Presiden Minta APBD untuk Padat Karya Tunai

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menginginkan agar APBD digunakan untuk program-program yang bersifat padat karya tunai dengan pelibatan lebih banyak masyarakat. "Saya tadi pesan ke Pak Gubernur, kalau bisa yang dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota itu juga bisa dilaksanakan sebagian dengan padat karya agar membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya di masyarakat," ujar Presiden.

Selama ini program padat karya tunai dilaksanakan oleh pemerintah melalui beberapa kementerian. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, saat meninjau program padat karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Presiden Joko Widodo berharap pemerintah daerah dapat menjalankan program padat karya tunai yang dibiayai APBD. Di tingkat pusat, Presiden juga telah menginstruksikan kementerian-kementerian untuk memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai di daerah.

"Seluruh kementerian juga saya perintahkan agar memperbanyak padat karya tunai, baik di Kementerian Desa, Perhubungan, dan BUMN," tuturnya. Di bawah guyuran hujan dengan berpayung merah, Presiden meninjau pembangunan jalan lingkungan yang mempekerjakan tenaga setempat sebanyak 30 orang. Selama menjalankan pekerjaan pembangunan tersebut, mereka menerima upah sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per harinya.

Jalan lingkungan yang merupakan kelanjutan dari pembangunan jalan akses sepanjang 150 meter pada 2017 itu rencananya akan dibangun sepanjang 75 meter dan dilengkapi oleh saluran drainase sepanjang 150 meter. Nilai anggaran untuk pembangunan kali ini adalah sebesar Rp133 juta. Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut memperbaiki rumah-rumah di wilayah setempat.

Berdasarkan informasi, saat ini terdapat 84 unit rumah yang akan dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Tadi kalau jalannya sudah jadi, 2-3 bulan selesai, saya perintahkan ke Pak Menteri untuk juga memperbaiki rumah-rumah yang ada di sini sehingga menjadi rumah sehat yang layak huni," ucapnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Desa Eko Putro menyampaikan, mulai tahun 2018, semua proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa wajib digunakan secara swakelola atau padat karya tunai dengan memberikan upah bagi masyarakat desa yang bekerja sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunannya.

"Pengerjaannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor. Kalau menggunakan kontraktor akan berurusan dengan penengak hukum. Pengerjaannya harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30% dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja. Dan harus dibayar harian atau mingguan," tegasnya.

Lebih lanjut, Eko menuturkan bahwa dari peninjauan ke sejumlah desa yang ada di kota kotamobagu telah terlihat pembangunan infrastrukturnya telah cukup memadai. "Oleh karena itu, saya minta agar penggunaan dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Dirinya juga mendorong, setiap desa atau kawasan mempunyai satu produk unggulan sehingga bisa dikembangkan bersama oleh lintas sektor. "Kita mendorong, apa yang dinamakan produk unggulan kawasan perdesaan (prokades) sehingga bisa dikeroyok bersama kementerian lain dan dicarikan mitra dari swasta," katanya.

BERITA TERKAIT

LPS Minta Bank Edukasi Nasabah - Tingkatkan Kepercayaan Terhadap Bank

      NERACA   Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau perbankan melakukan edukasi kepada nasabah terkait adanya fasilitas…

PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggota Organisasi Wartawan

PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggota Organisasi Wartawan NERACA Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengajukan permintaan kepada Dewan…

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…