Pemkot Palembang Butuh Tambahan 3.000 PNS

Pemkot Palembang Butuh Tambahan 3.000 PNS

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, membutuhkan tambahan 3.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang 30 persennya merupakan tenaga pendidik atau guru sekolah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pemkot telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kebutuhan tersebut."Saat ini tinggal menunggu surat balasan dari Kemenpan-RB karena tentu akan dianalisa terlebih dahulu di tingkat pusat," kata Ratu Dewa di Palembang, Rabu (4/4).

Ia mengatakan pemerintah pusat telah menginformasikan ke seluruh pemerintah daerah mengenai peluang pengangkatan PNS untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun dan memenuhi kebutuhan lainnya."Informasinya akan mendapatkan kepastian pada pertengahan tahun ini. Jadi baru dapat diketahui berapa jumlah yang disetujui dari pengajuan tambahan 3.000 PNS itu," ujar dia.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan 3.000 PNS Kota Palembang itu direncanakan untuk bidang tenaga pengajar khususnya guru SD, tenaga kesehatan, tenaga skill tertentu seperti jurnalistik dan sarjana pemerintahan."Jumlah yang kami ajukan tiap-tiap bidang ini sesuai dengan pemetaan kebutuhan pegawai yang dilakukan pemkot. Yang jelas, guru yang kebutuhannya sangat mendesak saat ini karena tidak ada pengangkatan PNS dalam beberapa tahun terakhir, semoga saja Palembang dapat jatah tahun ini," kata dia.

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Palembang Harrey Hadi mengatakan, saat ini proporsi belanja langsung dan tidak langsung Pemkot Palembang saat ini sudah sangat bagus, sehingga bukan suatu yang mustahil jika Pemkot Palembang melakukan penerimaan CPNS."Proporsi belanja langsung dan tidak langsung APBD 2018, untuk yang langsung 54,44 persen dan belanja tidak langsung 45,56 persen dari total anggaran Rp 3,491 triliun," kata dia.

Menurut dia, kondisi ini berbeda dengan tiga tahun sebelumnya sehingga penerimaan CPNS tidak bida dilakukan karena anggaran untuk membayar gaji pegawai tidak tersedia. Ant

 

BERITA TERKAIT

PDIP Dinilai Belum 100% Dukung Gugatan Sengketa Pilpres

  NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Komisi VI: Persiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024 Lebih Baik

  NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

PDIP Dinilai Belum 100% Dukung Gugatan Sengketa Pilpres

  NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Komisi VI: Persiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024 Lebih Baik

  NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…