KSSK Tak Khawatir Karena Kasus Bank Century

NERACA

Batam - Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak akan khawatir mengambil keputusan jika menghadapi situasi ekonomi genting, meskipun kasus dugaan korupsi talangan bank century menyeruak kembali setelah prapengadilan di Jakarta Selatan meminta KPK melanjutkan penyidikan kasus itu.

Agus yang merupakan anggota KSSK, mengatakan saat ini komite telah dilindungi payung hukum yang begitu kuat dan komprehensif dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah dan menangani situasi ekonomi berdampak sistemik. KSSK memiliki legalitas dalam bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Kalau terkait dengan kami yang ada di KSSK, kami percaya diri menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, untuk itu kita dibekali oleh UU PPKSK," kata Agus, seperti dikutip Antara, kemarin. UU PPKSK, menurut Agus, telah memberikan kepastian hukum bagi pengambil keputusan untuk melakukan aksi pencegahan dan penyelamatan jika dihadapkan pada potensi krisis.

Salah satu amanat dalam UU PPKSK, KSSK tidak boleh melakukan talangan atau "bailout" dari pemerintah, melainkan harus menggunakan "bail in" atau talangan dana dari lembaga keuangan tersebut ketika dihadapkan pada masalah keuangan sistemik. "Kita juga diberikan kewenangan jelas bagaimana menkeu menjadi koordinator dari KSSK dan kita akan menjaga agar tidak ada risiko sistemik," tutur Agus.

Ada pun terkait keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek terhadap bank century, Agus tidak mengetahui bagaimana pertimbangan pengadilan sehingga menghasilkan putusan seperti itu.

Pada sidang praperadilan Senin 9 April 2018, Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK. Pengadilan meminta KPK menlanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi bank century dan memperoses hukum para mantan petinggi BI yang disebutkan dalam dakwaan atas Budi Mulya.

Kasus dugaan korupsi di bank century bermula dari permasalahan sistemik mengenai likuiditas bank yang kini sudah dua kali berganti nama itu. Permasalahan likuiditas Century mencuat pada 2008. Pada saat itu, BI sebagai regulator menganggap jika permasalahan likuiditas di Bank Century tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian domestik, terlebih saat itu Indonesia sedang dibayangi krisis ekonomi global.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, jika muncul permasalahan ekonomi baru dari domestik, akan makin mengganggu stabilitas perekonomian. Akhirnya, BI yang saat itu dipimpin Boediono memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada century sebesar Rp689 miliar. Namun, audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan ada kejanggalan dalam proses penyelamatan Bank Century. DPR lalu meminta penyelidikan dan berbuntut pada proses penyidikan yang dilakukan KPK. Deputi Gubernur BI saat itu, Budi Mulya, divonis 10 tahun penjara dan hukumannya diperberat oleh MA menjadi 15 tahun penjara.

BERITA TERKAIT

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

BUMN Pastikan Kredit Inalum Bukan Bank BUMN - Ambil Alih Freeport

    NERACA   Jakarta - Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak ada perbankan…

Bank Syariah Mandiri Siapkan IPO di 2019 - Dinilai Momentum Tepat

NERACA Jakarta – Menyusul beberapa bank syariah yang sudah go public atau mencatatkan sahamnya di pasar modal lewat penawaran umum…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pertumbuhan Kredit Juni Double Digit

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juni 2018 masih di…

Literasi Keuangan Dinilai Masih Rendah

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Teknologi Finansial atau Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengatakan literasi keuangan masyarakat di…

BI Sebut Ada Capital Inflow Rp6 Triliun - Bunga Acuan Naik

      NERACA   Jakarta - Modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara sebesar Rp6 triliun setelah imbal hasil…