Mahyudin: Lawan Korupsi Dengan Pendidikan Berbasis Integritas

Mahyudin: Lawan Korupsi Dengan Pendidikan Berbasis Integritas

NERACA

Bontang - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan perlu pendidikan berbasis integritas untuk melawan praktik korupsi dalam jangka panjang.

Mahyudin mengungkapkan bahwa kebanyakan para pelaku korupsi memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi miskin integritas."Para pelaku korupsi itu oke-oke, otak pintar, hanya integritas yang mereka tidak punya. Maka dari itulah saya sangat berharap agar soal integritas diajarkan dan ditanamkan sejak usia dini seperti di TK atau PAUD," kata dia di hadapan sekitar seribu peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (10/4).

Mahyudin menekankan bahwa lembaga-lembaga pendidikan usia dini harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal pendidikan integritas."Lebih baik pendidikan di TK dan PAUD ditekankan pada pengenalan dan pemahaman integritas. Pelajaran membaca dan menulis biar di sekolah dasar saja," ujar dia.

Menurut dia integritas yang baik pada anak akan memunculkan generasi Indonesia yang berkualitas, berkarakter, bermoral baik, serta memiliki nasionalisme tinggi."Jika ditambah dengan kepintaran ilmu pengetahuan lainnya, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik dan tidak akan melakukan korupsi," ujar dia.

Mahyudin menekankan agar hal tersebut diperhatikan serius karena saat ini perilaku korupsi sudah sangat luar biasa kuantitasnya, tidak malu-malu, dan sangat meluas. 

Lalu, Mahyudin menyebut secara umum Pancasila sudah menjadi perilaku bagi masyarakat Kota Bontang dan Provinsi Kalimantan Timur."Ini bisa dilihat dari beragamnya penduduk yang tinggal dan bisa hidup berdampingan tanpa mempermasalahkan perbedaan," kata dia. 

Menurut dia, prestasi itu tentu harus diapresiasi. Namun, lanjut Mahyuddin, MPR tidak lekas puas diri."MPR akan terus melakukan sosialisasi agar Pancasila ini benar-benar mengakar lebih kuat lagi, benar-benar menjadi pedoman dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya di Bontang, tapi juga daerah lain," ujar dia.

Menurut pemegang gelar doktor ilmu pemerintahan ini pemahaman Pancasila yang sudah menjadi perilaku akan menjaga bangsa tidak terpecah belah, apalagi memasuki tahun politik 2018 dan 2019."Perilaku Pancasila juga bisa sebagai elemen menghadapi tantangan bangsa yang berat seperti pihak yang mencoba mengadu domba bangsa kita agar kita saling ribut dan berkonflik. Untuk itu, kami selalu turun ke masyarakat untuk terus mengingatkan agar tetap berpegang teguh pada Pancasila," ujar dia.

Selama ini, lanjut Mahyudin, respons masyarakat seputar sosialisasi sangat kuat, hasilnya nasionalisme rakyat menjadi lebih kuat lagi."Mudahan-mudahan maraknya Pancasila sebagai perilaku adalah potret nyata yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia," kata dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Urbanisasi Berdampak Positif Jika Masyarakat Punya Keterampilan

NERACA Jakarta - Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyatakan bahwa perpindahan…

Hari Kartini Momentum Perempuan Kembangkan Diri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai peringatan Hari Kartini pada 21 April menjadi momentum bagi…

Perencanaan Pembangunan Daerah Harus Selaras dengan Nasional

NERACA Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan perencanaan pembangunan daerah…

BERITA LAINNYA DI

Urbanisasi Berdampak Positif Jika Masyarakat Punya Keterampilan

NERACA Jakarta - Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyatakan bahwa perpindahan…

Hari Kartini Momentum Perempuan Kembangkan Diri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai peringatan Hari Kartini pada 21 April menjadi momentum bagi…

Perencanaan Pembangunan Daerah Harus Selaras dengan Nasional

NERACA Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan perencanaan pembangunan daerah…