Kemenkeu : 15 WP Berpotensi Rugikan Negara

Kemenkeu : 15 WP Berpotensi Rugikan Negara

Jakarta—Kementrian Keuangan tak main-main dan segera memeriksa15 wajib pajak dari 151 data wajib pajak (WP) yang diserahkan Bareskrim Polri. Alasan nilai keberatan dari 15 WP sangat besar. Karena pemerintah dikalahkan. “Pertimbangan itu antara lain, karena nilai keberatannya relatif besar, Pemerintah dikalahkan jadi negara keluar uang, GT ikut ngurus," kata Irjen Kemenkeu, Sonny Loho kepada wartawan di Jakarta, 1/3

Diakuinya, 15 WP yang akan diperiksa tersebut adalah data dari 151 data wajib pajak yang telah diserahkan kepada Bareskrim sebagai langkah awal penyelesaian kasus Gayus Tambunan. "Kita akan periksa 15 dulu," tambahnya.

Lebih jauh Sonny menambahkan 15 data WP yang akan diperiksa itu merupakan data wajib pajak yang berpotensi merugikan negara dengan jumlah pajak yang paling besar dibandingkan dengan 136 wajib pajak lainnya yang berkas datanya sempat ikut diurusi Gayus Tambunan (GT).”Pertimbangan itu antara lain, karena nilai keberatannya relatif besar, Pemerintah dikalahkan jadi negara keluar uang, GT ikut ngurus," paparnya.

Namun sayangnya, Sonny belum berani menyebutkan kisaran potensi kerugian negara oleh wajib pajak-wajib pajak tersebut mengingat masih diprosesnya data tersebut oleh tim gabungan yang terdiri dari Itjen, Bareskrim, KPK, dan BPKP. "Wah belum tahu tuh karena harus diaudit dan investigasi dulu,”tegasnya.

Tapi yang jelas, kata Soony, 15 WP tersebut memang diduga kuat merugikan negara. Karena negara ternyata kalah di pengadilan pajak dan harus mengeluarkan uang. “Karena kalau merugikan negara itu sudah clear, negara mestinya ga keluarin uang tapi menerima. Tim gabungannya lagi meneliti hal tersebut," ujarnya.

Dikatakan Sonny, terdapat 11 orang dari pihaknya yang membantu memeriksa data tersebut, ada 10 orang yang mendampingi bareskrim, 17 orang KPK, dan 12 orang BPKP. **cahyo

BERITA TERKAIT

Niaga Komoditas - Indonesia Berpotensi Membawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya berpotensi untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh…

Menata Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Program Minapadi Indonesia Sudah Dipelajari 13 Negara

NERACA Jakarta – Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan, program minapadi yaitu penggabungan budi daya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Tetapkan Tarif Ojek Online Naik

  NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menetapkan biaya tarif ojek online. Tarif terbaru ini…

Ekonomi Terus Tumbuh, Easywell Targetkan Pasar Indonesia

    NERACA   Jakarta - Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia tahun 2018 mengalami pertumbuhan…

6,4 Juta Liter BBM Diselewengkan

  NERACA   Jakarta – Badan Penyalur Hilir Migas (BPH Migas) melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM. Hasilnya, sejak 2016 hingga…