OJK Rancang Inovasi Keuangan Digital

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan peraturan mengenai inovasi keuangan digital sebagai payung hukum pengembangan teknologi finansial (tekfin). "Terkait rencana peraturan OJK inovasi keuangan digital, dalam waktu dekat akan diluncurkan. Kami sudah mendapatkan masukan dari Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)," kata Deputi Komisioner OJK Institute, Sukarela Batunanggar, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dalam rancangan POJK inovasi keuangan digital disebutkan bahwa seluruh perusahaan tekfin wajib mencatatkan diri di OJK agar dianggap legal. Setelah mencatatkan diri, OJK akan memilah mana yang masuk "regulatory sandbox" atau laboratorium pengujian model bisnis. Industri juga diberi kesempatan mengajukan diri untuk menguji model bisnisnya. Setelah diobservasi oleh regulator, ada tiga status yang diberikan OJK kepada pelaku tekfin, yaitu direkomendasikan untuk terdaftar di OJK, perbaikan sampai dengan 12 bulan, dan tidak layak.

POJK inovasi keuangan digital tersebut mencakup seluruh jenis tekfin. Sebelumnya sudah ada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer-to-peer lending). Sukarela menjelaskan bahwa yang diatur dalam POJK inovasi keuangan digital hanya pokok-pokoknya saja. Terkait pelaksanaannya diserahkan ke industri.

"Terkait aspek prudensialnya, seperti likuiditas, permodalan, dan lain-lain tidak diatur oleh OJK dan diserahkan ke industri. Tanggung jawab kelangsungan usaha fintech berada di pemilik dan pengurusnya, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi penting," kata dia. Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Adrian Gunadi mengatakan POJK inovasi keuangan digital akan relevan bagi pelaku usaha tekfin selain segmen layanan pinjam-meminjam uang.

Aftech mencatat jumlah perusahaan tekfin yang terdaftar sebanyak 135 perusahaan. Jumlah perusahaan tekfin yang terdaftar di asosiasi tersebut terdiri dari berbagai macam jenis layanan, yaitu pembayaran, pinjam-meminjam uang, asuransi, pasar modal, dan "market provisioning". "Status terdaftar peer-to-peer sudah jelas di POJK 77. Yang 'sandbox' mungkin relevan bagi inovasi baru yang mungkin belum ada peraturannya. Ini menentukan layak atau tidaknya pelaku usaha," ucap Adrian.

BERITA TERKAIT

Rp7,1 Triliun Dana Asing Masuk Ke Pasar Keuangan

  NERACA Jakarta - Modal asing yang masuk ke pasar keuangan terutama melalui Surat Berharga Negara mencapai Rp7,1 triliun dalam…

BEI Jatuhkan Sanksi Denda Rp 200 Juta AISA - Telat Beri Laporan Keuangan

NERACA Jakarta - Selain perdagangan sahamnya masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), kini PT Tiga Pilar Sejahtera Foods…

OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta

    NERACA  Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus BLBI dan Bank Century

  NERACA   Jakarta - Sekitar 2.000 orang massa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung…

CIMB Niaga Gelar Customer Gathering

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menyelenggarakan customer gathering bersama nasabah dan…

Kinerja untuk Atasi Depresiasi Rupiah Dinilai Tepat

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian…