KY: Independensi Hakim Harus Dibatasi Akuntabilitas

KY: Independensi Hakim Harus Dibatasi Akuntabilitas

NERACA

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa independensi atau kemandirian hakim bukanlah kebebasan mutlak sehingga harus dibatasi dengan akuntabilitas.

"Independensi bukan kebebasan mutlak tanpa batasan karena jika itu dibiarkan, maka akan berpotensi terjadinya kekuasaan kehakiman yang sewenang-wenang," kata juru bicara KY Farid Wajdi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (11/4).

Hal itu dikatakan Farid ketika memberikan tanggapan mengenai putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century yang turut menyeret nama Boediono."KY berharap para hakim tidak hanya menegakkan prinsip independensi atau kemandiriannya dalam melaksanakan tugas, tapi juga menegakkan prinsip akuntabilitas," kata Farid.

Lebih lanjut Farid mengatakan, akuntabilitas peradilan sangat diperlukan supaya independensi tidak disalahgunakan."Sesungguhnya akuntabilitas merupakan pelengkap independensi untuk mencegah tirani yudisial," kata Farid menambahkan.

Farid mengimbau supaya masyarakat dan pihak yang berkepentingan tidak melihat putusan hakim sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan sebagai cara untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan."Prinsipnya hakim boleh menafsirkan hukum, tetapi tidak boleh menyimpang dari aturan, apalagi hukum pidana berkaitan dengan hak asasi manusia maka hakim harus berhati-hati dalam memutus dan penuh tanggung jawab," ujar Farid.

Lalu, Komisi Yudisial (KY) tidak dapat menilai putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century."Secara prinsip KY tidak dapat menilai salah atau benarnya satu putusan karena hal ini merupakan ranah kemandirian atau independensi hakim," ujar Farid.

Karena terkait dengan independensi hakim, maka baik KY maupun MA dikatakan Farid tidak dapat menilai salah satau benarnya satu putusan."Secara prosedural hukum, yang dapat memperbaiki atau melakukan koreksi suatu putusan adalah upaya hukum sesuai mekanisme yang telah diakomodasi sistem hukum," kata Farid.

Namun bila terkait dengan dugaan pelanggaran etik hakim, Farid mengatakan KY akan menjadikan hal itu sebagai satu prioritas untuk dikaji, sekaligus memastikan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Sebelumnya pada Selasa (10/4), Hakim Tunggal Effendy Muchtar memerintahkan KPK untuk tetap melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hakim Effendy juga memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan berdasarkan surat dakwaan atas nama Budi Mulya atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Terkait dengan putusan Hakim Effendy tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mempelajari putusan yang mengabulkan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century itu. Ant

BERITA TERKAIT

Tuntut Transparansi, Impor Beras Harus Diaudit - BUNTUT KETIDAKSINKRONAN DATA

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan masih jauh dari harapan. Pasalnya, penyakit pemerintah dalam mengatasi keterbatasan pasokan…

Hal yang Harus Diketahui Seputar Transplantasi Hati

Organ hati memiliki peranan penting bagi tubuh. Tanpanya, tubuh tidak bisa menyerap nutrisi penting makanan dan membuang racun berbahaya. Namun…

Bappenas : Asian Games 2018 Harus Bebas dari Teror

      NERACA   Jakarta - Asian Games ke-18 yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus - 2 September…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK NERACA Jakarta - Sejumlah personil Polri masih harus mengikuti tes agar dapat mengisi…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…