Kalangan BI dan Kemenkeu Jangan Pimpin OJK - Harapan Perbahas

NERACA

Jakarta—Para bankir berharapa pimpinan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) sebaikya tak dijabat dari pegawai Bank Indonesia (BI) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alasanya demi menjadi independensi dan kestabilan lembaga tersebut. "Kami berharap kelihatannya yang ideal ketua OJK bukan dari BI maupun dari Kemenkeu tapi yang lain," kata Ketua Perbanas Sigit Pramono di Jakarta, di Jakarta, Senin (13/2)

Lebih jauh kata Mantan Dirut BNI ini, pembentukan OJK tersebut merupakan suatu "merger" antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (Bapepam-LK) dan BI. Karena itu, diperlukan orang yang mempunyai intergritas yang tinggi untuk dapat menduduki kursi di DK OJK tersebut. "OJK ini bagaikan peristiwa merger antara Bapepam-LK dengan BI. Tidak mudah untuk menyatukan budaya kerja Thamrin dengan Banteng. Misalnya saja, waktu merger Bank Mandiri itu berhasil karena ketuanya bukan dari empat bank itu dan malah pengawas bukan dari empat bank itu juga," tambahnya

Menurut Sigit, nantinya yang dapat mengisi DK OJK setidaknya dua posisi berasal dari kalangan perbankan. "Tanpa maksud mengecilkan kalangan di luar perbankan, kita harapkan bahwa kalangan perbankan bisa mengisi di DK OJK ini," imbuhnya

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowarjojo mengatakan hingga saat ini sudah 50 orang yang mendaftar untuk menjadi calon anggota DK OJK. "Saya belum tahu jumlah persisnya, tapi sampai dengan akhir Jumat lalu ada sekira 50 orang yang mendaftar, dan masih seperti yang diharapkan," ujarnya

Tambahnya, panitia seleksi (pansel) sendiri mempunyai jadwal yang pendek untuk pemilihan DK OJK tersebut dikarenakan pada 21 Maret akan dikirimkan nama-nama calon anggota DK tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kemudian pada 21 Juli 2012 akan siap untuk dilantik.

Nantinya, calon-calon anggota DK OJK tersebut akan ditunjuk oleh menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia (BI) lalu diajukan ke presiden kemudian akan diajukan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Disisi lain, Agus, mengajak mengajak para profesional yang berpengalaman di sektor jasa keuangan untuk segera mendaftar menjadi calon anggota DK OJK. "Sebaik-baiknya Anda mengerjakan tugas sebagai profesional yang mengabdi bagi diri sendiri, perusahaan dan keluarga, alangkah lebih baiknya Anda bisa mendaftar untuk menjadi calon anggota DK OJK, agar dapat berbakti dalam mengelola sistem jasa keuangan," jelasnya

Tambahnya, selain mengajak para profesional daripada asosiasi jasa keuangan dan lainnya, diharapkan para profesional tersebut juga dapat menyiapkan calon yang juga berkompeten untuk dapat menduduki posisi tersebut. Di mana banyak sekali putera-puteri Indonesia yang memiliki potensi untuk bisa menjalankan DK OJK ini.

"Kita harus menyiapkan kepercayaan diri bagi putera-puteri Indonesia agar mereka mau mendaftar menjadi calon anggota DK OJK. Seringkali putera-puteri kita, terutama di Indonesia Timur tidak memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu saya imbau kepada semuanya untuk dapat juga membangun kepercayaan diri tersebut," paparnya.

Agus menjelaskan, pansel OJK akan memiliki empat tahapan seleksi, yaitu pertama tahap administrasi, tahap kapabilitas, tahap kesehatan, dan tahap kompetensi. Dengan adanya OJK ini, pemerintah berharap sistem jasa keuangan di Indonesia nantinya dapat terwujud dengan baik, teratur dan adil sehingga berimbas pada tumbuhnya perekonomian Indonesia dengan baik dan stabil juga. **maya

BERITA TERKAIT

OJK Cabut Izin BPR Legian

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Legian melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-103/D.03/2019…

Siapkan Capex Rp 3 Triliun - IMAS Perkuat Bisnis Sewa Kendaraan dan Logistik

NERACA Jakarta – Genjot pertumbuhan bisnis sewa kendaraan dan logistik, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) akan perbanyak armada truk…

Kemendesa Gelar Festival Pranata Adat dan Forum Perdamaian di Situbondo

NERACA Situbondo – Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penurunan Pajak Obligasi Dinilai Menekan Likuiditas Bank

  NERACA   Jakarta - Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di…

ADB Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Contoh Di Asia Tenggara

      NERACA   Jakarta - Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao mengatakan pertumbuhan…

Hadapi Era Industri 4.0, OJK Dorong BPR Syariah Kolaborasi

    NERACA   Jatim - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)…