Waspada, Soal Pangan Ancam Eksistensi Negara

Rabu, 02/03/2011

NERACA

Jakarta –Bank Dunia mengungkapkan harga pangan berada pada “level berbahaya”. Kenaikan harga pangan belakangan ini mendorong laju inflasi di beberapa negara seperti China, India dan Rusia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu dalam jangka pendek pangan merupakan kata kunci, karena bisa mengancam eksistensi negara.

“Masalah pangan jauh lebih mendalam dari inflasi yang dampaknya berpengaruh langsung pada perilaku pasar keuangan dan modal. Kalau krisis pangan itu sudah menyentuh eksistensi sebuah negara atau sosiologis," kata Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Selasa (1/3)

Lebih jauh Wapres Boediono mendorong agar lebih banyak dibangun food cluster dan mengurangi tingkat food volatiles. Alasan Indonesia memiliki potensi pengembangan kluster pangan untuk menopang kecukupan pangan di dalam negeri maupun dunia. Dikatakan Wapres, Indonesia seharusnya tinggal mengelola saja dan konsentrasi pada produktifitas "Kita hanya perlu mengorganisir atau memfokuskan langkah kita, bisa dari sisi lahan maupun produktivitas melalui riset," katanya

Ditempat terpisah, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan IPB Prof.Dr. Hermanto Siregar mengutarakan hal yang serupa. Menurut dia produk agribisnis Indoneisa masih cukup baik walaupun memang terjadi kenaikan harga. “Kita akan terseret ke dalam krisis pangan global kalau ketersediaan pangan kita anjlok. Tapi, kalau bagus atau malah surplus kita justru bisa menjualnya ke luar dengan harga yang bagus,” katanya kemarin.

Kendati demikian, kata Hermanto, bukan berarti tidak dilakukan antisipasi sama sekali. Karena sisi negatif terhadap perubahan cuaca, menyebabkan hama wereng merebak kembali. “Kalau menganggap enteng justru bahaya. Kita perlu mengantisipasi hama-hama lagi,” ucapnya.

Direktur Program Indef, Enny Sri Hartanti, menengarai dan mengidentifikasi penurunan produksi pangan dikarenakan ada beberapa kebijakan pemerintah yang secara sistemik meminggirkan pertanian, antara lain rendahnya anggaran sektor pertanian seperti pada 2010 hanya 0,9 % dari APBN, minimnya dukungan lembaga keuangan terhadap sektor pertanian di bawah 6 %, penyusutan lahan pertanian produktif mencapi 600 ribu ha selama tiga tahun.

Selain itu, menurut dia, kebijakan subsidi pertanian tidak tepat sasaran yang lebih dinikmati pedagang beras dan industri pupuk. Ujung-ujungnya mengaburkan fungsi Bulog. Ditambah lagi kebijakan pembebasan bea masuk impor beras dan inkonsitensi kebijakan diverifikasi pangan.

“Kebijakan impor pangan sudah terlalu liberal. Apalagi justifikasi soal impor beras memancing kontroversi. Karena keputusan impor beras pada 2010 sebesar 1,2 juta ton dan rencana impor lagi 1,7 juta ton pada 2011, padahal dalam nota RAPBN 2011 Indonesia masih mengalami surplus beras sebesar 5 juta ton pada 2010,” kata Enny.

Anehnya, lanjut Enny, harga beras di pasaran mengalami kenaikan yang cukup drastis sekitar 22%. Kenaikan harga inilah yang menjadi justifikasi pemerintah memutuskan impor. Di sini terlihat adanya argumen yang anomali. Hukum supply demand mengatakan, ketika terjadi surplus penwaran dengan sendirinya hampir bisa dipastikan akan diikuti oleh penurunan harga. “Jadi, dalam kasus impor beras tersebut hanya ada dua kemungkinan, pertama data surplus produksi beras tidak valid, bisa dikatakan pemerintah melakukan kebohongan publik atau memberi peluang para pemburu rente untuk mengeruk keuntungan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan, jika pemerintah tidak bisa menangani masalah krisis pangan, Indonesia berpotensi menjadi Tunisia dan Libya berikutnya. “Selama akses dan distribusi untuk mendapatkan komoditas pangan tersebut masih buruk, mungkin beberapa tahun kemudian kita akan bernasib sama dengan Tunisia dan Libya,” ujarnya.

Hermanto mengatakan hal yang serupa. Menurut dia produk agribisnis Indonesia masih cukup baik walau memang terjadi kenaikan harga. “Kita akan terseret ke dalam krisis pangan global kalau ketersediaan pangan kita anjlok. Tapi, kalau bagus atau malah surplus kita justeru bisa menjualnya ke luar dengan harga yang bagus,” ujarnya.

Kendati demikian menurut dia, bukan berarti tidak dilakukan antisipasi sama sekali. Karena sisi negatif terhadap perubahan cuaca, menyebabkan hama wereng merebak kembali. “Kalau menganggap enteng justeru bahaya. Kita perlu mengantisipasi hama-hama lagi,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Chairon mengatakan, untuk mengantisipasi krisis pangan terutama terhadap komoditas yang masih impor, pemerintah telah memutuskan bebas bea impor terhadap 57 komoditas, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran krisis pangan di Indonesia. Sedangkan terkait ketahanan pangan dalam negeri, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dimana hanya ada dua musim, hujan dan panas. Selain itu, Indoneisa juga mesih memiliki lahan potensi seluas 20 juta ha. “Dengan ketahanan pangan saat ini baru meproduktifkan 7 hektar saja. Dengan menambah satu sampai dua hektar saja saya rasa sudah bisa mencukupi untuk 15 tahun ke depan,” ujarnya.

Dia menambahkan produksi beras Indonesia masih tumbuh 24 % meskipun memang terjadi degradasi pada tahun 2010 dan 2011. tapi, kondisi tersebut masih mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. “Krisis pangan ini bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Kita juga harus mengikuti perkembangan dan penyesuaian teknologi,” ujarnya.

Terkait cuaca ekstrem, Herman justeru mengatakan tidak selamanya membawa pada penderitaan, seperti yang terjadi di Sulawesi yang merupkan daerah tadah hujan. “di Sulawesi justeru terjadi surplus sebesar 4 %,” pungkasnya. ruhy/cahyo