Program Rumah DP Nol Rupiah Butuh Aturan Jelas

Program Rumah DP Nol Rupiah Butuh Aturan Jelas

NERACA

Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera membuat aturan atau regulasi yang jelas mengenai skema Program Rumah DP Nol Rupiah.

"Sekarang ini yang penting harus ada regulasinya dulu. Program Rumah DP Nol Rupiah itu tidak bisa dijalankan kalau tidak dibuat aturannya terlebih dahulu," kata Agus, dikutip dari Antara, Selasa (3/4).

Menurut dia, apabila hingga kini masih belum ada regulasi mengenai skema pelaksanaan program hunian murah tersebut, maka tidak ada prospek yang dapat diberikan kepada masyarakat."Tidak ada prospek untuk masyarakat selema belum ada aturan yang jelas soal program tersebut. Untuk apa juga mencari-cari lahan kalau aturannya belum ada. Yang penting, aturannya dulu," ujar Agus.

Lebih lanjut, dia pun mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa untuk mengikuti program Rumah DP Nol Rupiah. Dia juga mengingatkan masyarakat agar dapat bersikap cermat sebelum nantinya memutuskan untuk membeli hunian melalui program tersebut."Jadi, saya ingatkan kepada masyarakat harus cermat, harus hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli rumah melalui Program DP Nol Rupiah. Sebaiknya tunggu sampai aturannya terbit dulu," tutur Agus.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan sampai dengan saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan beberapa pihak lain dalam menentukan skema pelaksanaan program tersebut.

"Kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan juga internal mengenai regulasi Program DP Nol Rupiah. Kami ingin ketika sudah mulai ada permintaan dari masyarakat, maka skemanya juga sudah ada," ungkap Sandiaga.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar mengimbau agar nantinya harus dilakukan seleksi ketat bagi para calon pembeli rumah dalam program tersebut, sehingga jumlahnya tidak membludak.

"Semua pembeli harus diseleksi secara adil dan ketat. Selain itu, harus ada formula yang tepat untuk cara pengundiannya dan juga harus transparan. Setelah itu, pelaksanaannya juga harus terus diawasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran," pungkas James. Mohar

BERITA TERKAIT

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Samantaka Batubara A.M. Rudy Herlambang selaku saksi…

Pengamat: Perubahan Asumsi Kurs Rupiah Realistis

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko menilai perubahan asumsi nilai tukar Rupiah dalam…

Prodia Luncurkan Program Fat Loss Panel - Perangi Obesitas

NERACA Jakarta- Dalam upaya mendukung fokus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai obesitas, Prodia meluncurkan pemeriksaan kesehatan berupa program pengendalian obesitas,…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Perusahaan Properti Bekasi Fokus Garap Pasar Milenial

Perusahaan Properti Bekasi Fokus Garap Pasar Milenial   NERACA Bekasi - Kalangan pengusaha properti di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengincar…

Paramount Land Luncurkan ‘Grand Amarillo’ di Gading Serpong Senilai ± Rp350 Miliar - Bertepatan dengan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Baru

Paramount Land Luncurkan ‘Grand Amarillo’ di Gading Serpong Senilai ± Rp350 Miliar Bertepatan dengan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Baru NERACA Gading…

Paramount Land Luncurkan ‘Grand Amarillo’ di Gading Serpong Senilai ± Rp350 Miliar - Bertepatan dengan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Baru

Paramount Land Luncurkan ‘Grand Amarillo’ di Gading Serpong Senilai ± Rp350 Miliar Bertepatan dengan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Baru NERACA Gading…