NERACA

Jakarta - Bank Dunia dalam laporan terbarunya "World Bank East Asia dan Pacific Economic Update edisi April 2018: Enhancing Potential" menyebutkan negara-negara kawasan perlu mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter dan melanjutkan penguatan peraturan makroprudensial. "Ini sangat penting khususnya bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi atau pertumbuhan kredit yang cepat bisa memperburuk kerentanan sektor keuangan mereka saat suku bunga di negara maju dinaikkan," kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Sudhir Shetty saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/4).

Pada Maret 2018, Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga jangka pendek 25 basis poin dan diperkirakan masih ada kenaikan sebanyak tiga kali lagi. Kendati The Fed menaikkan suku bunganya, Bank Indonesia sendiri masih mempertahankan tingkat suku bunga acuana atau BI 7-Days Reverse Repo Rate di level 4,25 persen. "Saat ini, negara-negara kawasan kelihatannya siap untuk menaikkan suku bunga acuannya. Ruang untuk pelonggaran moneter tampaknya sudah tidak ada lagi," ujar Sudhir.

Kenaikan suku bunga acuan di negara maju adalah salah satu dari berbagai tantangan bagi pembuat kebijakan dalam jangka pendek dan menengah kendati prospek pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik positif. Menurut Bank Dunia, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, akan membutuhkan langkah-langkah untuk meredam kemungkinan dampak pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di negara maju.

Selain itu, untuk meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan, terutama terkait perdagangan global. Tantangan lainnya yaitu ancaman terhadap sistem perdagangan global saat ini. Negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik bisa merespon ancaman terhadap sistem perdagangan global tersebut dengan memperdalam integrasi dan fasilitasi perdagangannya.

Integrasi dan fasilitasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, serta Belt & Road Initiative. "Bila dijalankan dengan baik, prakarsa-prakarsa tersebut akan menjadi lebih penting karena negara-negara menyesuaikan strategi pembangunan berbasis manufaktur dengan tantangan yang muncul dengan adanya teknologi dan otomatisasi yang menghemat jumlah tenaga kerja, serta mengaburkan batas antara manufaktur dan jasa," ujar Sudhir dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, tantangan berikutnya yaitu prospek pertumbuhan yang moderat di seluruh kawasan dalam jangka menengah. Untuk mengatasinya, negara-negara perlu mencari cara untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang mereka. "Ini dapat mencakup berbagai tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan belanja publik dan penyediaan infrastruktur, memperdalam integrasi perdagangan dan memperbaiki fasilitasi perdagangan, melaksanakan reformasi untuk meningkatkan daya saing, dan membangun sumberdaya manusia," ujar Sudhir.