NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan satuan tugas pangan akan mengawal upaya menjaga pasokan dan harga kebutuhan pokok hingga menjelang Ramadhan dan Lebaran 2018. Dengan berbagai persiapan, ia tidak khawatir pasokan akan kurang sehingga harga akan melonjak. Tim Kemendag akan berada di daerah bersama dengan personel dari dinas terkait pemerintah setempat.

"Kami dikawal oleh Satgas Pangan sehingga pasokan semua kebutuhan pokok tidak ada persoalan termasuk minyak goreng, semua clear, " kata Enggartiasto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, disalin dari Antara, pekan lalu.

Menurut dia, pada awal bulan atau pertengahan bulan, tim Kemendag akan berada di daerah bersama dengan personel dari dinas terkait pemerintah setempat. "Hampir 15 staf seperti tahun yang lalu, turun ke lapangan untuk mengecek persediaan barang dan harga, bahkan setiap hari ditongkrongin," katanya.

Menurut dia, jika terjadi kenaikan harga, tim di lapangan akan mencari informasi terjadi kenaikan harga. "Kalau barangnya tidak ada, akan kami kirim," katanya. Khusus untuk beras, Mendag sudah meminta adanya pendistribusian ke daerah daerah. "Pertengahan bulan April seluruh pedagang beras di pasar tradisional wajib menjual beras medium dengan harga eceran tertinggi," katanya.

Ia meminta jika tidak ada pasokan beras segera dilaporkan kepada pihaknya. "Kalau tidak ada pasokan barangnya, kami siapkan melalui Bulog. "Jadi tidak ada alasan tidak ada barang, kalau dia tidak mau jual, kita colek, mau gak dipanggil ke polsek seharian," katanya sambil bercanda.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta persiapan memasuki bulan Ramadhan 1439 Hijriah dan menghadapi Lebaran 2018 agar lebih baik dibanding tahun tahun sebelumnya. Presiden mengingatkan mengenai ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok agar betul betul mulai dihitung dari sekarang. "Harus dihitung mana yang harus mulai disiapkan saat ini maupun nanti mendekati bulan Ramadhan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok," katanya.

Jokowi juga mengingatkan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Pertamina untuk melakukan perhitungan berkaitan dengan penyediaan BBM. Presiden juga menyinggung persiapan sarana dan prasarana transportasi, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, terutama yang berkaitan dengan jalur jalur mudik. "Kemudian yang berkaitan dengan sisi keamanan dan saya perintahkan Saudara Kapolri dibantu TNI dan BIN untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban," katanya. Menurut Kepala Negara, keamanan dan ketertiban harus dijaga selama bulan Ramadhan agar umat Islam bisa menjalankan ibadah dengan tenang.

Sebelumnya, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik menginginkan petani penerima bantuan dari Kementerian Pertanian wajib menjual sebagian gabahnya ke pemerintah untuk stok cadangan pangan nasional. Petani yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) ada kewajiban menjual ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Paling tidak 20 atau 30 persen dari total produksinya.

Demikian disampaikan Dewan Pengawas Perum Bulog Spudnik Sujono ketika meninjau panen gabah di Desa Banyu Urip, Gerung, Lombok Barat, sebagaimana disalin dari Antara. Menurut dia, perlunya mewajibkan petani menjual sebagian gabah yang diproduksi karena Bulog lembaga penyangga stok pangan nasional. Harga pembelian di tingkat petani tetap mengacu pada kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP).

Jika semua hasil produksi petani dijual kemudian dimainkan oleh swasta dikhawatirkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika stok cadangan pangan nasional kosong. "Stok beras kosong, harga naik, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya kita impor. Kalau impor salah lagi," ujar Spudnik yang didampingi Kepala Divisi Regional Bulog NTB H Achmad Ma'mun.

Spudnik mengatakan pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementan beberapa tahun lalu terkait kewajiban petani penerima bantuan menjual sebagian gabahnya ke Bulog.

Namun implementasi dan eksekutornya belum ada hingga saat ini. Artinya MoU hanya sekedar nota kesepahaman saja. Seharusnya, menurut mantan Direktur Jenderal Hortikultura Kementan ini, ada semacam kerja sama operasional antara Bulog dengan Kementan yang harus diwujudkan.

Ia meyakini bahwa kerja sama tersebut bisa diwujudkan. Sebab, kebijakan mewajibkan petani penerima bantuan menjual sebagian hasil panen ke pemerintah sudah dipraktikkan ketika menjabat Dirjen Hortikultura.

"Para petani mau karena saya memberikan bantuan Rp40 juta per hektare. Itu sudah dilakukan di bawang dan cabai. Harusnya di padi juga bisa dengan cara kita berikan bantuan mesin traktor, alat pemanen padi, benih dan pupuk bersubsidi," katanya.

Spudnik juga menginginkan agar Bulog tidak hanya menunggu di tingkat hilir atau saat panen raya. Tapi bergerak di sisi hulu atau mengawal petani mulai dari proses budi daya padi hinga pascapanen. Sebab, target penyerapan beras untuk cadangan pangan nasional yang dibebankan pemerintah kepada Bulog terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.