NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa telah memerintahkan penegak hukum untuk menjaga garam impor tidak merembes ke pasar sehingga menganggu harga garam rakyat. "Sudah saya perintahkan aparat agar garam industri tidak merembes ke pasar," kata Presiden di Jakarta, disalin dari Antara.

Kepala Negara juga berharap semua pihak untuk realitis bahwa industri nasional sangat membutuhkan garam yang kualitasnya berbeda yang dihasilkan petani garam dalam negeri. "Segmennya berbeda, kualitasnya berbeda, pasarnya berbeda dan kalau kita tidak impor garam itu industrinya berhenti, meskipun hanya kebutuhannya 2 persen tapi itu kunci kayak mobil bannya ngak ada kan ngak jadi mobil," tuturnya.

Presiden mengungkapkan bahwa garam industri ini butuhkan oleh industri produsen kaca, makanan minuman, tekstil, pulp, farmasi dan lainnya. "Tolong dibedakan garam industri dan garam rakyat. Saya pantau terus, harga garam di Madura, di NTT (Nusa Tenggara Timur), Aceh, menurut saya masih pada harga yang baik," ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden memanggil empat menterinya membicarkan impor garam untuk industri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4). "Tadi Pak Presiden memanggil saya, Pak Enggar (Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita), Bu Susi (Menteri Kelauatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) dan Menteri Perindutrian Pak Airlangga Hartarto meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan impor garam," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai dipanggil Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.

Darmin mengatakan telah melaporkan pelaksanaan impor garam hanya diperuntukkan untuk industri berdasarkan kebutuhan dan angkanya tidak ditentukan. "Presiden mengingatkan agar petugas penegak hukum perlu mengawasi dengan baik jangan sampai kebocoran garam impor ini di pasar," kata Darmin.

Menko Perekonomian mengatakan, selain diawasi penegak hukum, garam impor untuk industri ini juga mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari Kementerian Perindustrian. Darmin mengatakan kebijakan ini agar harga garam petani bisa terjaga pada tingkat yang menguntungkan. "Walaupun masalah garam petani ini juga dipengaruhi oleh musim yang saat ini kemarau, hujannya masih banyak," imbuhnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pasokan garam sudah diatur Peraturan Pemerintah dan sesuai dengan permintaan yang diharapkan. Namun, lanjut Airlangga, pemerintah juga mendorong untuk industri yang bisa menggunakan garam dari petani, seperti industri makanan dan minuman. "Kementerian Perindustrian juga mendorong industri yang memproses makanan dan minuman untuk memanfaatkan garam dari petani, semacam bapak angkat, anak angkat untuk memaksimalkan garam petani oleh industri," kata Airlangga.

Sebelumnya, harga garam domestik yang dihasilkan oleh petambak garam di berbagai daerah jangan sampai jatuh hanya karena masuknya impor komoditas garam yang telah direncanakan dibuka oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan stabilisasi harga garam di pasaran nasional.

"Jangan sampai harga garam dalam negeri benar-benar jatuh akibat adanya impor garam industri," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi disalin dari Antara. Viva Yoga Mauladi mengingatkan bahwa petani petambak garam sudah bekerja dengan keras dan menunggu lama agar bisa memanen garam sehingga jangan sampai saat panen harga malah anjlok. Politisi PAN itu mengingatkan, sesuai UU No. 7/2016, negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada petani tambak garam.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono di Cirebon, Selasa (20/3) mengatakan, pemerintah membuka lahan produksi garam baru di wilayah timur Indonesia agar bisa swasembada garam pada 2021.

"Sejumlah wilayah sudah dibuat perluasan lahan baru produksi garam seperti di NTT, Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Ende, Malaka dan wilayah lainnya," kata Agung. Agung mengatakan pembukaan lahan produksi garam baru itu adalah upaya Pemerintah supaya Indonesia bisa swasembada garam pada tahun 2021.

Sementara itu, manajemen PT Garam (Persero) menargetkan produksi 350.000 ton garam dari lahan 5.000 lebih hektare pada musim kemarau tahun 2018. "Kami sudah melakukan beberapa kali rapat kerja dan persiapan menghadapi masa produksi tahun ini. Kami memang menargetkan bisa memproduksi garam 350.000 ton," kata Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko di Sumenep, Jawa Timur, Selasa (20/3).