Jaksa Agung: Karen Korupsi Pertamina Bukan Kelalaian

Jaksa Agung: Karen Korupsi Pertamina Bukan Kelalaian

NERACA

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan peranan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan dalam dugaan korupsi investasi perusahaan tersebut di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 yang merugikan keuangan negara Rp568 miliar, bukan kelalaian melainkan kesengajaan.

"Yang pasti kalau korupsi, sengaja dong, bukan lalai. Dia sebagai dirut, dia menyetujui, dia yang memutuskan, dia yang memerintahkan pembayaran. Jadi bukan lalai," kata dia di Jakarta, Jumat (6/4).

Karen sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Penyidik Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina (Persero), Genades Panjaitan (GP), sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-14/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Serta mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik Siahaan (FS) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-15/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Ia menegaskan penyidik mengindikasikan tidak adanya persetujuan dari komisaris atas investasi yang diajukan oleh direksi Pertamina."Jadi semuanya harus diajak, apa gunanya komisaris kalau tidak diajak membahas sesuatu, apalagi ini masalah strategis dan sangat penting," ujar dia.

Dikatakan, penanganan perkara itu harus penuh kehati-hatian karena harus mengumpulkan alat bukti sebanyak mungkin seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan dari ahli."Semua akan kita minta supaya semuanya lengkap dan kita yakin semua unsur-unsur terpenuhi," kata dia.

Saat ditanya apakah dari pihak komisaris akan terjerat dalam kasus itu, ia menyatakan kalau faktanya memungkinkan ke arah sana tentunya akan dikembangkan."Jadi semuanya harus berjalan sesuai bukti dan fakta. Kalau buktinya kuat dan tidak terbantahkan. Semuanya punya hak dan kewajiban yang sama di depan hukum," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus Warih Sadono menyatakan Karen Agustiawan sudah dicegah berpergian ke luar negeri sejak dirinya menjadi saksi. Karen sebanyak tiga kali dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut, yakni 29 Maret 2017 dan 2 Oktober 2017, serta 8 Februari 2018 hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Maret 2018. Ant

BERITA TERKAIT

Jaksa Agung: Penanganan Korupsi Tidak Bisa Berjalan Sendiri

Jaksa Agung: Penanganan Korupsi Tidak Bisa Berjalan Sendiri NERACA Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi…

Mantan Ketua KPK - Korupsi Merusak Mental dan Budaya

Abraham Samad Mantan Ketua KPK Korupsi Merusak Mental dan Budaya Manado - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad…

Kejagung Didesak Usut Korupsi BC Malang

Kejagung Didesak Usut Korupsi BC Malang NERACA Jakarta - Komunitas Pemuda Pemberantas Korupsi (Komppeko) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK NERACA Jakarta - Sejumlah personil Polri masih harus mengikuti tes agar dapat mengisi…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…