NERACA

Jakarta - Indonesia jadi negara dengan potensi paling menjanjikan untuk pasar transaksi keuangan digital. Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) memperkirakan bahwa transaksi keuangan digital akan meningkat lebih dari 200 persen pada 2021 mendatang kalau dibandingkan dengan nilai transaksi pada 2015 senilai 4,61 miliar dollar AS.

Sementara itu, jumlah pengguna transaksi digital pada 2015 adalah sebesar 22,2 juta orang dan jumlah ini juga diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2020 mendatang. Peneliti CIPS Novani Karina Saputri mengatakan, Indonesia adalah pasar yang menjanjikan untuk pasar digital dan transaksi keuangan digital.

Potensi ini sudah digambarkan pemerintah dengan target menjadikan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Kontribusi pasar digital terhadap PDB juga diupayakan terus meningkat. “Kontribusi pasar digital terhadap PDB pada tahun ini diprediksi akan meningkat hingga 10 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia adalah 3,61 persen. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 4 persen pada tahun 2017,” jelas Novani melalui siaran pers.

Proyeksi ini didasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah data Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia yang terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Kenaikan nilai transaksi ini juga diikuti adanya peningkatan nilai transaksi pangsa e-commerce terhadap ritel yang juga terus merangkak naik dengan proyeksi 3,1 persen di tahun 2017.

Dengan semakin berkembangnya era digital, semakin banyak bermunculan perusahaan financial techlonogy atau fintech. Fintech disebut bakal menyaingi perbankan yang lebih dulu ada di pasar keuangan. Namun, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Anggoro Eko Cahyo pun menyinggung bagaimana posisi bank saat ini di tengah perkembangan fintech tersebut. Menurutnya, teknologi finansial yang sedang merambah ke segala hal dan semakin berkembang tidak bisa dilepaskan dari Bank. Keduanya memiliki keterhubungan satu sama lain.

“Ke depan, bank dan fintech harus kolaborasi. Fintech cepat, tapi bank menguasai data dan behaviour nasabah. Bank sebagai institusi lama dan terstruktur punya kemampuan baik dan tepat bila berkolaborasi dengan kecepatan fintech,” ujarnya. Anggoro menambahkan, bank memiliki rules penting untuk data transaksi hingga create bisnis modal dengan berbagai industri, namun bank tidak terlihat dalam peran penting kepada end customer. Sehingga bila berkolaborasi, fintech yang kemudian menjangkau nasabah. 

“Tapi setelah itu, sesuai kebijakan Bank Indonesia melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), transaksi tetap di settle oleh bank. Itu benar karena transaksi harus di tempat secure. Saat pembayaran kembali ke bank, harta kekayaan dan data nasabah aman maka tidak terjadi fraud,” tambahnya. Selaras dengan Anggoro, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, mengatakan bila kolaborasi antara bank dan fintech bisa memperluas basis nasabah. Ia pun memaparkan peluang dan tantangan bagi industri fintech.

Peluang tersebut diantaranya indikasi positif terhadap konsumen seperti kesempatan akses berbagai layanan keuangan pembayaran, investasi cepat dan murah serta indikasi positif terhadap industri yakni mengasah industri kompetitif dan efisien. Sementara itu, tantangan berupa cyber security, cyber attack, fragmentasi dan daya saing. “Saat ini pelaku industri berlomba menyongsong ekonomi digital tapi tidak terhubung satu sama lain sehingga menyebabkan inefisiensi dan menyulitkan masyarakat. Kemudian, pertumbuhan e-commerce belum diikuti peningkatan industri pertumbuhan domestik. Maka perlu adanya pendekatan berimbang agar bisa mendorong inovasi dan memitigiasi resiko yang ada,” pungkasnya.