mengatakan, dalam teori ekonomi evidence itu mahasiswa era sekarang mau tidak mau harus memahami tentang hukum."Mau tidak mau ekonomi harus mengetahui tentang hukum, sehingga iklim persaingan usaha dapat berjalan secara sehat sesuai amanat UU No 5 tahun 1999," kata dia.

Dalam UU yang baru dibentuk pada tahun 1999 itu mengatur Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat."Jadi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat akan berdampak pada banyak manfaat terhadap perekonomian," kata Kurnia Sya'rine.

Sekedar informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 7 orang, diangkat Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Saat ini KPPU diketuai oleh M Syarkawi Rauf. Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ant

BERITA TERKAIT

Warga Palembang Diingatkan Beli Sapi Bersurat Sehat

Warga Palembang Diingatkan Beli Sapi Bersurat Sehat NERACA Palembang - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengingatkan…

Pelayanan Kartu Sehat dan BPJS?

Persoalan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang belum maksimal sehingga banyak peserta  BPJS…

Lembaga SRO Gelontorkan Dana Rp 75 Miliar - Bentuk Anak Usaha di Bidang IT

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan…

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet Prof. Bambang…

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara NERACA Jakarta - Ahli hukum pidana Prof.…