NERACA

Sukabumi---Kontribusi  sector pertambangan, terutama minyak dan gas bumi (migas)  masih memberikan pemasukan yang besar bagi  keuangan  negara.  Namun berbeda dengan sector tambang non migas, misalnya batu bara dan lainnya  dinilai masih kecil. Karena itu Ditjen Pajak dan Ditjen Minerba sepakat melakukan verifikasi ulang data perusahaan tambang non migas.

 "Kami dan Ditjen Minerba sudah sepaham untuk itu maka kami akan segera melakukan Mou terkait pengumpulan dan verifikasi data khususnya pada komoditas batubara. Implementasi MoU salah satunya mencari surveyor independent guna menjalankan tugas tersebut," kata  Dirjen Pajak, Fuad Rahmany di Sukabumi,

Menurut Fuad, minyak dan gas bumi (migas) telah menjadi sektor yang berkontribusi besar bagi pemasukan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak (PNBP).

Diakui Fuad, pihaknya mengaku kesulitan untuk memastikan kebenaran data produksi dan harga jual yang dibuat sendiri oleh perusahaan melalui aturan self assestment dan membuat pemerintah harus lebih cermat memastikan apakah pemasukan negara dari kedua sektor potensial tersebut benar-benar optimal.

Mantan Ketua Bapepam-LK menambahkan, sejauh ini DJP tidak pernah memakai surveyor untuk memverifikasi data perusahaan batubara seperti menghitung kalori batubara yang dijual dan jumlah produksinya. "Sehingga dengan adanya surveyor ini data pun dipastikan tidak akan bohong. Tapi ini bukan berarti saya bilang semua perusahaan bohong," tegasnya.

Dikatakan Fuad, meski perusahaan tambang telah memberikan data-data terkait produksi maupun harga jual batubaranya, pemerintah tetap perlu memastikan apakah data yang diberikan tersebut benar adanya. "Kita kan tidak pernah tau data itu benar atau tidak, dan di dunia pajak kita memang perlu curiga tapi untuk tujuan yang baik ya karena kedua hal itu sangat berpengaruh bagi pemasukan negara," katanya.

Sementara itu, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Dedi Rudaedi mengaku pesimistis dengan target penerimaan pajak pada tahun 2012 yang mencapai Rp 1.032 triliun. "Dengan kondisi yang sekarang, kita merasa pesimistis dengan untuk bisa mencapai target tersebut," ujarnya

Pasalnya dengan kondisi yang saat ini, terutama dalam Sumber Daya Manusia dari Ditjen Pajak masih minim. "Saat ini karyawan di Ditjen Pajak hanya 32 ribu orang, dari 32 ribu itu harus memungut pajak yang wajib pajak sekitar 3 juta orang, jumlah ini masih minim," tambahnya.

Selain sumber daya alam yang kurang memadai, Dedi mengatakan kelangkapan admistrasi juga menghambat kinerja pemungutan pajak. "Administrasi kita tidak berjalan lancar, perlu pembenahan disetiap sisinya. Seperti jumlah wajib kena pajak. Yang ada saat ini masih kurang jelas, ada yang seharusnya kena pajak tapi tidak kena," terangnya

Setidaknya, lanjut Dedi, fokus di 2012 adalah memperbaiki sistem administrasi agar bisa efisien dan secara tidak langsung bisa mengamankan kas negara. Selain sistem administrasi yang perlu dibenahi, Dirjen Pajak juga akan meregistrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional. "Tujuan registrasi ulang ini adalah untuk penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Registrasi ulang akan kami lakukan dengan dua cara yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan," ujarnya.

Sementara itu, guna memenuhi target pencapaian pajak yang sebesar Rp 1.032 triliun, Dirjen Pajak memaksimalkan program dropbox. "Program ini kami harapkan bisa meningkatkan jumlah wajib pajak dan mengurangi antrian penyampaian SPT tahunan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak," jelasnya.

Saat ini, lanjut Dedi, program dropbox sudah dimulai dan tersebar di seluruh Indonesia. "Program ini sifatnya statis atau mobile, jadi bisa dipanggil-panggil kemana saja. Rencananya kita akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang jumlah karyawannya banyak, seperti Djarum, Sampoerna dan lain-lain," tambahnya.  **bari/cahyo