Program Rumah DP Nol Rupiah Butuh Aturan Jelas

Program Rumah DP Nol Rupiah Butuh Aturan Jelas

NERACA

Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera membuat aturan atau regulasi yang jelas mengenai skema Program Rumah DP Nol Rupiah.

"Sekarang ini yang penting harus ada regulasinya dulu. Program Rumah DP Nol Rupiah itu tidak bisa dijalankan kalau tidak dibuat aturannya terlebih dahulu," kata Agus, dikutip dari Antara, Selasa (3/4).

Menurut dia, apabila hingga kini masih belum ada regulasi mengenai skema pelaksanaan program hunian murah tersebut, maka tidak ada prospek yang dapat diberikan kepada masyarakat."Tidak ada prospek untuk masyarakat selema belum ada aturan yang jelas soal program tersebut. Untuk apa juga mencari-cari lahan kalau aturannya belum ada. Yang penting, aturannya dulu," ujar Agus.

Lebih lanjut, dia pun mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa untuk mengikuti program Rumah DP Nol Rupiah. Dia juga mengingatkan masyarakat agar dapat bersikap cermat sebelum nantinya memutuskan untuk membeli hunian melalui program tersebut."Jadi, saya ingatkan kepada masyarakat harus cermat, harus hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli rumah melalui Program DP Nol Rupiah. Sebaiknya tunggu sampai aturannya terbit dulu," tutur Agus.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan sampai dengan saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan beberapa pihak lain dalam menentukan skema pelaksanaan program tersebut.

"Kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan juga internal mengenai regulasi Program DP Nol Rupiah. Kami ingin ketika sudah mulai ada permintaan dari masyarakat, maka skemanya juga sudah ada," ungkap Sandiaga.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar mengimbau agar nantinya harus dilakukan seleksi ketat bagi para calon pembeli rumah dalam program tersebut, sehingga jumlahnya tidak membludak.

"Semua pembeli harus diseleksi secara adil dan ketat. Selain itu, harus ada formula yang tepat untuk cara pengundiannya dan juga harus transparan. Setelah itu, pelaksanaannya juga harus terus diawasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran," pungkas James. Mohar

BERITA TERKAIT

BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,25% - KURS RUPIAH MELESAT HINGGA Rp 14.442 PER US$

Jakarta-Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate-7DRRR) tetap 5,25%. Sementara itu, nilai…

Sejahteraraya Bakal Cari Pinjaman Bank - Danai Akuisisi Rumah Sakit

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnis, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) bakal mencari pendanaan lewat pinjaman perbankan. Dalam siaran…

2 Inovasi Program Pemkab Klungkung Masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Menpan-RB

2 Inovasi Program Pemkab Klungkung Masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Menpan-RB NERACA Jakarta - Dua inovasi program Pemerintah Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Paramount Raih Penghargaan

Paramount Raih Penghargaan "Kota Terkemuka di Serpong" NERACA Serpong, Tangerang - Paramount Land berhasil meraih penghargaan untuk kategori Kota Terkemuka…

Summarecon Hadirkan Hunian Modern Seharga Rp340 Jutaan

Summarecon Hadirkan Hunian Modern Seharga Rp340 Jutaan NERACA Karawang - Perusahaan properti PT Summarecon Agung Tbk menghadirkan produk hunian modern…

Pembiayaan Properti Melonjak 11,4 Persen - Bulan Mei 2018

Pembiayaan Properti Melonjak 11,4 Persen Bulan Mei 2018 NERACA Jakarta - Total pembiayaan untuk sektor properti di Indonesia pada Mei…