Kalangan BI dan Kemenkeu Jangan Pimpin OJK - Harapan Perbahas

NERACA

Jakarta—Para bankir berharapa pimpinan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) sebaikya tak dijabat dari pegawai Bank Indonesia (BI) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alasanya demi menjadi independensi dan kestabilan lembaga tersebut. "Kami berharap kelihatannya yang ideal ketua OJK bukan dari BI maupun dari Kemenkeu tapi yang lain," kata Ketua Perbanas Sigit Pramono di Jakarta, di Jakarta, Senin (13/2)

Lebih jauh kata Mantan Dirut BNI ini, pembentukan OJK tersebut merupakan suatu "merger" antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (Bapepam-LK) dan BI. Karena itu, diperlukan orang yang mempunyai intergritas yang tinggi untuk dapat menduduki kursi di DK OJK tersebut. "OJK ini bagaikan peristiwa merger antara Bapepam-LK dengan BI. Tidak mudah untuk menyatukan budaya kerja Thamrin dengan Banteng. Misalnya saja, waktu merger Bank Mandiri itu berhasil karena ketuanya bukan dari empat bank itu dan malah pengawas bukan dari empat bank itu juga," tambahnya

Menurut Sigit, nantinya yang dapat mengisi DK OJK setidaknya dua posisi berasal dari kalangan perbankan. "Tanpa maksud mengecilkan kalangan di luar perbankan, kita harapkan bahwa kalangan perbankan bisa mengisi di DK OJK ini," imbuhnya

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowarjojo mengatakan hingga saat ini sudah 50 orang yang mendaftar untuk menjadi calon anggota DK OJK. "Saya belum tahu jumlah persisnya, tapi sampai dengan akhir Jumat lalu ada sekira 50 orang yang mendaftar, dan masih seperti yang diharapkan," ujarnya

Tambahnya, panitia seleksi (pansel) sendiri mempunyai jadwal yang pendek untuk pemilihan DK OJK tersebut dikarenakan pada 21 Maret akan dikirimkan nama-nama calon anggota DK tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kemudian pada 21 Juli 2012 akan siap untuk dilantik.

Nantinya, calon-calon anggota DK OJK tersebut akan ditunjuk oleh menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia (BI) lalu diajukan ke presiden kemudian akan diajukan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Disisi lain, Agus, mengajak mengajak para profesional yang berpengalaman di sektor jasa keuangan untuk segera mendaftar menjadi calon anggota DK OJK. "Sebaik-baiknya Anda mengerjakan tugas sebagai profesional yang mengabdi bagi diri sendiri, perusahaan dan keluarga, alangkah lebih baiknya Anda bisa mendaftar untuk menjadi calon anggota DK OJK, agar dapat berbakti dalam mengelola sistem jasa keuangan," jelasnya

Tambahnya, selain mengajak para profesional daripada asosiasi jasa keuangan dan lainnya, diharapkan para profesional tersebut juga dapat menyiapkan calon yang juga berkompeten untuk dapat menduduki posisi tersebut. Di mana banyak sekali putera-puteri Indonesia yang memiliki potensi untuk bisa menjalankan DK OJK ini.

"Kita harus menyiapkan kepercayaan diri bagi putera-puteri Indonesia agar mereka mau mendaftar menjadi calon anggota DK OJK. Seringkali putera-puteri kita, terutama di Indonesia Timur tidak memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu saya imbau kepada semuanya untuk dapat juga membangun kepercayaan diri tersebut," paparnya.

Agus menjelaskan, pansel OJK akan memiliki empat tahapan seleksi, yaitu pertama tahap administrasi, tahap kapabilitas, tahap kesehatan, dan tahap kompetensi. Dengan adanya OJK ini, pemerintah berharap sistem jasa keuangan di Indonesia nantinya dapat terwujud dengan baik, teratur dan adil sehingga berimbas pada tumbuhnya perekonomian Indonesia dengan baik dan stabil juga. **maya

BERITA TERKAIT

Survei: Irjen Fakhrizal Sukses Pimpin Polda Sumatera Barat

Survei: Irjen Fakhrizal Sukses Pimpin Polda Sumatera Barat NERACAJakarta – Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat  di Sumatera Barat menjadi salah…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan…

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

LPDB Sederhanakan Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

  NERACA   Tangerang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyederhanakan kriteria dan…

Pembiayaan BTPN Syariah Tumbuh 19,1%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) hingga akhir Juni 2018 membukukan pembiayaan…