NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan andil instrumen pembiayaan utang melalui pinjaman semakin menurun dibandingkan melalui Surat Berharga Negara (SBN). "Alasannya, pinjaman dari multilateral dan bilateral biasanya ada kondisionalitas. Institusi ada batasan memberikan utang kepada satu negara," kata Luky dalam temu media di Jakarta, Jumat (6/4).

Selama beberapa tahun terakhir, dominasi SBN semakin meningkat sebagai instrumen pembiayaan utang dibandingkan dengan pinjaman, terutama pinjaman luar negeri. Pada 2013, porsi pinjaman dalam portofolio utang pemerintah sebesar 30 persen yang kemudian menurun menjadi 19,27 persen per akhir Februari 2018.

Menurut catatan Kemenkeu, komposisi utang pemerintah pada akhir Februari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun dengan rasio utang 29,2 persen per Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang pemerintah tersebut terdiri dari surat berharga negara (SBN) Rp3.257,26 triliun (80,73 persen) dan pinjaman Rp777,54 triliun (19,27 persen).

Luky juga menjelaskan kebijakan menurunkan porsi pinjaman ini diambil karena Indonesia bukan lagi negara berpendapatan rendah yang berhak mendapatkan pinjaman lunak bersuku bunga murah (concessional loan).

Saat ini, Indonesia sudah tumbuh sebagai negara berpendapatan menengah dengan pendapatan per kapita mencapai 3.400 dolar AS per kapita menurut data Bank Dunia pada 2016, sehingga hanya boleh mendapat pinjaman yang suku bunganya mengacu ke pasar keuangan. "Kami masih tetap mengambil pinjaman, salah satunya biasanya disertai transfer teknologi. Tugas kami di Kemenkeu adalah bagaimana mendapatkan komposisi yang tepat antara pinjaman dan SBN," kata Luky.