Bungaran: Terapkan Prinsip 3P di Wilayah Pesisir Lampung

NERACA

Jakarta-Upaya membangkitkan kembali pertambakan udang Dipasena di Lampung mendapat apresiasi positif dari mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih. Dia mendukung rekomendasi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) untuk menerapkan prinsip 3P dalam pengelolaan tambak udang yang berskala nasional itu. Namun Bungaran mengingatkan, pengelolaan pertambakan udang terbesar di dunia itu haruslah tetap secara murni bisnis yang modern, yang berkelanjutan dan tetap ditangani oleh swasta.

Menurut dia, kalau pemerintah terlibat revitalisasi atau rehabilitasi pertambakan Dipasena, sebaiknya itu dalam investasi infrastrukur. "Memang itu merupakan kewajiban pemerintah. Tapi pengelolalaanya haruslah tetap secara bisnis swasta. Kalau pun pemerintah ikut serta dalam pengelolaannya, itu diwakili oleh BUMN. Jadi joint-venture antara swasta dengan BUMN bidang Perikanan dan harus dengan tetap melibatkan langsung petambak rakyat setempat," ujarnya, akhir pekan lalu.

Menteri Pertanian periode 2000-2003 itu menilai saatnya kita memperhatikan pembangunan wilayah pesisir agar kekayaan sumberdaya bisa dikelola secara maksimal dan bertanggungjawab. Dia menekankan model pembangunan yang memperhatikan tiga prinsip pokok, yaitu People, Planet, Profit (3P), agar bisa berkelanjutan. Pembangunan harus menyejahterakan masyarakat di sekitarnya, menjaga kelestarian lingkungan dan menguntungkan bagi pengelolanya.

Karenanya, dia setuju dan mendukung rekomendasi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) untuk membangkitkan kembali pertambakan udang sebagai model pembangunan wilayah pesisir yang sesuai 3P. KEIN bahkan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan pertambakan udang di Lampung, bekas wilayah Bumi Dipasena, sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Pandangan tersebut sejalan dengan Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) yang menegaskan pentingnya pemanfaatkan garis pantai sepanjang 95.185 km dengan potensi pertambakan yang terluas di dunia. “Indonesia seharusnya menjadi produsen dan eksportir udang budidaya terbesar di dunia,” kata ketua umum MAI Rokhmin Dahuri, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi sebenarnya juga berpikir serupa. Maka pengembangan wilayah pesisir dengan pertambakan ikan dan udang sebagai proyek strategisnya, tinggal menunggu pencanangannya. Bila pemerintah menerima usulan KEIN mengenai PSN maka akan bermunculan PSN pertambakan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia, yang akan menyerap jutaan pekerja.

"Kita tidak usah jauh-jauh mencari modelnya di luar negeri. Kita cukup belajar dari pengalaman Bumi Dipasena yang pada masa lalu sukses mengembangkan pertambakan udang secara terintegrasi Bumi Dipasena juga sesuai dengan prinsip 3P tersebut," ujarnya.

Bungaran menyayangkan pertambakan Dipasena sekarang hanya menjadi pertambakan yang tradisional. Padahal di masa kejayaannya (1985-1998), Dipasena pernah menghasilkan 2 ribu ton udang per bulan dan mengekspor 20 ribu ton per tahun. Dan di tahun 1995/1996 ekspornya pernah mencapai rekor 25 ribu ton, yang menjadikannya sebagai eksportir terbesar di dunia.

Guru besar IPB itu mengingatkan bahwa untuk membangkitkan kembali kejayaan pertambakan udang Dipasena, para pihak harus melihat ide dasar yang diemban keluarga Sjamsul Nursalim dengan melibatkan langsung rakyat petambak. "Dia bukan semata mengembangkan bisnis. Tapi care to the people, seraya care to the environment," ujarnya.

Sebelumnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan dalam waktu dekat akan meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kawasan Bumi Dipasena sebagai proyek strategis nasional (PSN). Ini perlu dilakukan agar pembenahan sentra udang di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tersebut dapat dilakukan komprehensif. "Ini program kami bersama agar menjadi PSN," ujar anggota KEIN M. Najikh usai rapat revitalisasi tambak udang rakyat Bumi Dipasena di Kemenko Perekonomian, belum lama ini.

Najikh yang memimpin rapat tersebut mengatakan salah satu daerah yang berhasil dibangkitkan lagi dengan status strategis adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menilai keberhasilan di NTB bisa ditularkan di wilayah Lampung, dengan membuatnya sebagai proyek stategis.

Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) juga mendukung Lampung dijadikan lumbung udang nasional. Kedua asosiasi tersebut juga merekomendasikan kepada pemerintah agar tambak udang di provinsi itu menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Lampung adalah salah satu daerah yang sangat potensial sebagai lumbung udang nasional dengan pesaingnya Sulsel, Sumut, dan Jatim," ujar Sekjen MAI Agung Sudaryono, belum lama ini.

Pertambakan udang Dipasena berada dalam kawasan terpadu seluas 98 ribu Ha di Lampung yang terapit antara sungai Mesuji dan sungai Tulang Bawang dengan pantai berhutan bakau sepanjang 75 Km.

Kawasan pertambakan Bumi Dipasena sendiri meliputi luas 24 ribu Ha di kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Di dalamnya terdapat jaringan kanal sepanjang 1300 Km, pembangkit listrik 200 Mw, fasilitas pendukung seperti pabrik pakan, 180 kolam penelitian (R & D), hatchery benur, serta Kota Mandiri berpenduduk 100 ribu jiwa yakni keluarga dari 12 ribu lebih petambak dan 14.780 karyawan. Dilengkapi sekolah (sampai tingkat akademi) dan 14 poliklinik, dan rumah rumah ibadah. mohar

BERITA TERKAIT

Tol Jagorawi Mulai Terapkan Ganjil-Genap

      NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kembali menetapkan kebijakan pengaturan ganjil genap…

IMI Dorong Pemerintah Terapkan Hilirisasi Tambang

    NERACA   Jakarta - Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengatakan agar pemerintah harus mendorong hilirisasi pertambangan…

MNC Life Bayar Klaim Nasabah Rp 492 Juta - Penuhi Hak Ahli Waris di Lampung

NERACA Lampung – PT MNC Life Assurance kembali membuktikan komitmennya dalam pembayaran klaim senilai Rp492 juta kepada ahli waris dari…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…