Eropa Diingatkan Tak Diskriminasi Produk Sawit Asal Indonesia - Niaga Internasional

NERACA

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Eropa agar tidak mendiskriminasi komoditas ekspor dari Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit mentah yang produk turunannya mulai dilarang di negara-negara Uni Eropa. Wapres mengatakan bahwa Indonesia bisa saja menghentikan impor dari negara-negara di Uni Eropa apabila minyak kelapa sawit mentah tetap dilarang masuk.

"Jangan memperlakukan diskriminatif karena kita juga bisa mengambil kebijakan yang sama. Kita peringatkan kepada Eropa bahwa kita membeli banyak, kita termasuk pembeli terbesar mereka. Airbus contohnya, (dibeli) oleh Garuda, Lion Air dan lain-lain," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, disalin dari Antara, kemarin.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus melancarkan negosiasi agar kerja sama perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa tetap berjalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing. "Ya kita negosiasi karena kita ada pertemuan antara Indonesia dengan Uni Eropa, perjanjian 'free trade'," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan membentuk tim perunding untuk negosiasi perdagangan, khususnya terkait kebijakan impor minyak kelapa sawit mentah di Eropa.

Pemerintah Indonesia akan turut serta mengajak Malaysia untuk melakukan perundingan karena negeri jiran tersebut juga termasuk produsen kelapa sawit terbesar selain Indonesia. "Saya laporkan kepada Pak Wapres bahwa kalau Eropa masih bersikeras, saya minta ijin sebagai tim perunding. Dan Indonesia harus bersama dengan Malaysia untuk itu, sebagai dua negara produsen terbesar di dunia," kata Enggar.

Untuk mengajak Malaysia dalam perundingan dengan Eropa, Wapres Jusuf Kalla mengutus Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana untuk berbicara dengan pihak Pemerintah Malaysia.

Selain itu, Rusdi Kirana selaku CEO perusahaan penerbangan Lion Air Group juga dinilai memiliki peran untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam mengimpor pesawat terbang buatan Eropa.

"Pak Dubes (Rusdi) juga diminta untuk menjembatani atau bicara dengan Malaysia, karena mereka kan demisioner dalam satu bulan ini, menunggu pemilu yang akan datang," tambah Enggar.

Parlemen Uni Eropa berencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit mentah di negara-negara anggotanya karena dianggap tidak ramah terhadap lingkungan. Hal tersebut mengancam kegiatan ekspor CPO dari Indonesia ke negara-negara Eropa, karena kelapa sawit dan produk turunannya tidak dapat diekspor. Parlemen Uni Eropa mengklaim akan memberlakukan bebas kelapa sawit secara keseluruhan pada 2021, dengan disepakatinya rancangan undang-undang energi terbarukan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menduga ada persaingan industri dibalik larangan penggunaan kelapa sawit dan produk turunannya di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Terkait permasalahan lingkungan yang kerap dihembuskan, Mendag mengatakan pihaknya akan terus bernegosiasi dengan pihak pembuat kebijakan di Uni Eropa.

"Saya melihat ada persaingan, (karena) memproduksi minyak yang lain, mereka memproduksi 'vegetable oil', ada 'rapeseed oil', yang harganya menjadi lebih mahal karena CPO kita lebih murah. Ini persaingan, persaingan yang tidak sehat," kata Enggartiasto usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, disalin dari Antara.

Mendag pun menilai persoalan yang diutarakan oleh pihak Uni Eropa selalu terkait lingkungan, padahal sebenarnya mereka ingin meningkatkan industri minyak sayur dan "rapeseed oil" dalam negeri mereka. "Mereka selalu beralasan dengan lingkungan, 'sustainability'. Kita juga akan ikuti kalau itu dilakukan dengan adil," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya akan lebih menekankan pada pembentukan kesan positif bagi Uni Eropa. "Sekarang itu kan yang terbangun adalah kesan negati terhadap produk sawit. Kalau saling melarang ya pengaruhnya ke kesan negatif. Oleh karena itu arahan Pak Menteri (Enggartiasto) itu supaya kita jangan selalu defensif," katanya.

Oke menjelaskan selama ini pihak Pemerintah selalu "melawan" pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Uni Eropa. Sehingga, kini saatnya Pemerintah Indonesia mengedepankan negosiasi untuk memperoleh titik temu dan solusi dari yang dikhawatirkan oleh pihak Uni Eropa. "Kalau dulu ceritanya defensif itu disebut 'sawit tidak sehat', kita sebut 'sehat'. Disebut 'sawit deforestasi', kita sebut 'enggak'. Nah, sekarang harus ada langkah berikutnya. 'Playing field'-nya disamakan," ujar Oke.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengharapkan adanya kelancaran ekspor biodiesel ke pasar Eropa, setelah Uni Eropa menghapus pengenaan bea masuk anti dumping atas produk biodiesel asal Indonesia. "Prospeknya terlihat, kita bisa memulai ekspor kembali ke Eropa," kata Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang.

BERITA TERKAIT

PAMERAN INDUSTRI SKALA INTERNASIONAL

Direktur Wakeni, Rini Sumardi (kedua dari kiri) bersama Managing Director Messe Dusseldorf Asia, Gernot Ringling (kiri) berbincang dengan peserta pameran…

Mandiri Utama Finance Luncurkan Produk Syariah

      NERACA   Jakarta – Melihat potensi pasar yang besar, PT Mandiri Utama Finance (MUF) meluncurkan produk pembiayaan…

DHL Express Indonesia Bangun Fasilitas Baru di Pulogadung

NERACA Jakarta – DHL Express, penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, hari ini secara resmi meluncurkan fasilitas baru di…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

RI-Ceko Incar Peningkatan Investasi dan Ekspor di Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Ceko tengah menjajaki peluang kerja sama ekonomi khususnya di sektor industri. Potensi kolaborasi kedua negara…

CIPS: Lindungi Petani, Waktu Impor Beras Harus Tepat

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu impor beras…

Indonesia-Sri Lanka Lanjutkan Kesepakatan Ekspor Pakaian

NERACA Jakarta – Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Hanoi, Vietnam, Rabu, membahas tindak…