Jaksa Agung: Karen Korupsi Pertamina Bukan Kelalaian

Jaksa Agung: Karen Korupsi Pertamina Bukan Kelalaian

NERACA

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan peranan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan dalam dugaan korupsi investasi perusahaan tersebut di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 yang merugikan keuangan negara Rp568 miliar, bukan kelalaian melainkan kesengajaan.

"Yang pasti kalau korupsi, sengaja dong, bukan lalai. Dia sebagai dirut, dia menyetujui, dia yang memutuskan, dia yang memerintahkan pembayaran. Jadi bukan lalai," kata dia di Jakarta, Jumat (6/4).

Karen sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Penyidik Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina (Persero), Genades Panjaitan (GP), sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-14/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Serta mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik Siahaan (FS) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-15/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Ia menegaskan penyidik mengindikasikan tidak adanya persetujuan dari komisaris atas investasi yang diajukan oleh direksi Pertamina."Jadi semuanya harus diajak, apa gunanya komisaris kalau tidak diajak membahas sesuatu, apalagi ini masalah strategis dan sangat penting," ujar dia.

Dikatakan, penanganan perkara itu harus penuh kehati-hatian karena harus mengumpulkan alat bukti sebanyak mungkin seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan dari ahli."Semua akan kita minta supaya semuanya lengkap dan kita yakin semua unsur-unsur terpenuhi," kata dia.

Saat ditanya apakah dari pihak komisaris akan terjerat dalam kasus itu, ia menyatakan kalau faktanya memungkinkan ke arah sana tentunya akan dikembangkan."Jadi semuanya harus berjalan sesuai bukti dan fakta. Kalau buktinya kuat dan tidak terbantahkan. Semuanya punya hak dan kewajiban yang sama di depan hukum," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus Warih Sadono menyatakan Karen Agustiawan sudah dicegah berpergian ke luar negeri sejak dirinya menjadi saksi. Karen sebanyak tiga kali dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut, yakni 29 Maret 2017 dan 2 Oktober 2017, serta 8 Februari 2018 hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Maret 2018. Ant

BERITA TERKAIT

Gandeng Tiga Bank Syariah - Pertamina Siapkan Payroll Bagi Karyawan

NERACA Jakarta- PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah BUMN sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran personal karyawan…

Ingat KPK, Ingat Teror Pemberantasan Korupsi

Oleh: Desca Lydia Natalia Menghitung risiko saat bekerja di KPK adalah hal pertama yang dilakukan oleh Laode M Syarif setelah…

Tiga Bank BUMN Syariah jadi Mitra Pertamina

NERACA Jakarta - PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah anak BUMN sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan NERACA Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan masyarakat…

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf NERACA Jakarta - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mendorong agar Komisi…