Gizi Buruk Dalam Fenomena Gerakan Sosial

Oleh: Hanni Sofia 

Kampanye atau gerakan sosial rupanya sedang menjadi cara yang kekinian dan efektif untuk menyampaikan pesan tertentu. Wajar saja pelibatan masyarakat dalam jumlah yang masif akan lebih membuat suatu persoalan menjadi milik bersama. Termasuk yang terjadi saat ini di mana gizi buruk dan stunting (kurang gizi) kerap kali menjadi tema dalam sebuah kampanye atau gerakan sosial.

Fakta itu menjadi kabar baik di tengah merebaknya kasus gizi buruk di berbagai wilayah miskin di Tanah Air. Beberapa lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi massa menggelar kampanye dan gerakan sosial dalam berbagai bentuk untuk membantu memberantas kasus gizi buruk.

Salah satunya dilakukan oleh Indonesia Vegetarian Society (IVS) yang menggelar tantangan untuk tujuh hari menerapkan pola hidup dan pola makan vegan yakni hanya mengonsumi bahan pangan berbasis nabati dengan hadiah kontribusi bagi solusi stunting di Indonesia.

Sekretaris Jenderal IVS Susianto Tseng menantang masyarakat untuk hidup vegan dalam ajang IVS 7 Days Challenging dalam sepekan dengan imbalan hadiah menarik. Dengan menjadi vegan selama tujuh hari, bisa mendapatkan hadiah berupa kontribusi nyata bagi upaya penanganan gizi buruk yang sedang dialami oleh anak-anak Indonesia. Bagi 100 penantang pertama dalam satu hari menerapkan pola makan vegan, IVS dan VSI Charity akan mendonasikan Rp50.000 kepada satu anak gizi buruk.

Tantangan serupa disampaikan oleh kalangan artis dan publik figur seperti Sophia Latjuba dan putrinya Eva Celia, Kaka Slank, dan Kak Seto. Tidak salah jika kemudian gizi buruk harus dijadikan sebagai bagian dari persoalan yang mesti diselesaikan secara bersama-sama melalui gerakan sosial yang masif.

Dampak Luas

Sedikit yang menyadari jika gizi buruk ternyata telah mengakibatkan 9 juta anak Indonesia mengalami stunting alias kekerdilan karena masalah asupan nutrisi yang kronis. Angka itu dapat diibaratkan dalam perbandingan skala nasional yakni 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting, atau 32,9 persen anak Indonesia memempunyai badan yang kerdil akibat kurang gizi. Dampaknya pun meluas hingga pada kerugian ekonomi Indonesia dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan hitungan kerugian bagi PDB diperbandingkan jika ada 2 persen anak yang stunting di suatu daerah maka kerugiannya sekitar Rp200 triliun.

Angka akan melonjak jika tiga persen maka kerugian yang dialami bisa Rp300 triliun. Maka bila PDB total pada 2017 sekitar Rp13.000 trilliun maka potensi kekurangan akibat stunting adalah Rp300 triliun pertahun.

Di sisi lain, dengan menurunkan angka stunting di suatu daerah dapat mengangkat keuntungan investasi hinggga 48 kali lipat. Melalui hal tersebut, Bambang mengajak seluruh kepala daerah untuk berkonsentrasi menekan angka stunting pada anak.

Apalagi dalam amanat peraturan perundang-undangan jumlah anggaran kesehatan diwajibkan 10 persen sehingga fokus daerah dapat lebih leluasa dalam menekan hal tersebut. Namun stunting dan gizi buruk sejatinya bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. Pelibatan masyarakat melalui gerakan sosial justru akan menjadi upaya paling efektif untuk memberantas persoalan tersebut di Tanah Air. Terlebih kini, gerakan sosial melawan gizi buruk sudah mulai menjadi fenomena di kalangan masyarakat yang peduli.

Pemerintah sendiri sudah menyatakan akan melakukan intervensi penurunan angka stunting yang terintegrasi dengan 100 kabupaten dan kota. Rencananya, pada 2019, intervensi pemerintah akan diperluas ke-60 kabupaten dan kota lainnya. Sehingga total keseluruhan sampai 2019 akan ada 160 kabupaten kota yang diharapkan dapat ditekan angka stunting-nya.

Makanan Tambahan

Pemberantasan gizi buruk mestinya adalah milik semua. Masyarakat dan semua kalangan harus dilibatkan untuk menciptakan sebuah kampanye atau gerakan sosial. Meski begitu komitmen pemerintah tetaplah diperlukan sebagai lokomotif penggerak kampanye pemberantasan gizi buruk.

Presiden Joko Widodo sendiri selalu menyempatkan menjadi duta saat ke daerah-daerah untuk membagikan makanan tambahan kepada ibu hamil, balita, dan anak sekolah.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi mengungkapkan, makanan tambahan yang diberikan pemerintah yakni berupa roti biskuit. Makanan ini sengaja diberikan kepada ibu hamil, balita dan anak-anak untuk mencukupi kebutuhan gizi di samping makanan pokok.

Presiden pun menegaskan, jika tujuan pemberian beragam bantuan dari pemerintah kepada masyarakat ini sebagai investasi bangsa. Anak-anak khususnya, diberi makanan bergizi agar menjadi anak sehat. Kepala Negara menyadari pentingnya berinvestasi dalam hal kesehatan anak-anak Indonesia untuk bangsa yang berdaya saing tinggi ke depan.

Tercatat sesuai data pada 2013, saat ini penurunan stunting pada anak Indonesia sebesar 32,9 persen. Targetnya pada 2019 angka itu harus turun setidaknya menjadi 29 persen. Saat ini RKP 2018 sendiri telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional.

Maka pekerjaan rumah berikutnya adalah menjadikan gizi buruk dan stunting sebagai bagian dari persoalan bersama yang mestinya diselesaikan dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat. Gerakan sosial boleh jadi adalah jawaban yang tepat. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…