NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menginginkan tata kelola utang dapat dibenahi guna memperkokoh dasar untuk menyokong peningkatan produktivitas ekonomi. "Buat kita untuk mengukur produktivitas utang bukanlah lewat aset, tetapi pembangunan lewat pembiayaan utang itu apakah menambah produktivitas kita atau tidak," kata Enny Sri Hartati dalam diskusi ILUNI UI "Meningkatnya Utang: Keharusan atau Salah Kelola?" yang digelar di Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (3/4).

Menurut Enny, seharusnya bila tata kelola utang masih amburadul, maka kurang tepat bila menambah agresitivitas pembiayaan sehingga utang bisa bertambah tinggi. Ia berpendapat bahwa pihaknya melakukan evaluasi terkait apakah utang yang selama beberapa tahun ini melonjak dapat menjawab komitmen pemerintah yang telah mengeluarkan beragam paket stimulus fiskal untuk menunjang produktivitas dan daya saing Republik Indonesia.

Direktur Eksekutif Indef mengingatkan bahwa pemerintah selalu mengatakan harus berutang untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, tetapi sebenarnya yang mendapatkan manfaat terbesar dari tata kelola utang antara lain adalah gaji pegawai, belanja barang, dan bunga utang itu sendiri. Enny mengakui bahwa infrastruktur kini memang banyak dibangun, tetapi harus ditanyakan kepada sejumlah BUMN karya apakah semua infrastruktur yang mereka bangun itu berasal dari pembiayaan tata kelola utang atau mereka harus meminjam sendiri ke pihak ketiga.

Sementara itu, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengingatkan bahwa banyak pihak menyalahkan pembiayaan utang, padahal harus diingat bahwa utang itu bukanlah tujuan akhir. Menurut Schneider Siahaan, hal yang perlu diketahui seharusnya adalah alokasi belanja untuk pembangunan negara itu untuk apa targetnya, serta kemudian mekanisme pembiayaannya itu seperti apa.

Schneider memaparkan, belanja yang dilakukan pemerintah itu untuk katalisator guna mempercepat pertumbuhan perekonomian, serta mendorong sektor swasta sebagai pendorong utamanya. "Yang mau saya sampaikan kita baru pintar di level kritik bukan di solusi," katanya dan menambahkan, pengelolaan utang sudah sesuai dengan kebutuhan negara yang tercermin dalam APBN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan utang pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pengelolaan APBN yang selama ini berlaku. "Bagi mereka yang menganjurkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, maka anjuran itu sudah sangat sejalan dengan yang dilakukan pemerintah," kata Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (23/3) malam.

Menkeu mengatakan penggunaan utang merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar perekonomian tidak mengalami kejutan dan mesin ekonomi menjadi melambat. Menurut data Bank Dunia, rasio utang pemerintah terhadap PDB Singapura sebesar 117,2 persen pada 2016. Sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia tercatat 31,4 persen di tahun yang sama. Sedangkan batas maksimum utang pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 adalah 60 persen terhadap PDB.