Jakarta-Ekonom senior dan mantan Menko Ekuin, Rizal Ramli, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan banyak berubah hingga 2019, yaitu di kisaran 5% saja. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kenaikan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s akan berdampak positif mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan dan stabilitas perekonomian di negeri ini.

NERACA

“Ekonomi kita dua tahun terakhir mandek di 5%, dan akan berlanjut kemandekan ini sampai 2019 karena kebijakan makro ekonominya sangat konservatif,” tutur Rizal dalam diskusi kebangsaan yang diselenggarakan di Bandung, Sabtu (14/4).

Mantan Menko Ekuin itu beranggapan, kebijakan perekonomian yang super konservatif, seperti yang digunakan pemerintah saat ini adalah kebijakan yang dibuat sekedar mengamankan pembayaran pokok dan bunga hutang saja. Untuk pembayaran pokok dan bunga hutang yang jatuh tempo pada 2018 saja, mencapai Rp 840 triliun. “Dan itu sama dengan dua kali dari anggaran infrastruktur, sehingga tidak aneh ekonomi mandek di 5%,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tidak akan pernah menembus dua digit jika pemerintah masih bersikeras dengan kebijakan super konservatif yang menggunakan pakem ekonomi neoliberal ala Bank Dunia. Dia pun menegaskan jika kebijakan ini harus diubah untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia.

Rizal mengaku kerap menanyakan langsung kondisi perekonomian dan kehidupan rakyat dalam setiap kesempatan kunjungannya di berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan masyarakat, menurut dia, menjawab jika kondisi hidup mereka akan tetap sulit tanpa adanya perubahan kebijakan dari pemerintah.

“Kami khawatir dan kami tanya tadi di sini kira-kira bakal baik tidak nasib di tahun yang akan datang? Kami tanya di Sumatera Utara, Ternate, Tidore mengenai apakah rakyat di dua tahun atau tujuh tahun lagi akan lebih baik nasibnya? Mereka menjawab tidak yakin akan lebih baik,” tutur dia.

Terhadap realitas tersebut, Rizal mengingatkan pemerintah untuk mawas diri dan bisa berlapang dada melakukan intropeksi. Kalau tidak mampu memperbaiki nasib rakyat lebih baik sudahi saja. Jangan malah sibuk memoles diri agar terpilih kembali di Pilpres mendatang. “Kecuali mampu ada kejelasan programnya, strateginya apa yang mau dilakukan ke depan. Tapi kalau nggak saya kira cukup, kasihan rakyat,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Rizal juga mengingatkan pemerintah terkait utang yang sudah “sudah lampu kuning, gali lubang tutup jurang”. Pasalnya, primary balance negatif, debt service ratio sudah 39%, tax ratio hanya 10%-an karena pengelolaan fiskal tidak prudent , current account negatif

Menurut dia, ketika Sri Mulyani menjadi Menkeu era Presiden SBY (2006-2010) ternyata menerbitkan surat utang US$43 miliar dengan bunga terlalu tinggi mencapai 2%. Akibatnya, kerugian negara mencapai sekitar Rp130 Trilliun.

Berdampak Positif

Sementara itu, OJK menilai kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Moody’s dari Baa3 dengan outlook positif menjadi Baa2 dengan outlook stabil akan berdampak positif mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan dan stabilitas perekonomian Indonesia.

“Perbaikan rating Moody’s menunjukkan kepercayaan akan stabilitas sistem keuangan nasional yang tetap terjaga, di tengah dinamika ekonomi global dan risiko geopolitik yang terjadi saat ini dan ke depan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rilisnya, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service (13/4), menilai bahwa kenaikan rating utang Indonesia didasarkan pada penilaian atas kerangka kebijakan Pemerintah Indonesia yang kredibel dan efektif yang kondusif bagi stabilitas makroekonomi. Fokus kebijakan yang kredibel pada kebijakan makroekonomi yang didukung oleh penyangga keuangan yang substansial mengurangi risiko depresiasi mata uang yang tajam dan berkelanjutan.

Kerangka kebijakan dan penyangga keuangan melengkapi ukuran ekonomi Indonesia yang besar, kuat dan stabil dengan sasaran pertumbuhan PDB sekitar 5,0-5,3% dan sistem perbankan yang sehat dalam mendorong kapasitas negara untuk menyerap guncangan ekonomi atau keuangan.

Wimboh mengungkapkan, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan pada Februari 2018 masih sejalan dengan siklus awal tahun serta laju pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan Februari 2018 tumbuh sebesar 8,22% secara tahunan (yoy) dibanding pada Januari 2018 sebesar 7,40% (yoy) dan piutang pembiayaan tumbuh sebesar 7,70% (yoy).

