Investasi dan Iklim Sospol

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Pernyataan SN dalam persidangan kasus e-ktp terkait nama PM dan PA menjadi riak di tahun politik dan mereduksi elektabilitas parpol. Bahkan, di tahun politik bukan tidak mungkin akan ada perilaku saling serang dan saling sandera antar parpol demi meraup elektabilitas tertinggi dan kasus pilkada DKI Jakarta bisa menjadi pelajaran bahwa Ahok bisa dikalahkan karena elektabilitasnya turun drastis pasca kasus SARA. Artinya, fakta dinamika politik sangat dinamis dan elektabilitas bisa meredup dalam sekejap. Realitas ini menjadi sentimen terhadap daya tarik investasi karena sejatinya investor tetap akan berperilaku wait and see, bahkan bukan tidak mungkin berubah menjadi wait and worry. Apalagi KPK juga menegaskan ada petahana yang maju di pilkada serentak yang akan menjadi tersangka baru yang tentu ini berdampak negatif terhadap daya tarik investasi. Bahkan, temuan korupsi berjamaah 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019 juga memicu sentimen negatif.

Tahun politik dalam pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 menjadi tantangan bagi target dan realisasi investasi. Argumen yang mendasari karena data BKPM menegaskan bahwa realisasi investasi selama 2017 mencapai Rp.692,8 triliun melebihi target yaitu Rp.678,8 triliun. Terkait ini, optimisme target investasi di tahun 2018 Rp.863 triliun. Di satu sisi, adanya tahun politik menjadi ancaman dari pencapaian target investasi, meski di sisi lain ada modal untuk mendukung optimisme tersebut. Paling tidak, data peringkat kemudahan bisnis atau ease of doing business diurutan 91, peringkat utang Indonesia yang dikeluarkan sejumlah lembaga, misal dari S&P dengan peringkat BBB-, peringkat lain misal Fitch Ratings (BBB-), Moody’s Investor Service (Baa3), Japan Credit Rating Agency (BBB-) dan Rating and Investment Information Inc (BBB-) menjadi modal bagi penguatan optimisme terhadap capaian target investasi di tahun politik.

Runyam Konflik

Aspek global memang menjadi modal meskipun ada juga aspek internal yang tidak bisa diabaikan misalnya faktor ekonomi makro dan fundamental ekonomi domestik menjadi modal mendorong daya tarik bagi investasi. Oleh karena itu, wait and see bisa terjadi di tahun politik dalam mencapai target investasi, meski ada juga potensi terhadap ancaman wait and worry jika riak konflik di tahun politik kian besar. Paling tidak, tahapan awal di pilkada serentak sudah terasa riak dalam bentuk kasus mahar politik, suap untuk lolos, OTT petahana, dan kasus ijazah palsu.

Ironisnya, hal ini berulang dan penelusuran kasus ini belum tuntas sampai ke ranah hukum sehingga wajar jika ini menjadi preseden awal di tahun politik yang buruk dan rentan ke tahapan konflik berikutnya. Bahkan, apa yang disampaikan SN dalam persidangan kasus e-ktp dengan penyebutan dua nama baru yaitu PM dan PA menjadi bukti adanya saling serang dan saling sandera sehingga hal ini juga menjadi preseden buruk terhadap elektabilias parpol di pilkada serentak dan pilpres.

Tentu beralasan jika pemerintah harus cermat menghitung ulang target investasi tahun 2018 karena tahapan di tahun politik masih lama. Bahkan, isu SARA dan netralitas ASN dan Polri-TNI masih juga menjadi tantangan berat dari sukes di tahun politik. Meskipun Jokowi diunggulkan di pilpres 2019 tapi tidak menjamin bisa meredam riak politik. Oleh karena itu, di tahun politik memang harus cermat agar tidak memicu berbagai sentimen negatif terhadap geliat sektor riil, prospek ekonomi bisnis dan juga daya tarik investasi.

Artinya, semester awal 2018 menjadi test case untuk melihat prospek ekonomi di tahun politik. Hal ini penting karena pencapaian tahun 2017 menjadi spirit untuk mendukung realisasi target investasi di tahun 2018. Terkait ini maka pemerintah harus mendukung dan menjamin stabilitas sospol demi target investasi. Oleh karena itu, kasus penyerangan sejumlah tokoh agama dan tempat ibadah harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden buruk atas kambing hitam pelibatan orang gila dari berbagai aksinya. Bahkan, apa yang disampaikan SN terkait dua nama yaitu PM dan PA serta korupsi berjamaah sejumlah anggota DPRD harus juga diwaspadai imbasnya terhadap elektabilitas parpol dan juga jaminan riak di tahun politik.

