NERACA

Jakarta – Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (UI), Evi Fitriani mengatakan perang dagang Amerika Serikat terhadap Tiongkok akan mempengaruhi ekspor Indonesia. "Karena Tiongkok mengimpor bahan baku dari Indonesia, kemudian diolah oleh China dan diekspor ke Amerika Serikat," ujar Evi Fitriani di Jakarta, Selasa (10/4).

Apabila ekspor Tiongkok kepada Amerika Serikat menurun, tentu akan merugikan kepentingan Indonesia. "Jadi kalau pasar di sana mengecil ekspor bahan mentah Indonesia ke china juga menurun," ujar dia.

Jadi, ASEAN termasuk Indonesia terkena dampak negatif akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China. "Karena ASEAN itu pendukung bahan mentah untuk China. Jadi kalau pasar di sana mengecil ekspor bahan mentah Indonesia ke China juga menurun," kata dia.

Pada kesempatan lain, Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI di Beijing, Dandy S Iswara mengatakan nilai ekspor Indonesia ke China sepanjang tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 34,10 persen dibandingkan tahun 2016.

Nilai ekspor Indonesia ke China pada tahun 2017 menembus angka USD28,50 miliar. Angka tersebut jauh melampaui nilai ekspor Indonesia ke China pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing USD19,81 miliar dan USD21,25 miliar.

Dengan pangsa ekspor ke China pada 2017 sebesar 1,59 persen, Indonesia menduduki peringkat ke-14 di bawah Singapura dan Vietnam. Pangsa ekspor Indonesia ke China pada 2017 juga menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan 2015 yang hanya 1,24 persen dan 2016 sebesar 1,39 persen, demikian data Bea dan Cukai China.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI Edy Prasetyono, sebagaimana disalin dari Antara, mengatakan ASEAN harus mempertahankan netralitas dalam menyikapi perang dagang Amerika Serikat terhadap Tiongkok. "ASEAN harus membuat keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara ini," ujar Edy Prasetyono.

Menurut dia, ASEAN harus sadar bahwa interaksi dengan negara-negara besar tidak bisa dihindarkan. "Apabila ASEAN terlalu pro Tiongkok, Amerika Serikat akan mengawasi. Begitupun sebaliknya," ujar dia.

Apalagi kawasan Asia Tenggara ini sangat strategis dan penting dari segi jalur perdagangan, maritim, keamanan dan sebagainya. "Karena posisinya yang strategis itulah, semua negara ingin masuk. Karena semua ingin masuk maka ASEAN harus jaga keseimbangan," kata dia.

Karena itu ASEAN harus diperkuat sebagai upaya melakukan keseimbangan dalam mengelola pengaruh Amerika Serikat maupun Tiongkok di kawasan. Salah satunya dengan penguatan kelembagaan. Penguatan itu terkait dengan seberapa cepat mereka bisa mengantisipasi dan merumuskan isu-isu strategis yang akan dihadapi di ASEAN dalam 10-20 tahun ke depan.

Kalau ASEAN diperkuat, lanjutnya, ASEAN bisa menciptakan suatu kerangka sendiri saat berhadapan dengan negara-negara kuat. "ASEAN harus bisa merumuskan dengan Tiongkok itu fokusnya apa, dengan Amerika fokusnya apa," kata dia.

Terhadap Tiongkok, ASEAN bisa fokus dalam bidang keamanan energi dan pangan. "Keamanan energi dan pangan itu penting karena ASEAN dan Tiongkok sama-sama memiliki populasi penduduk yang banyak serta kebutuhan pangan maupun energi yang besar. Semestinya ada kerja sama strategis di dua hal itu," ujar dia.

Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR), pada Selasa (3/4), menerbitkan usulan daftar barang-barang Tiongkok yang dikenakan tarif tambahan 25 persen, di tengah-tengah penentangan kuat dari Tiongkok dan kelompok bisnis AS. Daftar yang diusulkan mencakup sekitar 1.300 produk yang diimpor dari Tiongkok, termasuk industri-industri seperti kedirgantaraan, teknologi informasi dan komunikasi, robotika, dan mesin, Kantor USTR mengatakan dalam sebuah pernyataan, mencatat bahwa mereka bernilai sekitar 50 miliar dolar AS dari nilai perdagangan tahunan.

Tiongkok, dilansir Xinhua,  telah menekankan bahwa pihaknya siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna membela kepentingannya yang sah, sambil berharap untuk menangani sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat melalui dialog dan konsultasi. munib