Kemenkeu : 15 WP Berpotensi Rugikan Negara

Kemenkeu : 15 WP Berpotensi Rugikan Negara

Jakarta—Kementrian Keuangan tak main-main dan segera memeriksa15 wajib pajak dari 151 data wajib pajak (WP) yang diserahkan Bareskrim Polri. Alasan nilai keberatan dari 15 WP sangat besar. Karena pemerintah dikalahkan. “Pertimbangan itu antara lain, karena nilai keberatannya relatif besar, Pemerintah dikalahkan jadi negara keluar uang, GT ikut ngurus," kata Irjen Kemenkeu, Sonny Loho kepada wartawan di Jakarta, 1/3

Diakuinya, 15 WP yang akan diperiksa tersebut adalah data dari 151 data wajib pajak yang telah diserahkan kepada Bareskrim sebagai langkah awal penyelesaian kasus Gayus Tambunan. "Kita akan periksa 15 dulu," tambahnya.

Lebih jauh Sonny menambahkan 15 data WP yang akan diperiksa itu merupakan data wajib pajak yang berpotensi merugikan negara dengan jumlah pajak yang paling besar dibandingkan dengan 136 wajib pajak lainnya yang berkas datanya sempat ikut diurusi Gayus Tambunan (GT).”Pertimbangan itu antara lain, karena nilai keberatannya relatif besar, Pemerintah dikalahkan jadi negara keluar uang, GT ikut ngurus," paparnya.

Namun sayangnya, Sonny belum berani menyebutkan kisaran potensi kerugian negara oleh wajib pajak-wajib pajak tersebut mengingat masih diprosesnya data tersebut oleh tim gabungan yang terdiri dari Itjen, Bareskrim, KPK, dan BPKP. "Wah belum tahu tuh karena harus diaudit dan investigasi dulu,”tegasnya.

Tapi yang jelas, kata Soony, 15 WP tersebut memang diduga kuat merugikan negara. Karena negara ternyata kalah di pengadilan pajak dan harus mengeluarkan uang. “Karena kalau merugikan negara itu sudah clear, negara mestinya ga keluarin uang tapi menerima. Tim gabungannya lagi meneliti hal tersebut," ujarnya.

Dikatakan Sonny, terdapat 11 orang dari pihaknya yang membantu memeriksa data tersebut, ada 10 orang yang mendampingi bareskrim, 17 orang KPK, dan 12 orang BPKP. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sebanyak 13 Negara Belajar Minapadi di Indonesia

  NERACA Yogyakarta - Sebanyak 13  (tiga belas) perwakilan negara-negara Asia-Pasifik belajar minapadi di Indonesia. Ketiga belas negara tersebut yakni…

PRAKTIK ILEGAL PINJAMAN ONLINE RUGIKAN NASABAH - Polisi Tangkap 4 Debt Collector Vloan

Jakarta-Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bongkar kasus praktik penagihan yang tidak lazim dilakukan oleh sebuah…

Negara Berkembang dan Perekonomian Terbuka

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Judul ini menarik untuk dibahas, tapi kita harus bersikap realistis bahwa negara-negara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…