Indikator makro dan fundamental ekonomi memang diharapkan bisa memberikan rasa kepercayaan, terutama dari pergerakan IHSG yang menembus 6.500 di akhir penutupan perdagangan Januari 2018 yang kemudian diidentifikasi sebagai january effect, meski di akhir Maret 2018 terkoreksi. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah dikisaran Rp.13.000 sejalan dengan target RAPBN 2018 sehingga memberikan ruang geliat ekonomi bisnis. Bahkan suntikan dana bisnis start up awal Januari 2018 memberi gambaran kepercayaan pelaku bisnis terhadap prospek di tahun politik. Padahal, bisnsi start up, termasuk juga di bidang industri kreatif merupakan salah satu pendukung terhadap mata rantai geliat di semua bidang, termasuk juga kebangkitan ekonomi kreatif di perdesaan sesuai semangat era otda yang menuntut daya saing dan produk unggulan setiap daerah.

Potensi dan Daya Dukung

Selain itu, sukses pembangunan infrastruktur pada 3 tahun pemerintahan Jokowi secara tidak langsung juga memberikan dukungan terhadap daya tarik investasi. Betapa tidak, infrastruktur merupakan komponen penting yang mendukung terhadap geliat ekonomi di semua sektor. Pembangunan infrastruktur juga memadukan dan mensinergikan antara daerah pinggiran – perdesaan dengan kawasan industri – perkotaan yang memungkinkan adanya interaksi ekonomi bisnis secara sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan jalan tol di berbagai daerah dan juga sinergi bilateral - multilateral pembangunan infrastruktur menguatkan argumen tentang jaminan stabilitas sospol sebagai modal dasar mendukung pembangunan dan investasi. Meski sejumlah kecelakaan infrastruktur justru berdampak moratorium sesuai Surat Rekomendasi Komite K2 tanggal 9 Maret 2018. Oleh karena itu beralasan jika target investasi tahun 2018 cenderung ambisius dan optimis.

Terlepas dari potensi dan daya dukung pencapaian target investasi di tahun politik, yang pasti bahwa ada kendala dari pencapaian targetnya, misal ancaman korupsi. Betapa tidak maraknya OTT KPK sepanjang 2017 dan triwulan I 2018 menjadi mimpi buruk terhadap pemerintahan yang bersih dan tentu ini menjadi apriori bagi daya tarik investasi. Selain itu, ancaman ketahanan pangan juga bisa berakibat fatal karena rentan terhadap faktor kemiskinan yang kemudian terkait dengan tuntutan upah buruh, sementara upah buruh sangat rentan terhadap riak konflik dalam jalinan industrialisasi. Selain itu, ancaman lain adalah fakta sebaran realisasi investasi yang masih terkonsentrasi di Jawa sehingga ini bisa memicu sentimen negatif terhadap daya tarik dan realisasi investasi di tahun politik.

BERITA TERKAIT

Walikota Dorong Melek Investasi Saham - Sejahterakan Masyarakat Bitung

NERACA Jakarta – Sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap perkembangan industri pasar modal dan juga meningkatkan literasi keungan dan investasi, Wali…

MUN Ikut Konsorsium Tol Dalam Kota Bandung - Bersama WIKA dan Summarecon

NERACA Jakarta - PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) lewat anak usahanya PT Margautama Nusantara (MUN) bersama PT Wijaya Karya (Persero)…

KOTA SUKABUMI - Poin Strategis Pasar Induk dan Perparkiran Paling Mencolok di Revisi RTRW

KOTA SUKABUMI Poin Strategis Pasar Induk dan Perparkiran Paling Mencolok di Revisi RTRW NERACA Sukabumi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Malah Dikritik

  Oleh: Fajar Zulfadli S, Mahasiswa FISIP UNJ   Pemerintahan Indonesia era Presiden Joko Widodo cukup menarik perhatian berbagai kalangan.…

Ekonomi Kreatif Andalan Indonesia Lesatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Muhammad Razi Rahman Generasi milenial pada saat ini memiliki ciri-ciri lebih memahami mengenai teknologi digital, seperti penggunaan ponsel pintar,…

Pemerintah Hamburkan Dolar ke Luar Negeri, BI ke Dalam Negeri

Oleh: Gigin Praginanto, Pemerhati Kebijakan Publik Berapa banyak bank bakal klenger dihantam kredit macet? Berapa banyak pekerja bakal kena PHK…