NERACA

Jakarta - Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2012 terkait peningkatan nilai tambah mineral, dan larangan untuk mengekspor produk-produk pertambangan jenis tertentu dalam kondisi mentah (raw material) sehingga produk pertambangan tertentu dalam kondisi mentah tidak boleh diekspor.

Menanggapi Permen tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, seperti diketahui, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan mineral yang melimpah sehingga dalam upaya peningkatan nilai tambah dari hasil tambang mineral itu dibutuhkan industri smelter atau industri pemurnian sebanyak-banyaknya.

“Jika industri smelternya tumbuh dan berkembang bisa dipastikan Indonesia bisa menjadi negara besar yang dapat mengekspor hasil olahan tambangnya yang sedemikian banyak,” ujarnya pada keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (13/2).

Perlu diketahui, Permen yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Jero Wacik pada 6 Februari 2012 itu menyebutkan dalam pasal 2, golongan komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, atau batuan.

Menurut Natsir, untuk menerapkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah pertambangan harus dibangun smelter, yang diikuti Permen ESDM No. 7 tahun 2012 sangat tepat untuk mendukung program industri hilirisasi hasil tambang, mengingat ekspor Indonesia saat ini masih didominasi hasil tambang setengah jadi.

Sehingga Natsir mengharapkan, smelter yang banyak tersebut dapat menerima dan mengolah hasil tambang yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, melihat potensi sumber tambang yang melimpah. “Dengan adanya program industri hilirisasi hasil tambang yg dikuatkan dengan Permen tersebut sangatlah tepat, namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yakni sinergi antara Kementrian termasuk bottlenecking bagi pengusaha yang berminat membangun smelter-smelter tersebut,” ungkap Natsir Mansyur yang juga merupakan Direktur Utama PT. Indosmelt.

Dukung Hilirisasi

Natsir menjelaskan, perlu diperhatikan oleh pemerintah apa ada masalah atau tidak dengan proses usaha dalam mendukung program hilirisasi itu, termasuk insentif dari pemerintah seperti apa, apa program itu sudah masuk dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Selain itu, Natsir mengatakan, perlu adanya kepastian perusahan tambang untuk mensupplai industri smelter tersebut karena program hilirisasi diterapkan di Indonesia, dan tentunya pabrik atau industrinya juga harus berada di Indonesia.

“Membangun industri smelter membutuhkan kepercayaan dari mitra kerja, teknologi, waktu  dan pendanaan, jadi kalau pemerintah berkeinginan untuk mensukseskan program ini pengusaha maupun BUMN yang mau bangun smelter perlu diajak bicara jangan dilepas bebas pengusaha jalan sendiri agar program hilirisasi di sektor ini bisa sukses,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo pernah mengatakan untuk membangun smelter bisa dilakukan penggabungan antara produsen dan perusahaannya. Pabrik pengolahan dan smelter (permurnian) bisa menerima dari semua yang ada di Indonesia. “Sehingga tidak harus satu perusahaan untuk membangun smelter,” ujarnya.

Menurut Widjajono, pembangunan smelter sebaiknya dibangun di dekat sumber energi. Namun, untuk pemenuhan pasokan bahan baku konsentrat smelter tergantung dari perusahaan pengolah dan produsennya. “Yang penting harus tahu dari mana perusahaan tersebut memasok bakan bakunya,” ungkapnya.