Ada Sinyal Revisi Asumsi APBN 2012 - Terkait Kenaikan ICP

NERACA

Jakarta—-Harga minyak yang terus bergerak naik membuat asumsi APBN 2012 harus direvisi. Masalahnya, harga ICP yang dipatok dalam APBN 2012 adalah USD90 per barel. Padahal realitas harga ICP sekarang melonjak hingga USD111 per barel. "Banyak yang meleset dari APBN karena ada asumsi dasar yang berubah makanya kita harus cepat antisipasi,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta,13/2

Menuru Hatta, melesetnya asumsi APBN 2012 ini terutama asumsi harga minyak, akan berdampak pada menggelembungnya subsidi untuk BBM. "Makanya, kita harus persiapkan dengan matang," ujarnya

Lebih jauh kata Hatta, kemungkinan opsi kenaikan harga BBM harus kembali dibuka karena tingginya harga ICP ini. Hal ini, sambung Hatta, agar subsidi untuk BBM tidak menggelembung. "Kita membahas juga tentang BBM di dalam APBN-P. Perlu juga menteri ESDM harus membuka semua opsi. Harusnya kita membuka semua opsi, opsi kenaikan ditutup kurang bijak, kita enggak tahu harga minyak ke depannya," paparnya

Dikatakan Hatta, dengan dibukanya opsi kenaikan harga ini bukan berarti pemerintah akan menaikkan harga. Kendati hal ini baru sekadar opsi atau pilihan. "Banyak faktor sehingga harga minyak sulit diprediksi. Untuk sebuah market yang baik, komoditas tertentu dipengaruhi supply demand, minyak tidak hanya ini, situasi politik, persepsi pasar ke depan, spekulasi spekulasi juga mempengaruhi," imbuhnya

Sementara itu, Menteri ESDNM, Jero Wacik mengatakan saat ini sedang menggodok persiapan APBNP 2012. Di dalamnya, akan dimasukkan kemungkinan perubahan harga atau kenaikan harga. Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan semua kemungkinan akan dimasukkan dalam APBN-P 2012. "Apapun di situ akan keluar, artinya semua akan muncul di APBN-P. APBN-P sedang disiapkan menteri keuangan sebagai dasar persiapan 2012 ini," ungkapnya

Lebih jauh Jero menilai, keputusan atau kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak ini harus dipikirkan secara hati-hati. "Menyangkut hajat orang banyak tidak buru-buru, dilihat saja tunggu. Kalau masyarakat tegang kita harus pikirkan itu juga, kalau 1 April tegang rakyatnya," tambahnya.

Dikatakan Jero, ketika ditanya apakah opsi kenaikan harga yang pernah dicabut dalam APBN 2012 akan dimasukkan lagi dalam APBN-P, dia menegaskan akan dimasukkan. "Iya akan dimasukkan lagi, namun hasilnya menunggu menteri keuangan. Iya, bulan ini APBN-P akan dimasukkan," tegasnya.

Walaupun demikian, Jero memastikan prinsip UU konversi energi harus tetap dilakukan. Namun karena kompleksnya masalah, ini akan dilakukan secara bertahap. "Prinsipnya sesuai UU konversi energi harus dilakukan, karena kompleks, gas konverter bertahap. 1 April dimulai, dua ribu mobil dulu, kita cicil. Sehingga lama-lama dapat semua," imbuhnya.

Wacik menjelaskan pemerintah tetap akan melakukan kebijakan konversi BBM ke BBG. Hanya saja, kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap karena banyaknya persiapan untuk melakukan kebijakan itu. "Prinsipnya sesuai dengan UU konversi energi, itu harus dilakukan tapi karena masalahnya complex persiapan gas, converter dan segala macam, harus bertahap kalau bisa 1 April dimulai. Ya bisa 1.000, 2.000 mobil dulu, terus, tiap bulan kita cicil kan lama-lama dapat semua," imbuhnya

Memang mulai 1 April 2012 pemerintah berencana untuk melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi di Jawa-Bali. Namun kebijakan ini belum disetujui oleh Komisi VII DPR dan opsi kenaikan harga BBM subsidi mulai menguak. Pemerintah harus mengajukan APBN-P 2012 ke DPR jika ingin menaikkan harga, karena dalam UU APBN 2012, pemerintah dilarang menaikkan harga BBM subsidi. **bari/mohar

BERITA TERKAIT

Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi - KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

Hingga Januari, Defisit APBN 2018 Rp37,1 triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp101,4 triliun atau…

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Lapor SPT Tahunan

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Memasuki minggu ketiga bulan Februari Tahun 2018. Masyarakat Indonesia yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…