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 8,44% (yoy) disbanding Desember 2017 sebesar 8,36%.  Sementara, premi asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi masing-masing tumbuh 53,47% (yoy) disbanding Januari 2018 sebesar 44,78%.

Di tengah perkembangan intermediasi keuangan itu, risiko kredit, pasar, dan likuiditas Januari 2018 berada pada level yang manageable. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan pada Februari tercatat 2,88% dan rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat 3,05%. Sementara itu, permodalan lembaga jasa keuangan masih relatif kuat dengan CAR perbankan sebesar 23,5% dan RBC asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 327% dan 499%.

Ke depan, menurut Wimboh, OJK akan terus memantau dinamika perekonomian global dan dampaknya terhadap likuiditas pasar keuangan dan kinerja sektor jasa keuangan nasional, khususnya laju kenaikan Fed Fund Rate dan tren kenaikan suku bunga di pasar keuangan global.

Respon Pengumuman BI

Kritik yang disampaikan Rizal itu merupakan respon atas pengumuman Bank Indonesia bahwa utang luar negeri Indonesia 2017 mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun. Karena itu, Rizal mengingatkan bahwa jumlah utang luar negeri itu sudah ”lampu kuning”. Bahkan Rizal menyebut upaya pemerintah itu sudah ”gali lubang tutup jurang”, dengan indikator keseimbangan primer ( primary balance) negatif. ”Artinya, sebagian bunga utang dibayar tidak dari pendapatan, melainkan utang baru,” ujarnya. 

Menurut Rizal, Debt Service Ratio (DSR) terhadap kinerja ekspor juga turut berkontribusi pada kurang produktifnya utang luar negeri Indonesia. DSR Indonesia kini sudah menyentuh 39%. Kemudian, tax ratio baru 10,4%, lebih rendah dari sejumlah negara di ASEAN.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan mengungkapkan semua lembaga pemeringkat (Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment) menyatakan bahwa Indonesia adalah investment grade. Bila menggunakan standar perbandingan antar negara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati.

“Alergi dan protes jika Indonesia dalam situasi baik oleh lembaga-lembaga internasional ibarat pepatah “buruk muka cermin dibelah”,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti di Jakarta seperti dikutip laman Aktual.com, pekan lalu.

Terkait “gali lubang tutup jurang”, menurut dia, pemerintah justru terus melakukan penurunan defisit APBN dan primary balance. Sejak tahun 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer. Angka defisit 5 tahun terakhir, tahun 2013 (Rp -98,6 triliun), 2014 (Rp -93,3 triliun) , tahun 2015 (Rp -142,5 triliun), 2016 (Rp -125,6 triliun) dan tahun 2017 sebesar Rp. -121,5 triliun.

“Sejak pertengahan 2016, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mulai mengendalikan trend (arah) negatif tersebut secara hati-hari agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi. Dalam beberapa tahun kedepan diproyeksikan defisit akan makin mengecil dan primary balance akan makin seimbang atau bahkan mencapai surplus,” ujar Nufransa.

Terhadap kondisi trade account, service account dan current account semuanya negatif. Berikut datanya selama lima tahun terakhir sbb:

Trade balance: Tahun 2013 (US$ -4.1 miliar), 2014 (US$ -2.37 miliar), 2015 (US$ 7.59 miliar), 2016 (US$ 8,83 miliar), 2017 (US$ 11.83 miliar). Service account: Tahun 2013 (US$ -12,1 miliar), 2014 (US$ -10 miliar), 2015 (US$ -8,7 miliar), 2016 (US$ -7,1 miliar), dan 2017 sebesar US$ -7,9 miliar. Current account: Tahun 2013 (US$ -29,1 miliar), 2014 (US$ -27,5 miliar), 2015 (US$ -17,5 miliar), 2016 (US$ -16,9 miliar), 2017 (US$ -17,3 miliar).

“Pemerintah saat ini memusatkan perhatian untuk memulihkan ekspor dan Invetasi melalui berbagai kebijakan baik insentif fiskal, penyederhanaan perijinan dan kemudahan dan perbaikan pelayanan ekspor dan impor. Pelemahan rupiah terhadap US dollar lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Pelemahan nilai mata uang hampir terjadi di semua negara Asia karena disebabkan adanya rencana kenaikan suku bunga The Fed oleh Gubernur Bank Sentral AS yang baru serta rencana proteksi perdagangan oleh Presiden Trump. Guncangan ini berpengaruh di banyak negara, namun karena stabilitas moneter dan fundamental makro negara kita yang sangat kuat, guncangan nilai tukar tidak terlalu besar,” ujarnya. bari/mohar/fba