KY: Independensi Hakim Harus Dibatasi Akuntabilitas

KY: Independensi Hakim Harus Dibatasi Akuntabilitas

NERACA

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa independensi atau kemandirian hakim bukanlah kebebasan mutlak sehingga harus dibatasi dengan akuntabilitas.

"Independensi bukan kebebasan mutlak tanpa batasan karena jika itu dibiarkan, maka akan berpotensi terjadinya kekuasaan kehakiman yang sewenang-wenang," kata juru bicara KY Farid Wajdi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (11/4).

Hal itu dikatakan Farid ketika memberikan tanggapan mengenai putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century yang turut menyeret nama Boediono."KY berharap para hakim tidak hanya menegakkan prinsip independensi atau kemandiriannya dalam melaksanakan tugas, tapi juga menegakkan prinsip akuntabilitas," kata Farid.

Lebih lanjut Farid mengatakan, akuntabilitas peradilan sangat diperlukan supaya independensi tidak disalahgunakan."Sesungguhnya akuntabilitas merupakan pelengkap independensi untuk mencegah tirani yudisial," kata Farid menambahkan.

Farid mengimbau supaya masyarakat dan pihak yang berkepentingan tidak melihat putusan hakim sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan sebagai cara untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan."Prinsipnya hakim boleh menafsirkan hukum, tetapi tidak boleh menyimpang dari aturan, apalagi hukum pidana berkaitan dengan hak asasi manusia maka hakim harus berhati-hati dalam memutus dan penuh tanggung jawab," ujar Farid.

Lalu, Komisi Yudisial (KY) tidak dapat menilai putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century."Secara prinsip KY tidak dapat menilai salah atau benarnya satu putusan karena hal ini merupakan ranah kemandirian atau independensi hakim," ujar Farid.

Karena terkait dengan independensi hakim, maka baik KY maupun MA dikatakan Farid tidak dapat menilai salah satau benarnya satu putusan."Secara prosedural hukum, yang dapat memperbaiki atau melakukan koreksi suatu putusan adalah upaya hukum sesuai mekanisme yang telah diakomodasi sistem hukum," kata Farid.

Namun bila terkait dengan dugaan pelanggaran etik hakim, Farid mengatakan KY akan menjadikan hal itu sebagai satu prioritas untuk dikaji, sekaligus memastikan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Sebelumnya pada Selasa (10/4), Hakim Tunggal Effendy Muchtar memerintahkan KPK untuk tetap melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hakim Effendy juga memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan berdasarkan surat dakwaan atas nama Budi Mulya atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Terkait dengan putusan Hakim Effendy tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mempelajari putusan yang mengabulkan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century itu. Ant

BERITA TERKAIT

Indonesia Harus Komitmen Hapus Hambatan Non Tarif

NERACA Jakarta – Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non…

Ekonom: Program Capres Harus Beri Kepastian Berbisnis

NERACA Jakarta-Ekonom menilai faktor yang mampu mendorong sentimen positif berinvestasi bukan latar belakang sosok calon presiden dan calon wakil presiden,…

Menteri Dalam Negeri - Kepala Daerah Jadi Jurkam Harus Cuti

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah Jadi Jurkam Harus Cuti Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Geo Dipa Minta Pengadilan Tolak Permohonan Bumigas

Geo Dipa Minta Pengadilan Tolak Permohonan Bumigas NERACA Jakarta - Kuasa hukum perusahaan BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi…

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian - Sidang Lanjutan Kasus BLBI

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian Sidang Lanjutan Kasus BLBI NERACA Jakarta - Bankir senior yang juga mantan Ketua…

Menkumham: Nurbaningsih Cakap Menjadi Hakim MK

Menkumham: Nurbaningsih Cakap Menjadi Hakim MK NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai Enny Nurbaningsih…