Program Rumah DP Nol Rupiah Butuh Aturan Jelas

Program Rumah DP Nol Rupiah Butuh Aturan Jelas

NERACA

Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera membuat aturan atau regulasi yang jelas mengenai skema Program Rumah DP Nol Rupiah.

"Sekarang ini yang penting harus ada regulasinya dulu. Program Rumah DP Nol Rupiah itu tidak bisa dijalankan kalau tidak dibuat aturannya terlebih dahulu," kata Agus, dikutip dari Antara, Selasa (3/4).

Menurut dia, apabila hingga kini masih belum ada regulasi mengenai skema pelaksanaan program hunian murah tersebut, maka tidak ada prospek yang dapat diberikan kepada masyarakat."Tidak ada prospek untuk masyarakat selema belum ada aturan yang jelas soal program tersebut. Untuk apa juga mencari-cari lahan kalau aturannya belum ada. Yang penting, aturannya dulu," ujar Agus.

Lebih lanjut, dia pun mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa untuk mengikuti program Rumah DP Nol Rupiah. Dia juga mengingatkan masyarakat agar dapat bersikap cermat sebelum nantinya memutuskan untuk membeli hunian melalui program tersebut."Jadi, saya ingatkan kepada masyarakat harus cermat, harus hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli rumah melalui Program DP Nol Rupiah. Sebaiknya tunggu sampai aturannya terbit dulu," tutur Agus.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan sampai dengan saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan beberapa pihak lain dalam menentukan skema pelaksanaan program tersebut.

"Kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan juga internal mengenai regulasi Program DP Nol Rupiah. Kami ingin ketika sudah mulai ada permintaan dari masyarakat, maka skemanya juga sudah ada," ungkap Sandiaga.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar mengimbau agar nantinya harus dilakukan seleksi ketat bagi para calon pembeli rumah dalam program tersebut, sehingga jumlahnya tidak membludak.

"Semua pembeli harus diseleksi secara adil dan ketat. Selain itu, harus ada formula yang tepat untuk cara pengundiannya dan juga harus transparan. Setelah itu, pelaksanaannya juga harus terus diawasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran," pungkas James. Mohar

BERITA TERKAIT

Royal Prima Lepas 2 Miliar Saham Ke Publik - Akusisi Rumah Sakit

NERACA Jakarta – Menyusul beberapa perusahaan rumah sakit yang lebih dahulu listing di pasar modal, tahun ini pihak BEI juga…

Rumah Zakat Luncurkan Aplikasi Kemudahan Berbagi - Targetkan 1.234 Desa Berdaya

      NERACA Jakarta - Rumah Zakat menargetkan untuk bisa membina 1.234 Desa Berdaya di seluruh Indonesia. “Desa Berdaya…

Menkop Dukung Inkopkar Bangun Rumah Karyawan

Menkop Dukung Inkopkar Bangun Rumah Karyawan NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

AKI Group Kembangkan Rumah Berteknologi Solar Panel

AKI Group Kembangkan Rumah Berteknologi Solar Panel NERACA Jakarta - PT Anugerah Kasih Investama (AKI) Group segera mengembangkan perumahan berteknologi…

Intiland Adopsikan Duoflex Interior Untuk Maksimalkan Ruangan

Intiland Adopsikan Duoflex Interior Untuk Maksimalkan Ruangan NERACA Jakarta - PT Intiland Development Tbk (BEI: DILD) mengadopsikan "duoflex interior" yakni…

BTN Himpun 225 Aplikasi Properti di

BTN Himpun 225 Aplikasi Properti di "Hackathon" NERACA Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menghimpun 225 ide…