Deregulasi di Sektor Migas untuk Pacu Investasi

NERACA

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyederhanakan regulasi, yang menghambat investasi. Ketua Apindo Bidang ESDM Sammy Hamzah mengatakan kebijakan itu diharapkan mampu membantu para pelaku industri terutama di sektor minyak dan gas bumi.

Pada 2018, Kementerian ESDM sudah memangkas 18 regulasi dan 23 sertifikasi/perizinan/rekomendasi di sektor migas. "Deregulasi sangat membantu. Ini yang sudah ditunjukkan oleh Kementerian ESDM dengan dihapusnya regulasi-regulasi dan perubahan-perubahan regulasi yang dianggap tidak tepat," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/4).

Dia mencontohkan aturan bagi hasil dari pendapatan kotor (gross split) migas yang menjadi sasaran deregulasi pemerintah setelah mendapat masukan para pelaku usaha sektor migas. "Ini menjadi sinyal yang sangat baik bagi pengusaha," kata Sammy.

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Joko Siswanto mengatakan deregulasi telah memberi bukti nyata masuknya investor menanamkan bisnisnya di Indonesia. "Salah satu bukti deregulasi adalah lakunya 22 wilayah kerja yang menggunakan sistem 'gross split' karena mampu memangkas birokrasi dan prosedur bisa dipangkas," jelasnya.

Perubahan regulasi itu didasari keinginan Presiden Joko Widodo yang langsung diterjemahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Dengan ketegasan pimpinan yang begitu kuat, akhirnya mampu menghapus 186 aturan dan bahkan ke depan akan ada lagi (aturan dipangkas)," ujarnya.

Namun, Joko menambahkan penataan regulasi sektor migas harus disertai koordinasi dan kebijakan instansi terkait. "Di industri hulu migas, ada banyak 'stakeholders', kementeriannya saja ada sekitar sembilan yang terlibat, juga di pemerintah daerah," katanya.

Salah satu yang jadi permasalahan adalah perizinan penggunaan lahan dalam kegiatan seismik maupun pengeboran. Untuk itu, Kementerian ESDM akan terus berkomunikasi secara intens dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari sisi pajak, Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan bagi para investor. "Pembebasan pajak bermanfaat sekali bagi para investor. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini banyak investor yang tertarik," imbuh Joko.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan sampah berpotensi sebagai sumber energi terbarukan. "Sampah itu sebenarnya bukan semata-mata untuk kita memenuhi kebutuhan atau rasio elektrifikasi dari energi baru terbarukan tapi lebih kepada masalah lingkungan hidup," kata Jonan.

Dia menekankan bahwa masalah sampah adalah masalah pemerintah daerah sehingga tidak serta merta didorong penyelesaiannya pada pemerintah pusat. "Kalau mau membangun pembangkit listrik tenaga sampah prosesnya akan lama jika didorong ke pemerintah pusat, tapi saya yakin ada anggaran untuk penanganan sampah, itu bisa diserahkan untuk pembangunan pembangkit listrik," jelasnya.

Menurut dia ada beberapa tantangan dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah antara lain perlunya persamaan persepsi bahwa sampah adalah isu lingkungan bukan isu energi. "Bagi kami sebagai penanggung jawab di sektor energi, sumber energi primer lebih gampang dari yang lain. Sampah ini sangat sulit karena perdebatannya terlalu panjang. Saya minta pejabat daerah mohon proaktif biaya pengelolaan sampah bisa dialihkan untuk pembangkit listrik,” ujar Jonan.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sekitar 10 proyek akan diajukan agar bisa mendapatkan pendanaan dengan skema "blended finance". "Sekarang kita paling tidak sudah melihat ada yang segera itu mungkin sekitar 10 proyek," ujarnya.

Menurut dia, "blended finance" merupakan pembiayaan yang berasal dari dana kedermawanan yang dihimpun masyarakat yang dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang. "Sekarang pemerintah menerjemahkannya. (Khusus) di bidang saya, karena banyak proyek infrastruktur di tempat kami, juga sektor energi, ini jadi model. Karena juga menyangkut lingkungan," tuturnya. munib

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…