Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR

Mosi Integral 1950 Momentum Persatuan Bangsa

Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengemukakan, mosi integral yang disampaikan Mohammad Natsir pada Parlemen Republik Indonesia Serikat tahun 1950 merupakan momentum sejarah yang sangat penting dalam konteks persatuan bangsa.

"Peringatan Mosi Integral Natsir tanggal 3 April ini, sepatutnya diselenggarakan cukup besar oleh negara karena mosi integral ini momentum bersatunya kembali keutuhan NKRI," kata Hidayat Nur Wahid pada diskusi publik "Mosi Integral Natsir 3 April 1950: Memperkokoh NKRI" di Ruang Fraksi PKS DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa (3/4).

Hidayat menjelaskan, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan hanya bertahan tidak sampai dua tahun, kemudian bentuk negara Indonesia berubah lagi karena campur tangan Belanda. Menurut dia, bentuk negara Indonesia berubah-ubah lagi mulai dari perjanjian dari Linggarjati pada Nopember 1946 dan hasilnya ditandatangani pada Maret 1947.

Melalui perjanjian Linggarjati tersebut, kata dia, Belanda menjadikan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) dan merupakan negara persemakmuran di bawah pemerintahan Ratu Belanda."Wilayah yang diakui sebagai Republik Indonesia, hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Madura," ujar dia.

Setelah terjadi agresi militer pada 1947-1948, kemudian dilakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Negeri Belanda pada Agustus-Nopember 1949. Hasilnya, kata Hidayat, Belanda mengakui RIS yang terdiri dari 16 negara bagian."Pada saat hasil KMB tersebut disampaikan di Parlemen RIS, Menteri Penerangan Muhammad Natsir tidak sepakat karena wilayah Republik Indonesia menjadi terbelah," kata dia.

Menurut dia, Natsir kemudian menyampaikan pidato mosi integral pada Parlemen RIS yang kemudian terjadi perdebatan keras. Namun Natsir, kata dia, mendapat dukungan dari Perdana Menteri RI Muhammad Hatta untuk melakukan membicarakan ke negara-negara bagian.

"Dari lobi tersebut, daerah sepakat agar Indonesia dikembalikan menjadi Republik Indonesia dan Papua masuk dalam wilayah Republik Indonesia," kata dia.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan, melalui pendekatan ini PKS ingin menegaskan bahwa Indonesia merdeka dan persatuan Indonesia, diperjuangkan bersama-sama oleh bangsa Indonesia. Pada perumusan Pancasila, menurut dia, juga para pesertanya banyak yang berlatar belakang dari Partai Islam dan Ormas Islam, seperti Nahdalul Ulama, Muhammadiyah, Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia, Matlaul Anwar dan sebagainya.

Dengan keberadaan para pemuda berlatar belakang Islam tersebut, kata Hidayat, maka perjuangan kemerdekaan dan persatuan Indonesia, tidak terlepas dari perjuangan ulama dan umat Islam."Karena itu, umat Islam juga tidak perlu merasa phobia dengan negara dan pemerintah. Jangan melupakan jasa dari para ulama dan umat," tambah dia. Ant